Penerapan Inpres 9 Perkuat Posisi Papua dan Papua Barat

Suasana rapat bersama Deputi V Kantor Staf Presiden Republik Indonesia - Bidang: Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan, dan HAM, Jaleswari Pramodhawardani  Dan Pemprov Papua di Swiss-bel Hotel belum lama ini. ( FOTO: Yohana/Cepos)

JAYAPURA – Sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, Kantor Staf Presiden bersama dengan Bappenas dan BPKP bertugas mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan Inpres tersebut.

Deputi V Kantor Staf Presiden Republik Indonesia – Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan dan HAM, Jaleswari Pramodhawardani  menjelaskan, Inpres ini memiliki tujuan yang sangat signifikan yaitu memperkuat posisi Papua dan Papua Barat sebagai hub ekonomi baru di Kawasan Pasifik, yang memiliki potensi yang sangat besar.

“Potensi yang dimiliki di Papua dan Papua Barat di bidang industri, pertambangan, pertanian, komoditas  perkebunan, perikanan, pariwisata, ekonomi kerakyaktan berupa UMKM, ekonomi digital dan juga kelengkapan sentra olahraga terbaik di kawasan Pasifik selain Australia,”ungkap Jaleswari dalam rilisnya kepada Cenderawasih Pos, Jumat (9/4).

Diakuinya,  untuk masalah anggaran tidak perlu dikhawatirkan. Anggaran  sudah dialokasikan, karena Inpres No. 9 Tahun 2020 ini ada dalam Program Prioritas Nasional dan Rencana Pembangunan Nasional (RPJMN) yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah serta Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Anggaran.

Sementara fungsi pengendalian dan pengawasan yang dijalankan oleh tiga lembaga sekaligus,  diharapkan dapat memberikan derajat kendali yang kuat, terukur, serta efektif guna memastikan tercapainya seluruh tujuan Inpres Nomor 9 Tahun 2020.

“Secara kelembagaan sudah lengkap, ada dewan pengarah dan tim pelaksana. Pengawasan pun akan dilakukan dengan melibatkan tiga lembaga sekaligus, yakni Kantor Staf Presiden, Bappenas dan BPKP ” tambahnya.

Dalam Inpres sudah jelas diperintahkan bahwa Pemerintah Daerah baik di tingkat Gubernur, hingga Bupati/Walikota bersama-sama dengan Kementerian/Lembaga terkait melaksanakan Rencana Aksi Tahunan program percepatan pembangunan kesejahteraan hingga tahun 2024. Gubernur Provinsi Papua dan Gubernur provinsi Papua Barat duduk sebagai tim pelaksana Inpres ini. (ana/ary)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *