Investasi di Papua Perlu Melibatkan Masyarakat Adat

Mervin S. Komber ( FOTO: DOK/Cepos)

JAYAPURA- Koordinator Wilayah (Korwil) Partai Hanura Provinsi Papua dan Papua Barat, Mervin S. Komber meminta kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM RI) agar melakukan koordinasi dan komunikasi dengan masyarakat adat setempat di Papua jika melakukan investasi di bumi cenderawasih.

“Segala bentuk investasi yang ada di Papua harus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat, karena ini merupakan bagian dari menghargai kearifan lokal yang ada,” ungkapnya melalui pesan tertulis yang diterima cenderawasih pos, Kamis (15/4).

Kata Komber, segala bentuk investasi yang akan dilakukan di Papua sebaiknya dulakukan sosialiasi kepada masyarakat adat setempat yang ada di Papua, sehingga tidak terkesan terburu-buru. Hal ini penting agar masyarakat adat mengetahui investasi yang dilakukan di daerahnya masing-masing.

Salah satu contohnya, Menurut mantan Anggota MPR RI periode 2009-2019 ini adalah Nota Kesepahaman antara China ENFI Engineering Corporation dengan BKPM yang terkesan terburu-buru dan belum ada sosialisasi sebelumnya yang melibatkan masyarakat adat.

“Saya meminta Presiden untuk mengingatkan Kepala BKPM agar sebelum melakukan MoU dengan pihak asing, wajib melakukan sosialisasi dengan masyarakat adat,” pintanya.

Komber mendesak Presiden untuk menegur Kepala BKPM agar kedepannya segala kegiatan investasi harus terlebih dahulu dilakukan sosialisasi secara holistik dengan semua pemangku kepentingan di daerah yang akan dilakukan investasi dimaksud.

“Ini harus menjadi perhatian Bapak Presiden Jokowi, bahwa Bapak Presiden Jokowi begitu mencintai Papua sehinggga para pembantu Presiden harus bersikap sebagaimana yang dicontohkan Presiden,” tegasnya.

Sebagai partai pendukung pemerintah Korwil hanura Papua, meminta kepala BKPM untuk dalam mengambil suatu kebijakan haruslah berkomunikasi dengan daerah.

“Lihatlah bagaimana Pak Jokowi selalu berkomunikasi dengan daerah. Sehingga kami berharap hal ini harus segera disikapi serius oleh Presiden,” ujarnya. (bet/wen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *