Asmat Tolak Pegubin Gabung dengan PPS

Hari kedua. Tim Pemekaran  Provinsi Papua  Selatan yang dipimpin  Ketua  Tim Pemekaran PPS Thomas Eppe Safanpo, ST, MT saat   menggelar  rapat  lanjutan  hari kedua di  kantor  bupati  Merauke, Selasa (25/2) lalu. Sulo/Cepos

MERAUKE-Ketua Tim Pemekaran Kabupaten Asmat yang juga Wakil bupati Asmat Thomas Eppe Safanpo, ST, MT menegaskan, bahwa masyarakat Asmat melalui tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama menolak jika Pegunungan Bintang (Pegubin) bergabung dengan Pemekaran Provinsi Papua (PPS).
“Kalau di Asmat, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama setempat menyatakan penolakan jika Pegunungan Bintang bergabung dengan Papua Selatan,’’ kata Thomas Eppe Safanpo di Merauke, kemarin.
Penolakan ini, kata Thomas Eppe Safanpo, juga datang dari bupati dan wakil bupati Pegunungan Bintang untuk bergabung dengan bagian Selatan Papua. “Apa yang disampaikan oleh Bupati Merauke Pak Romanus Mbaraka beberapa waktu lalu, itu pernyataan resmi bupati Pegunungan Bintang dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang terpilih yang disampaikan kepada kami. Mereka menyampaikan keberatannya terkait dengan Pegunungan Bintang masuk PPS,’’ jelas Thomas.
Dikatakan Thomas Eppe Safanpo bahwa masuknya Pegunungan Bintang ke PPS tersebut oleh Bupati Pegunungan Bintang sebelumnya yang ikut pertemuan dengan bupati dan pimpinan DPRD Selatan Papua di Merauke beberapa waktu lalu. Masuknya Pegunungan Bintang tersebut menjadi grand design dari Kemendagri dan DPR RI dalam rangka pemekaran Provinsi Papua Selatan.
“Dalam grand design pemekaran PPS yang dirancang oleh Kemendagri seperti itu. Tapi itu dari pihak pemerintah. Pihak pemerintah belum mendengar aspirasi dari bawah. Dari pihak masyarakat yang disuarakan oleh Bupati Pegunungan Bintang terpilih dan wakil bupati Pegunungan Bintang terpilih, mereka menolak. Jadi apa yang disampaikan oleh Bupati Merauke soal Pegunungan Bintang tidak mau bergabung dengan Selatan itu pernyataan resmi dari bupati Pegunungan Bintang,’’ terangnya.
Soal solusi yang diambil, menurut Thomas Eppe Safanpo bahwa politik ini terkait dengan komunikasi dan koordinasi. “Ini yang sedang berlangsung. Nanti apakah penolakan dari Pegunungan Bintang itu diterima oleh DPR RI dan Kemendagri, komunikasinya sedang dilakukan. Kalau pun mereka tidak bergabung dengan PPS, solusinya seperti apa. Ini juga terus dilakukan. Karena untuk pemenuhi persyaratan administrasi, salah satunya minimal 5 wilayah daerah baru dimekarkan. Tapi, komunikasi ini yang sedang kita upayakan dalam rangka revisi UU Otsus yang menurut agenda paling lambat disahkan bulan Juli 2021. Yang bisa mengakomodir itu hanya pemerintah dan DPR RI sebagai penyusun UU. Kami hanya menyampaikan aspirasi yang berkembang di masyarakat,” tambahnya. (ulo/tri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *