Pemkab Harus Validasi Penerima Bantuan Rumah Korban Banjir

Robert Mboik Cepos Rumah bantuan dari Yayasan Budha Suci bagi korban banjir bandang Sentani yang saat ini sudah ditempati sejumlah masyarakat, di belakang Kantor Bupati Jayapura, Kamis (15/4).

SENTANI- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura diminta melakukan validasi kembali terkait data penerima manfaat rumah bantuan dari Yayasan Budha Suci yang kepada masyarakat Kampung Kemiri yang menjadi korban bencana banjir bandang pada 2019 lalu.

“Kami minta supaya pemerintah cek kembali data warga yang tinggal di sini, ada muka-muka baru yang sebenarnya mereka bukan dari Kampung Kemiri,” kata Ibu Elsina, salah satu warga korban banjir bandang di Kampung Kemiri ketika ditemui, Kamis, (15/4), kemarin.

Bahkan dia menyebutkan, ada lebih dari 20 rumah yang saat ini dihuni oleh masyarakat yang sebenarnya bukan merupakan korban langsung dari bencana banjir bandang yang terjadi di Sentani tepatnya di Kampung Kemiri.

“Di sini ada muka baru sekitar 20 sampai 30 orang. Kami curiga, mungkin rumah ini dijual kepada orang-orang baru itu,  ini hanya dugaan saja,” katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jayapura, Jhonson Nainggolan mengakui, adanya tumpang tindih data yang terjadi saat ini terkait dengan penerima manfaat dari bantuan Yayasan Buddha Tzu Chi tersebut. Sehubungan dengan itu, pihaknya juga sudah mengundang ketua RT dari Kampung Kemiri untuk memberikan data yang valid terkait dengan keberadaan masyarakat Kampung Kemiri.

“Kami sudah mengundang RT dan RW-nya supaya mereka bisa memberikan data-data yang valid kepada kami. Dan saat ini kami sudah lakukan validasi data masyarakat, sebanyak 120 warga yang sudah divalidasi,” katanya.

Dia mengatakan, dari hasil validasi bersama yang dilakukan dengan para ketua RT di Kampung Kemiri itu, banyak ditemukan terjadinya pendobelan nama penerima manfaat dari rumah tersebut. Kendati demikian, menurut dia masalah ini akan diselesaikan dan saat ini pihaknya terus melakukan  validasi seluruh data-data masyarakat yang ada di BPBD Kabupaten Jayapura.

“Kami akan sesuaikan dengan data yang diberikan oleh RT dan RW, karena mereka yang mengetahui secara pasti warganya,”ungkapnya.(roy/tho)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *