MRP Pesimis Dengan Sikap Pemerintah Pusat

Timotius Murib (FOTO: Gamel Cepos)

JAYAPURA– Majelis Rakyat Papua (MRP) maupun DPRP baru saja merampungkan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang menjadi langkah awal untuk melakukan evaluasi Undang-undang Otonomi Khsusus  yang sudah berjalan 20 tahun. Oktober 2021 nanti aturan yang tersirat berisi lex specialis ini akan genap 20 tahun. Hanya sayangnya Otsus tak benar – benar spesial karena masih digantung dengan keberadaan undang – undang pemerintahan daerah nomor 23 tahun 2014 yang terkesan lebih dominan.

Dari kondisi ini, Ketua Majelis Rakyat Papua, Timotius Murib menyampaikan sikap pesimisnya jika pemerintah pusat akan mendengarkan seluruh aspirasi dari Papua. “Sesuai dengan pengalaman saya, pemerintah pusat selama ini sulit memberikan kepeduliannya dengan apa yang diperjuangkan di daerah. Misalnya dulu kami pernah memperjuangkan Otsus Plus tapi tidak diakomodir.

Lalu kedua soal perubahan peraturan pemerintah tentang Majelis Rakyat Papua. Ini kata Timotius sudah 22 kali dibawa ke Jakarta selama 20 tahun  namun tak kunjung digubris. Peraturan pemerintah tentang MRP ini bahkan dianggap sebagai peraturan pemerintah yang terlama yang pernah ada di Indonesia. “Bayangkan kami harus menunggu 20 tahun untuk satu PP,” sindirnya. Jadi dari pengalaman  – pengalaman selama ini menunjukkan jika pemerintah pusat memang tidak pernah mau lebih peduli dengan apa yang dilakukan oleh lembaga – lembaga di Papua.

“Apalagi Mendagri kemarin berhadapan dengan DPR RI lalu menyampaikan DPR atau MRP itu forum aspirasi, ini kesannya seperti menyederhanakan masalah sehingga saya pikir memang pemerintah tidak akan peduli apalagi saat ini ancaman global masyarakat ekonomi asia yang cukup luar biasa dan Indonesia juga mulai bingung,” tambahnya. Papua ingin dipakai menjadi sentra ekonomi kawasan timur dan aspirasi apapun tidak bisa menghalang halangi itu.

“Apa yang kami disampaikan hingga menangis air mata darah juga tidak akan dilirik, MRP mau jungkir balik juga mereka akan jalan terus termasuk jika ada yang kami anggap menyalahi kemudian diperjuangkan lewat jalur hukum juga nampaknya tidak bisa terlalu berharap. Mereka yang punya perangkat hukum jadi sangat tipis sekali kalau mereka dengar,” sindir Timotius. “Saya bingung apa yang bisa dilakukan untuk membuat pemerintah pusat lebih peduli, mungkin nanti Tuhan turun baru mereka peduli,” tutupnya. (ade/wen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *