Refocusing Akan Pengaruhi Akselerasi Program Pemot

Dr. Benhur Tomi Mano, MM ( FOTO: gratianus silas/cepos)

Program Pemkot Jayapura dan Dampak Refocusing

Tahun Anggaran 2021 ini, realokasi dan refocusing  anggaran masih harus tetap dilakukan pemerintah daerah untuk penanganan Covid 19. Lantas seberapa besar refocusing  ini berdampak pada program pembangunan Pemkot Jayapura?

Sekda Kota Jayapura Dr Frans Pekey, M.Si. ( FOTO: Priyadi/Cepos)

Laporan: Gratianus Silas

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2021, selain terjadi pemotongan DAU, DAK, dan bahkan Dana Otsus, pemerintah daerah masih harus melakukan realokasi dan refocusing  anggaran.

Hal ini tak lain karena Indonesia masih berada di tengah pandemi Covid 19, sehingga penanganan terhadap Covid 19 dari tingkat pusat hingga daerah menjadi harga mati untuk tetap dilakukan. Namun, tentunya, dengan refocusing  yang dilakukan untuk penanganan Covid 19, secara otomatis akan mengorbankan program pembangunan pemerintah daerah.

Pasal 9 Permenkeu 17/2021 dengan jelas menyebutkan bahwa pemerintah daerah menyediakan dukungan pendanaan untuk belanja kesehatan penanganan pandemi Covid 19 dan belanja prioritas lainnya.

Dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud ditetapkan paling sedikit sebesar 8 persendari alokasi DAU. Kalau pemerintah daerah tidak mendapat alokasi DAU, maka 8 persen tersebut diambil dari DBH (Dana Bagi Hasil).

Namun, penghitungan besaran dukungan pendanaan dilakukan pemerintah daerah dengan memperhatikan tingkat perkembangan kasus Covid 19 di daerah masing-masing. Demikian, pemerintah daerah dapat menyesuaikan dukungan pendanaan yang sesuai dengan kebutuhan daerah, dengan memperhatikan tingkat kasus Covid 19 yang ditetapkan oleh BNPB paling cepat 3 bulan setelah pemerintah daerah menyediakan dukungan pendanaan paling sedikit 8 persen.

  “Untuk Pemkot Jayapura, kita keluarkan edaran kepada semua pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran untuk segera kita tindaklanjuti Permenkeu untuk lakukan refocusing  dan realokasi anggaran,” jelas Sekda Kota Jayapura, Frans Pekey.

Semua OPD atau pengguna anggaran diwajibkan untuk lakukan pemotongan anggaran dengan nilai tertentu yang telah disampaikan. Sebab, kata Pekey, ada pemotongan anggaran yang sekiranya mencapai Rp 17 miliar di 2021 ini.

“Selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Jayapura, saya mengimbau semua pengguna anggaran di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura untuk segera melakukan refocusing  dan realokasi sesuai surat yang dikirim,” jelasnya.

“Kita akan tuntaskan masalah refocusing  dan realokasi tim anggaran dengan melakukan rapat untuk finalisasi sehingga hasil dari itu kita laporkan ke Kemenkeu, agar tidak berdampak pada penundaan transfer ke daerah, khususnya ke Pemkot Jayapura,” sambungnya.

Wali Kota Jayapura, Dr. Benhur Tomi Mano, MM., mengaku bahwa refocusing  dan realokasi anggaran di tahun 2021 ini kembali membuat akselerasi program Pemerintah Kota Jayapura tidak maksimal, karena harus disisihkan untuk kepentingan penanganan Covid 19 yang tentunya saat ini menjadi prioritas.

“(Refocusing  membuat akselerasi program di Pemkot tidak maksimal) Iya pasti. Tapi karena aturan, jadi kita tetap mengikuti refocusing  dan realokasi di Pemkot Jayapura,” terang Dr. Benhur Tomi Mano, MM.

Dalam hal ini, program-program pembangunan maupun pelayanan kemasyarakatan yang terurai di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemkot Jayapura terpaksa harus di-review untuk menimbang-nimbang mana program yang mesti dipangkas untuk kepentingan refocusing , dan mana program yang tetap dijalankan.

“Jadi, refocusing  ini tidak terfokus pada satu OPD saja. Kita akan lihat program-program dari setiap OPD. Ini juga apakah diambil dari dana DAK, DAU, atau Otsus. Ini sangat mempengaruhi,” pungkasnya.*

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *