Bupati Tepis Dana Bencana Mengendap di Bank

Rumah yang dibangun oleh Yayasan Buddha Tzu Chi guna ditempati oleh warga Kemiri, korban bencana banjir bandang pada Maret 2019 lalu. Bupati tepis dana bencana sengaja di simpan di di bank untuk mencari keuntungan. (FOTO: Robert Mboik Cepos)

SENTANI- Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, SE, MSi menepis adanya anggapan sebagian masyarakat belakangan ini di Kabupaten Jayapura yang menuding Pemkab Jayapura sengaja mengendapkan dana bantuan bencana di bank untuk mendapatkan keuntungan.

“Terus terang saja bisa cek di Sekda, asisten III, kepala BNPB, ( BPBD), bagaimana setiap saat kita cek. Marah- marah, ini kenapa. Uang kecil saja kenapa bikin tender-tender lagi, ini tidak boleh. Jadi informasi itu tidak benar, karena masyarakat sedang dalam susah,” ungkapnya saat menjawab pertanyaan media ini, di Hotel Horex Sentani, Rabu (21/4).

Meskipun demikian, bupati mengakui, progres penanganan pasca bencana di Kabupaten Jayapura memang  agak lambat. Namun demikian, untuk penanganan terhadap rumah masyarakat yang menjadi korban atau  terdampak dari bencana banjir bandang 2019 itu sesuai dengan pengajuan Pemerintah Kabupaten Jayapura ke pihak BNPB. Di mana rumah yang rusak itu akan dilakukan ganti rugi dengan jumlah anggaran yang berbeda, sesuai dengan tingkat kerusakan rumah.

” Yang rusak berat kita kasih Rp 50 juta, yang rusak ringan Rp 25 juta  dan yang rusak sedang Rp 10 juta,” jelasnya.

Saat ini, tim di BPBD Kabupaten Jayapura sudah melakukan verifikasi terhadap masyarakat yang terkena dampak akibat bencana itu dengan mekanisme by name  by address. Di satu sisi Pemkab Jayapura juga masih sedikit kesulitan soal data dari masyarakat yang tidak sesuai dengan data yang dimiliki oleh Pemkab Jayapura. Sehingga ini juga  perlu ditelusuri secara baik supaya tidak terjadi kesalahan.

“Itu yang saya bilang tidak boleh, data awal ini yang harus menjadi pegangan, tapi saya sadar di Pemkab juga ada staf kerja  lambat,”ujarnya.

Kendala lain, dulunya pemerintah merencanakan merelokasi seluruh masyarakat yang tinggal di kawasan pinggiran danau. Tetapi melihat jumlah dana yang disiapkan oleh pemerintah pusat tidak mencukupi untuk membiayai relokasi itu maka pemerintah daerah juga melakukan komunikasi kembali ke pemerintah pusat.

“Kami sampaikan ke pemerintah pusat bahwa dengan dana seperti ini tidak bisa merelokasi. Kita hanya kasih uang saja ke mereka untuk perbaiki yang rusak,”katanya menambahkan. (roy/tho)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *