KADIN Pusat Diminta mengambil Sikap Terkait Pergantian 12 Ketua KADIN Daerah di Papua Tanpa Alasan

Frans Magai Ketua Kadin Dogiyai dan Monalisa Yoweni Haluk Ketua Kadin Nabire saat jumpa pers di Kota Jayapura, Selasa, (20/4).

JAYAPURA – Para Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia dari Kabupaten, Yapen, Nabire dan Dogiyai meminta pengurus KADIN Pusat untuk menghentikan aksi Karateker Kadin Papuayang memberhentikan dan melantik pengurus KADIN Kabupaten se Papua seenaknya.

Ketua KADIN Yapen Peter Logito mengatakan pihaknya kaget jika ada pelantikan ketua lagi atas nama Kabupaten Yapen yang digelar di Biak. “Apa yang dilakukan di Biak itu sudah menjatuhkan marwah KADIN dan membuat gaduh dan masalah dalam baru tubuh KADIN karena tidak menghargai pengurus definitif yang sah yang sudah di lantik oleh pengurus definitif,” katanya melalui sambungan telepon selulernya, Selasa, (20/4).

Ia juga menanyakan kenapa pelatikan untuk Yapen digelar di Biak sementara  pihaknya yang telah dilantik oleh pengurus definitif dan dihadiri oleh Pemda dan terdaftar di Kesbangpol. “Sekarang mereka bikin lagi di Biak dan Pemda Yapen tidak hadir, ini sudah jelas pelantikan ilegal,” katanya.

Hal senada disampaikan Sekertaris KADIN Yapen Olla Utina ia mengatakan pihaknya yang dilantik pada 12 Desember dihadiri Pemda dan yang melantik pengurus sah KADIN Provinsi Papua.

“Kami keberatan,  ini ada apa sebetulnya? sementara yang melantik oleh Karateker ini sudah melangar AD/RT KADIN itu sendiri, karena yang menyelengarakan ini karteker,  sementara  kami dilantik oleh Ketua KADIN Papua definitif, jangan bikin rusak nama Baik KADIN,” katanya.

Sementara itu ketua KADIN Nabire Monalisa Yoweni Haluk yang ditemui di Jayapura mengaku juga mengalami hal serupa. Dikatakan, keputusan pemberhentian tanpa sebab ini sangat tidak profesional dan merugikan dirinya karena tidak sesuai tugas dan tangung jawab karateker. ” Seharusnya karateker bertugas melanjutkan tugas dan mengelar Musyawarah tapi sengaja membuat konflik dengan memberhentikan kami di kabupaten. Maka kami minta KADIN Pusat segera meninjau kembali karateker,” Paparnya.

hal senada disampaikan Frans Magai, Ketua Kadin Dogiyai. Menurutnya, jika melakukan pergantian pihaknya akan duduk di Kadin Papua karena mereka yang di lantik pengurus sah bulan karateker.

“Kami akan melakukan pemalangan KADIN Provinsi Papua dan minta kembali apa yang sudah ditetap oleh pengurus KADIN lama. Ini sudah jelas dalam surat Nomor : 02/DP/IV/2021, itu tanda tangannya palsu, dan tidak ada cap KADIN,” uajrnya

“Pergantian Kadin yang tidak sesuai prosedur akan membuat marah pengurus lama yang sudah dilantik, dan ini bisa membuat Konflik di daerah sehingga KADIN Pusat harus masalah lihat ini.  Karateker bikin masalah baru di Papua dengan ganti pengurus kabupaten seenaknya, ini bisa perang sesama anak daerah,” katanya.

Sementara itu dari informasi yang diperoleh Cenderawasih Pos Papua ketua karateker Kadin Papua Ronald Antonio, dinilai secara ilegal melakukan pelantikan pengurus Adil di wilayah Saireri Untuk Kabupaten Yapen, Biak, Waropen,

Sementara itu, Ketua Karateker Kadin Papua, Ali Said saat di Konfirmasi Via Telepon selulernya mengatakan, memang dilakukan pergantian pengurus di Kabupaten karena kepengurusan kemarin tidak bisa menggelar musyawarah Kabupaten dan Kota dan telah diundur hingga 1 tahun lebih. Maka sesuai ADRT pengurus yang lama digantikan dengan karateker dari Kadin pusat maka dibentuklah susunan pengurus karateker baru

“Saya menjadi ketua Karateker tujuannya untuk membuat Musyawarah Provinsi, dengan dasar kadin daerah yang punya legitimate, dan lengkapi KTA untuk Musprov, kita tetapkan minimal 10 KTA untuk Papua, untuk Musyawarah Kabupaten Kota, hasilnya itu harus Devinitif minimal 50 Persen Plus 1, di Papua yang definitif hanya dua semuanya karateker dan KTA Kabupaten Nol maka diganti,” Ujarnya.

Lanjutnya, Karateker yang dulunya dibuatkan SK oleh pengurus Kadin Papua definitif lama itu diberhentikan dulu, agar tidak ada dualisme Kepemimpinan.

“Pengurus harus 50% + 1 dan semuanya definitif, dan harus memenuhi persyaratan dan Tidak kaitan dengan Pemilihan Kadin di Musprov yang baru, dan kita akan buka siapapun yang mau daftar,” Katanya.

Sementara itu, terkait Plt  KADIN yang di memokan oleh Gubernur ia mengatakan secara legalnya tidak ada dari KADIN Pusat.

“Legalnya mana ini harus jelas, dan 12 Karateker yang di ganti itu karena Musyawarah Kabupaten Kota tidak jalan,” Katanya, (oel).(oel).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *