KMN Teman Setia 03 Diserahkan ke Pangkalan PSDKP Tual

Kapal KMN Teman Setiap 03 yang ditangkap kapal Patroli Bea Cukai BC 9001. Saat ini kapal masih diamankan di sekitar dermaga Pelabuhan Perikanan Nusantara Merauke. (FOTO:Sulo/Cepos)

MERAUKE-Penanganan KMN Teman Setia 03 yang berhasil ditangkap oleh kapal patroli Bea Cukai BC 9001 dan telah diserahkan ke PDSKP Merauke akan diteruskan ke pangkalan PSDKP (Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan) di Tual, Kabupaten Maluku Tenggara.
Koordinator Satuan PSDKP Merauke Fajar Surya Pratama, mengungkapkan bahwa barang bukti kapal telah diserahkan oleh Kantor Bea Cukai Merauke dan telah diterima pihaknya.
“Kemarin juga kami telah melakukan pemeriksaan kepada nahkoda dan pemilik dari kapal tersebut. Kami juga akan melakukan pemeriksaan kepada Kantor Bea Cukai untuk diambil keterangannya. Jadi kita mengumpulkan semua informasi baik yang melakukan penangkapan dari bea Cukai maupun dari nahkoda kapal. Kita mintai keterangan kemarin. Kita kumpulkan semua informasi dan melakukan pemeriksaan awal,” katanya ketika ditemui media ini di ruang kerjanya di Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara.
Fajar Surya Pratama menjelaskan bahwa dari pemeriksaan awal dari nahkoda dan pemilik kapal serta dari bea cukai tersebut, kemudian diteruskan ke Pangkalan PSDKP yang ada di Tual. “Kami tidak punya kewenangan untuk memproses berikutnya. Jadi kita disini sifatnya hanya dapat serah terima dari bea cukai kemudian melakukan pemeriksaan awal kemudian laporkan ke Kepala Pangkapan PSDKP di Tual. Nanti di sana yang menentukan apakah pembinaan, peringatan atau dilanjutkan dengan penyidikan. Kita menunggu arahan dari pimpinan atas,” tandasnya.
Fajar Surya Pratama menjelaskan bahwa kehadiran PSDKP di Merauke lebih memberikan pelayanan. Sementara untuk penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut oleh Pangkalan PSDKP yang ada di Tual. Fajar Surya Pratama menjelaskan bahwa dari pemeriksaan awal ketika kapal tersebut ditangkap tidak dilengkapi dokumen berupa Surat Izin Penangkapan Ikan.
“Kalau berdasarkan UU 31 tahun 2004 tentang perikanan, UU 45 tahun 2009, pasal 93 disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan penangkapan ikan wajib memiliki SIPI dan di sana ada denda dan pidananya, 6 tahun kurungan dan dengan Rp 2 miliar,” jelasnya.
Fajar menjelaskan, pihaknya tyelah meminta pemilik kapal membawa semua dokumen. Dokumen yang ada berupa SIUP, sertifikat kelaikan, surat ukur dan surat olah gerak dari syahbandar perikanan. “Sedangkan pengakuan dari Nahkoda, untuk SIPI belum ada,” terangnya.
Ditambahkan bahwa dari pemeriksaan ke nahkoda kapal, jika kapal dalam perbaikan dan keluar ke laut tersebut dalam rangka percobaan. “Hanya saja membawa perbekalan dan jaring. Makanya kita ambil semua keterangan, nanti penyidik Pangkalan PSDKP di Tual yang menilai setelah melakukan pemeriksaan secara keseluruhan dikaitkan dengan barang bukti yang ada,’ tandasnya. (ulo/tri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *