Venue Tenis Sampai Sekarang Masih Dipalang

PON 2021 Papua

BTM: Masyarakat Adat Hanya Usul Nama Sian Soor

JAYAPURA- Wali Kota Jayapura, Dr. Benhur Tomi Mano, MM., menjelaskan bahwa terdapat 16 cabang olahraga (cabor) yang akan dipertandingan di 16 venue pertandingan di Kota Jayapura saat PON XX Papua berlangsung. Namun, hingga saat ini, Wali Kota mengeluhkan masih adanya venue yang dipalang oleh masyarakat.

“Yaitu venue tenis yang masih dipalang sekarang karena PB PON tidak menghargai kearifan lokal setempat dalam pemberian nama venue. Masih dipalang sampai sekarang,” ungkap Dr. Benhur Tomi Mano, MM., Kamis (8/4) lalu.

Kata Wali Kota Mano, masyarakat adat dan ondoafi di Kota Jayapura mengusulkan nama Sian Soor untuk venue tenis yang berlokasi di komplek Kantor Wali Kota Jayapura itu. Namun, penepatan nama oleh Gubernur Papua tidak sesuai dengan ekspektasi.

“Masyarakat adat, ondoafi hanya usulkan nama Sian Soor. Orang akan mengatakan, apa arti sebuah nama, tapi harga diri itu penting,” tegasnya.

“Seperti Jembatan Youtefa yang sebelum diresmikan itu ada 7 nama yang diusulkan ke Presiden. Saya hanya usul Youtefa berdasarkan kearifan lokal, karena jembatan itu melintasi Teluk Youtefa. Maka disetujuilah Youtefa sebagai nama jembatan yang kini menjadi ikon Port Numbay. Jadi, kearifan lokal, nilai-nilai adat itu dihargai,” sambungnya.

Ketua Harian PB PON Papua, Yunus Wonda, menjelaskan bahwa pembangunan venue tenis menggunakan APBD Provinsi Papua. Alhasil, venue tersebut masih menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Papua.

“Semua yang dibangun dengan APBD Provinsi itu masih jadi milik Pemprov. Nanti, setelah PON selesai, Pemerintah Provinsi Papua menghibahkan ke Pemerintah Kota Jayapura. Pada saat dihubahkan, di situlah Pemkot memutuskan nama,” jelas Yunus Wonda.

Dengan kata lain, hingga saat ini, venue-venue yang diberi nama oleh Gubernur Papua belum disahkan DPR Papua. Yang baru disahkan hanya Stadion Lukas Enembe dan Bandara Theys Hiyo Eluay di Sentani.

“Yang lain tidak karena pak Gubernur tahu, setelah PON, venue dihibahkan dan itu menjadi tanggungjawab mereka (kabupaten/kota). Jadi, soal nama, hari ini masih jadi aset Pemprov karena dibangun dengan APBD Pemprov. Tapi setelah PON nanti, Pemprov akan menghibahkan ke kota. Pada saat itulah Wali Kota menyerahkan usulan pergantian nama kepada DPRD Kota Jayapura yang sesuai dengan kearifan lokal di Kota Jayapura. Nanti DPRD akan sahkan dalam sidang paripurna menjadi Perda. Ini proses yang harus kita ikuti. Jadi, kalau masyarakat masih palang, ini kita pahami dulu, sebab ini masih jadi milik Pemprov,” pungkasnya. (gr/gin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *