Pengurus Caretaker  Kadin Papua  Siap Sukseskan Mukota, Mukab sekaligus Muprov Papua 

Wakil Ketum Ronald Antonio, S.Sos, (kemeja putih), menujukkan SK dan mandat dari Kadin Pusat untuk menjadi pengurus caretaker  Kadin Papua  diberikan mandate dlaam melaksanakan Mukota, Mukab dan Muprov Papua , didampingi Max Richard Krey, Aples Numberi, Nixon Ayomi dan Soni Mambrasar,  saat memberikan press Conference di Kantor Kadin Papua , Sabtu (9/4) kemarin. ( FOTO: Priyadi/ Cepos)

JAYAPURA-Menunjuk surat Kamar Dagang dan Industri (Kadin)  Nomor : Skep /020/III/2021, tanggal 31 Maret 2021 tentang pembentukan kepengurusan sementara (Caretaker) Kadin Papua , maka melalui SK dan Mandat tersebut  pengurus Caretaker Kadin Papua  siap dan segera sukseskan Musyawarah Kota (Mukota), Musyawarah Kabupaten (Mukab) di yang ada di 29 Kabupaten/kota di Papua ,  kemudian dilanjutkan Muprov Papua  Kadin Papua  2021.

Sehingga dengan ditunjukkannya tiga orang koordinator dari komposisi kepengurusan untuk menuntaskan Musyawarah daerah di 29 Kabupaten/Kota, sebagai syarat pelaksanaan Musyawarah Provinsi (Muprov) ke VII Kadin Provinsi Papua  pemilihan Dewan Pertimbangan dan Pengurus periode 2021-2026.

Ketiga orang tersebut masing-masing, Ronald Antonio, Max Richard Krey dan George Waromi, yang selanjutnya ditugaskan melaksanakan pemilihan dan pelantikan kepengurusan Kadin di daerah dalam waktu 1 bulan terhitung 7 April hingga 7 Mei mendatang.

Wakil Ketua umum Dewan Pengurus Kadin Papua  Ronald  Antonio menjelaskan, pihaknya ditugasi melaksanakan musyawarah di 29 Kabupaten/kota di Papua . Sehingga saat ini pihaknya terus melakukan pendataan kepengurusan, jika ada SK yang tidak berlaku maka itu akan dilakukan pemilihan untuk kepengurusan yang baru dalam waktu 1 bulan ini hingga 7 Mei nanti.,” kata Ronald dalam melakukan press Conference di Kadin Papua  bersama Max Richard Krey, Aples Numberi, Nixon Ayomi dan Soni Mambrasar,  di Kantor Kadin Papua , Sabtu (9/4) lalu.

Dijelaskan, sebagaimana syarat yang diberikan dari Kadin Pusat sesuai dengan AD ART,  setiap Kabupaten harus memiliki 10 KTA sehingga Kabupaten/kota yang belum terbentuk pun harus menyiapkan 10 KTA untuk mengangkat dan mempersiapkan ketua di setiap Kadin Kabupaten/kota.Setelah terbentuk kepengurusan di daerah, maka pihaknya akan turun untuk melaksanakan pelantikan.

Ditempat sama,  Max Richard Krey menambahkan, tugas koordinator pelaksanaan musyawarah Kadin, Kabupaten, sebagaimana penunjukkan dari Caretaker Pengurus Kadin ini, untuk  menggantikan tugas kepengurusan Kadin periode lalu yang belum sempat menuntaskan Musda Kadin di daerah.

“Kami berharap bisa menuntaskan tugas tersebut, semua pihak bisa mendukung kami dari semua pengurus kolektif yang ada, agar  kami juga dapat segera melakukan persiapan untuk Musyawarah Provinsi ke VII Kadin Papua  untuk pemilihan Dewan pertimbangan dan pengurus periode 2021-2026,’’jelasnya.

Selain itu, untuk syarat utama untuk Muprov Papua  juga harus menuntaskan Mukota dan Mukab, diminta semua pihak dapat mendukung proses ini, agar Mei mendatang dapat melakukan Musrov Kadin Papua . Jangan sampai jika Musyawarah ini tidak bisa berjalan lancar dan baik, nanti dianggap Kadin Papua  tidak mampu menjalankan amanahnya.

  Dijelaskan, pada bulan Juni akan dilaksanakan Musyawarah Nasional, jika Kadin Papua  kepengurusan sudah lengkap maka ini suatu bentuk dukungan Kadin Papua  untuk program Pemerintah.   “Hari ini kalau Kadin sebagai payung organisasi di Papua  tidak kita jalankan maka kita sudah menyalahi aturan UU, organisasi yang punya AD/ART,” tegasnya.

Sementara itu, melalui sambungan telepon seluler Ketua Caretaker Kadin Papua  Ali Said  menambahkan, pihaknya berharap agar di Papua  Kadinnya bisa hidup tumbuh, hidup dan berkembang.

  Oleh karena itu, pihaknya benahi dari tahap awal karena sebelumnya ada kesalahan manajemen sekarang diperbaiki semua supaya Kadin Papua  bisa menjadi baik sesuai AD/ART. Kemudian Kabupaten kota yang ada dilengkapi semua dan kemudian apa yang dikeluarkan yang dulu SK-SK yang dulu yang sifatnya caretaker suratnya dibatalkan nanti akan  diterbitkan surat yang baru untuk membatalkan semua SK-SK yang caretaker .

Dan diminta lakukan konsolidasi kumpulkan semua anggota Kadin Kabupaten kota untuk melaksanakan Mukota dan Mukab, sehingga setelah lebaran bisa melaksanakan Muprov dengan Kadin yang memiliki KTA dan memiliki struktur organisasi yang jelas setelah Musda itu nanti akan dikeluarkan SK Kabupaten kota.

“Oleh karena itu, surat kelengkapan keanggotaannya dilengkapi dulu, tolong sampaikan kepada teman-teman untuk Papua  bersatu saling merangkul, memperbaiki Kadin Papua  yang lebih baik, saya kira Kadin Papua  bisa bersinergi dengan pemerintah daerah,’’jelasnya.

  Sekedar diketahui, dalam Kepengurusan Kadin Provinsi Papua  periode 2014-2019 telah berakhir, dimana oleh Kadin Indonesia memberikan tugas kepada kepengurusan tersebut agar dapat melaksanakan pemilihan secara berjenjang mulai dari organisasi tingkat daerah.

Namun hingga waktu yang ditentukan, kepengurusan Kadin 2014-2019 tidak memenuhi syarat untuk melakukan Musyawarah Provinsi pemilihan kepengurusan Kadin periode sebelumnya, hingga akhirnya Kadin Indonesia mengambil sikap tegas dengan memberhentikan kepengurusan tersebut dan membentuk kepengurusan caretaker untuk menjalankan roda organisasi dan mempersiapkan Musyawarah Provinsi ke VII Kadin Provinsi Papua .

Adapun dalam surat keputusan Kadin Indonesia nomor Skep/020/DP/III/2021 tertanggal 31 Maret 2021 dengan susunan komposisi personalia pengurus Kadin Papua  sebagai berikut : Ketua Dewan Pertimbangan : Andi Rukman Nurdin K yang didampingi  empat orang wakil ketua masing-masing : A. Rachman Usman, Wisnu W. Pettalolo, Gorge Waromi, Nexon Ayomi.

Sementara Dewan Pengurus diketuai  Ali Said yang didampingi tujuh orang wakil ketua masing-masing,  M. Taufik Mustafa, Andrie Tjioe, Ronald Antonio, Aples Numberi, Frans Kione O Kione, Max Richard Krey dan Sonny Mambrasar. (dil/wen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *