TP2DD Papua Harus Dorong Inovasi, Percepatan dan Perluasan ETP

Foto Bersama Kepala Perwakilan  Bank Indonesia Provinsi Papua Naek Tigor Sinaga bersama  TP2DD Pemerintah Provinsi Papua.

JAYAPURA- Dengan telah dikukuhkannya Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Papua. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Naek Tigor Sinaga meminta TP2DD bekerja dengan baik dan maksimal, karena TP2DD dibentuk sebagai forum koordinasi antar instansi dan stakeholder terkait untuk mendorong inovasi, percepatan dan perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETP) dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektivitas dan ntransparansi tata kelola keuangan.

“Hal tersebut sejalan dengan amanat dari Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah untuk melakukan Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TPDD) baik di tingkat provinsi, kabupaten maupun kota,’’ungkapnya, Jumat (23/4).

Lanjutnya,  percepatan dan perluasan digitalisasi melalui pembentukan TP2DD ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pendapatan daerah melalui integrasi sistem pengelolaan keuangan daerah dan mendorong implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETP),  guna meningkatkan transparansi transaksi keuangan daerah dan mendukung tata kelola.

Selain itu, implementasi ETP juga mendukung pengembangan transaksi pembayaran digital masyarakat, mewujudkan keuangan yang inklusif serta meningkatkan integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional.

Adapun struktur TP2DD Provinsi Papua adalah Ketua Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe, Wakil Ketua Kepala Perwakilan Bank Indonesian Provinsi Papua Naek Tigor Sinaga, Ketua Pelaksana Harian Sekda Provinsi Papua Dance Yulian Flassy, Sekretaris Kepala Badan Pengelolaan   Pendapatan Provinsi Papua.

  Sementara itu, dalam pesannya Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian, menyatakan bahwa salah satu program pengembangan nasional adalah melalui digitalisasi, termasuk dalam bidang pemerintahan dan keuangan pemerintah.

Ke depan diharapkan pengembangan digitalisasi dapat membuat masyarakat menjadi lebih cashless, untuk mempermudah dan membuat pengelolaan keuangan menjadi lebih transparan.(dil/ary)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *