Bupati dan Pimpinan DPRD Empat Kabupaten Selatan Papua Kembali Bahas PPS

Empat Bupati di Selatan Papua saat pertemuan kembali bahas dalam rangka percepatan pemekaran Provinsi Papua Selatan di Auditorium Kantor Bupati Merauke, Senin (26/4). (Foto:Sulo/Cepos)

MERAUKE- Bupati dan pimpinan DPRD 4 kabupaten di Selatan Papua yakni Bupati Merauke, Mappi, Asmat dan Boven Digoel kembali melakukan pertemuan untuk membicarakan dan mendorong terbentuknya pemekaran Provinsi Papua Selatan, di Merauke, Senin (26/4).
Hadir bupati Merauke Drs Romanus Mbaraka, MT sebagai tuan rumah, Ketua DPRD Kabupaten Merauke Drs. Ir Benjamin Latumahina, Bupati Mappi Kristosimus Yohanes Agawemu, Bupati Asmat Elisa Kambu, Wakil Bupati Asmat Thomas Eppe Safanpo sekaligus sebagai Ketua Pemekaran PPS dan mewakili Plh bupati Boven Digoel. Hadir pula Ketua DPRD Kabupaten Boven Digoel dan Ketua DPRD Kabupaten Asmat.
Pertemuan ini tanpa dihadiri oleh bupati dan pimpinan DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang. Pertemuan ini merupakan yang kesekian kalinya membicarakan tentang pembentukan Provinsi Papua Selatan. Namun pertemuan kali ini tidak hanya sekedar bertemu dan selesai namun kali ini langsung membahas secara tehnis mulai dari sekretariat, panitia tetap yang akan bekerja mempersiapkan seluruh dokumen yang dibutuhkan.
Dimana panitia yang dibentuk tersebut berasal dari 4 kabupaten yang akan dimekarkan tersebut. Ketua Pembentukan PPS Thomas Eppe Safanpo, menjelaskan bahwa pertemuan ini dalam kerangka memperjuangkan aspirasi Papua Selatan untuk mempercepat pemekaran provinsi Papua.
Thomas Eppe Safanpo menjelaskan bahwa pembentukan provinsi-provinsi di Papua termasuk PPS ini hanya dilakukan dalam kerangka UU Otsus Jilid II. Tidak dalam kerangka UU Nomor 32 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sementara pembahasan UU Otsus jilid II tersebut paling lambat 31 Juli 2021 sudah ketuk palu.
“Agenda kerja yang akan kita time limitnya sampai Juli. Tidak lebih dari itu. Mengapa, karena bulan Agustus 2021 sudah masuk pembahasan APBN 2022 sudah akan dimulai antara Pemerintah dan DPR RI. Kalau UU Otsus Jilid II tidak ditetapkan, maka pemerintah dan DPR RI Tidak ada dasar mengalokasikan anggaran Otsus 2 persen dari APBN. Karena UU Otsus jilid I berakhir tahun 2021 ini,” katanya.
Sementara itu, baik Bupati Merauke Drs Romanus Mbaraka, MT, Bupati Mappi Kristosimus Agawemu, bupati Asmat Elisa Kambu dan mewakili plh Bupati Boven Digoel menyatakan mendukung pemekaran PPS tersebut dan siap untuk mengalokasikan anggaran untuk perjuangan PPS.
“Kita harus kompak untuk duduk sama-sama. Kalau soal uang saya pikir ini menjadi komitmen kita bersama,’’ kata bupati Romanus Mbaraka, MT.
Ia juga meminta agar terus komunikasi dengan Pansus Otsus, sehingga sampai pada batas waktu yang ditentukan oleh Pansus. “Minimal syarat tehnisnya untuk PPS tersebuut sudah dipenuhi,” tambahnya. (ulo/tri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *