ASEAN Sepakati Lima Konsensus untuk Myanmar

Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan pers terkait sejumlah pandangan kepada para pemimpin hingga perwakilan negara-negara ASEAN pada saat menghadiri ASEAN Leaders' Meeting (ALM) di gedung Sekretariat ASEAN, Jakarta, pada Sabtu, 24 April 2021--FOTO :MUCHLIS Jr/SETPRES

Special Envoy Harus Segera Ditunjuk

JAKARTA, Jawa Pos-Tanpa kehadiran National Unity of Governmenet (NUG), ASEAN Leaders Meeting (ALM) tetap berjalan akhir pekan lalu. Bahkan, sudah disepakati lima poin consensus untuk mengakhiri kekerasan di Myanmar.

Dalam kesempatan pertemuan bersama pemimpin-pemimpin ASEAN itu, isu terkait kesehatan dan investasi juga turut dibahas. Namun, isu Myanmar menjadi fokus utama.

Ketua ASEAN Sultan Hassanal Bolkiah mengatakan, sebagai keluarga ASEAN, para pemimpin negara telah berdiskusi secara mendalam terkait  perkembangan terkini di Myanmar. Seluruhnya mengungkapkan keprihatinan mendalam atas situasi di negara tersebut, termasuk soal laporan kematian dan eskalasi kekerasan yang terjadi.

”ASEAN berperan positif dan konstruktif dalam memfasilitasi solusi damai untuk kepentingan rakyat Myanmar dan mata pencaharian mereka,” ujarnya. Termasuk,mendengarkan seruan pembebasan semua tahanan politik termasuk orang asing oleh rakyat Myanmar.

Karenanya, pertemuan ini menyetujui lima consensus terkait upaya mengakhiri polemic di Myanmar. Pertama, kekerasan harus segera dihentikan di Myanmar dan semua pihak harus menahan diri sepenuhnya. Kedua, melakukan dialog konstruktif di antara semua pihak yang berkepentingan untuk mencari solusi damai bagi kepentingan rakyat.

Ketiga, utusan khusus Ketua Asean akan memfasilitasi mediasi proses dialog dengan bantuan Sekretaris Jenderal Asean. Keempat, Asean akan memberikan bantuan kemanusiaan melalui AHA Centre. Kelima, utusan khusus dan delegasi tersebut akan mengunjungi Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak terkait.

Terkait Myanmar, Presiden Joko Widodo juga turut menyampaikan pandangan dalam pertemuan tersebut. Menurutnya, situasi di Myanmar merupakan sesuatu yang tidak dapat diterima dan tidak boleh terus berlangsung. “Kekerasan harus dihentikan dan demokrasi, stabilitas, dan perdamaian di Myanmar harus segera dikembalikan,” katanya. Menurutnya kepentingan rakyat Myanmar harus selalu menjadi prioritas.

Kedua, Jokowi juga menyampaikan pentingnya pemimpin militer Myanmar untuk memberikan komitmen. Permintaan komitmen yang pertama yakni penghentian penggunaan kekerasan dari militer Myanmar. “Di saat yang sama, semua pihak harus menahan diri sehingga ketegangan dapat diredakan,” tuturnya.

Komitmen yang kedua, proses dialog yang inklusif harus segera dimulai. Menurut Mantan Gubernur DKI Jakarta itu, tahanan politik di Myanmar harus segera dibebaskan dan perlu dibentuk special envoy ASEAN yaitu Sekretaris Jenderal (Sekjen) dan Ketua ASEAN untuk mendorong dialog dengan semua pihak di Myanmar.

Permintaan komitmen ketiga yaitu pembukaan akses bantuan kemanusiaan dari ASEAN yang dikoordinir oleh Sekjen ASEAN bersama dengan AHA Centre. “Indonesia berkomitmen untuk mengawal terus tindak lanjut dari komitmen tersebut agar krisis politik di Myanmar dapat segera diatasi,” katanya.

Jokowi menjelaskan bahwa pandangan yang disampaikan oleh pihak Indonesia ternyata sejalan dengan yang disampaikan oleh para pemimpin negara-negara ASEAN. “Sekjen ASEAN telah menyampaikan lima butir konsensus yang nanti akan disampaikan oleh Ketua atau Sekjen ASEAN,” ungkapnya. Isinya tak jauh beda dengan yang disampaikan Jokowi.

Selepas ASEAN Leaders’ Meeting Jokowi menggelar pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM) Kamboja, Hun Sen. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan bahwa kedua pemimpin negara bertukar pikiran mengenai bagaimana upaya untuk meningkatkan kerja sama bilateral antara kedua negara. Terdapat empat isu yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam pertemuan tersebut.

“Pertama, mengenai kerja sama kesehatan,” ucapnya. Menurut Retno, Jokowi menegaskan pentingnya dukungan vaksin multilateral demi kesetaraan akses terhadap vaksin bagi semua negara. “Presiden juga mengajak Kamboja untuk memperkuat kerja sama di bidang farmasi, obat-obatan, dan peralatan kesehatan,” imbuhnya.

Sementara isu kedua yang dibicarakan keduanya ialah kerja sama ekonomi untuk pemulihan ekonomi. Presiden Joko Widodo, dalam pertemuan tersebut, mendorong upaya peningkatan volume perdagangan kedua negara antara lain dengan adanya jalur pengiriman langsung antara kedua negara di mana Pelindo II sudah menjajaki rencana tersebut.

“Terkait investasi, Presiden Republik Indonesia meminta dukungan agar perusahaan BUMN dan swasta Indonesia dapat menjadi mitra pembangunan dan investasi utama di Kamboja,” tuturnya. Investasi tersebut antara lain untuk sistem perkeretaapian dan pemenuhan kebutuhan gerbong kereta, pembangunan pembangkit listrik apung, kebutuhan kapal tunda, dan proyek infrastruktur di Kamboja oleh BUMN konstruksi di Indonesia.

Kedua pemimpin negara juga membicarakan kerja sama pertahanan di mana Presiden Joko Widodo berpandangan bahwa kerja sama di bidang ini masih perlu ditingkatkan. Beberapa di antaranya melalui perluasan kerja sama Army-to-Army talk serta mendorong peningkatan pendidikan dan latihan bersama personel militer kedua negara.

Sementara itu, East Asia dan ASEAN Program Manajer FORUM ASIA Rachel Arini mengaku, pihaknya masih menganalisa lebih lanjut hasil pertemuan para pemimpin ASEAN akhir pekan lalu. Tapi secara umum, pihaknya menyambut baik komitmen ASEAN untuk mengirimkan envoy dan membuka akses humanitarian.

”Walau begitu kami menyangkan fakta bahwa NUG (National Unity of Governmenet, red) tidak diundang untuk berdiskusi,” keluhnya kemarin. Karena lagi-lagi, hal ini seolah memberikan letigimasi kepada junta militer untuk membuat keputusan terkait Myanmar. Padahal, ada pihak NUG yang merupakan pemerintahan resmi dan mewakili suara rakyat Myanmar.

Di sisi lain, Rachel turut menyayangkan penangkapan demonstran aksi damai dan juga paralegal serta asisten pengacara dari YLBHI dan PBHI pada Sabtu (24/4) lalu. Padahal, hak menyuarakan pendapat dan berkumpul dilindungi oleh UUD 45. Penangkapan serta pembubaran aksi tersebut dinilai olehnya tidak sesuai dengan tujuan ASEAN dalam charter untuk melindungi kebebasan dasar.

Sementara itu, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menilai, hasil pertemuan tersebut, secara prinsipil, sudah bagus dan patut diapresiasi. Apalagi, bila Jenderal Min Aung Hlaing turut menyetujuinya.

”Maka kita lihat ke depan apakah masih jatuh korban rakyat sipil. Karena kalau masih, menjadi pertanyaan bagaimana upaya penghentiannya oleh ASEAN,” ungkapnya.

Kendati begitu, ia masih melihat poin 2 konsensus masih tidak konkret. Sebab, tidak ada kejelasan siapa yang akan memulai dialog konstruktif. Mengingat, kedua pihak yang bertikai saling menutup diri untuk dialog.

Kemudian, untuk poin 3, Ketua ASEAN juga diminta segera menunjuk Special Envoy dalam waktu dekat. Karena special envoy ini akan berperan sebagai mediator antar dua pihak yang bertikai.

Sementara, untuk poin 4 mengenai penyaluran bantuan kemanusiaan ke Myanmar melalui AHA Center, Hikmahanto menyerukan adanya pengaturan mekanisme AHA Center masuk ke Myanmar. ”Mereka yang menyalurkan bantuan juga harus mendapat perlindungan dan terjaga keselamatannya,” tegasnya. (mia/lyn/JPG)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *