Perjuangkan Regulasi yang Berpihak pada Masyarakat Papua

Suasana pengambilan sumaph/janji dan pelantikan 14 anggota DPRP Papua jalur Otsus, di ruang sidang paripurna DPRP, Jumat (16/4). ( foto: Vhian for Cepos)

Anggota DPRP 14 Kursi Resmi Dilantik

JAYAPURA-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) jalur otonomi khusus (Otsus) atau yang dikenal dengan 14 kursi, diambil sumpah/janji dan dilantik  di ruang sidang paripurna DPR Papua, Jumat (15/4).

Pelantikan 14 kursi DPRP jalur Otsus periode 2019-2024 ini bisa dibilang lebih cepat bila bandingkan dengan 14 kursi DPRP jalur Otsus periode 2014-2019 yang sebelumnya mengalami keterlambatan. Bahkan masa periodesisasi sudah mau berakhir.

Dengan pelantikan 14 kursi DPRP jalur Otsus periode ini yang lebih cepat tentu akan mendorong kerja-kerja DPRP jalur Otsus untuk melaksanakan tugas dan fungsi (tupoksi) sebagai anggota legislatif di Papua, yaitu pengawasan, budgeting atau anggaran dan legislasi.

Anggota DPRP Papua Jalur Otsus, Jhon NR. Gobay mengatakan, pihaknya resmi dilantik dan akan menjadi salah satu fraksi tersendiri dalam melakukan kerja-kerja sebagai anggota legislatif jalur Otsus untuk periode 2019-2024 mendatang.

Menurut Gobay, sebenarnya dirinya ini melanjutkan dari periode yang 2014-2019. Dalam periode sebelumnya pihaknya bersama anggota legislatif yang lainnya telah mendorong sejumlah regulasi dan telah diparipurnakan.

“Sekarang saya pasti kembali dan mengawal regulasi-regulasi tersebut. Regulasinya tentu seperti pemberdayaan orang Papua, buruh orang Papua, penanganan konflik sosial, masyarakat adat dan regulasi lainnya,” bebernya.

“Kami akan melaksanakan tugas kami, yaitu melakukan pengawasan, penganggaran dan legislasi, sehingga regulasi-regulasi yang disahkan ini benar-benar memberikan dampak kepada masyarakat,” sambungnya.

Gobay menyampaikan, memang banyak pro dan kontra, namun bahwa pihaknya ini sebuah kekuatan untuk bekerja. Artinya menurut filosofi ketika orang mengkritik sebenarnya memberikan panah, sehingga ke depan bisa lebih baik.

“Artinya waktu cukup untuk kita bisa bekerja dan mendorong masyarakat sesuai dengan visi dan misi Gubernur Papua yaitu Bangkit, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan sesuai dengan tugas dan fungsi dari DPRP,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Papua Penuh Damai (Papeda), Yulianus Dwaa menyampaikan bahwa tugas pokok 14 kursi adalah mengawal UU Otsus yang sudah bergulir di DPR RI agar roh Otsus tidak dikebiri oleh DPR RI.

“Bersama Pemprov Papua, MRP melakukan temu rakyat adat di 7 wilayah adat memastikan penguatan pasal-pasal dalam Otsus dan memfasilitasi aspirasi rakyat di 7 wilayah adat sampai ke Presiden dan DPR RI,” ujarnya.

Dwaa menyampaikan, jika hal ini tidak dilakukan, maka sebaiknya rekrutmen 14 kursi dan MRP dibubarkan karena tidak memberikan manfaat kepada orang asli Papua (OAP).

“Otsus merupakan jawaban bagi aspirasi merdeka, maka negara menawarkan konsep merdeka dalam bingkai NKRI sebagaimana konsep Nelson Mandela di Afrika yang disebut kesetaraan oleh Bung Karno Berdiri Sama Tinggi, Duduk Sama Rendah,” ujarnya.(bet/nat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *