Dewan Gereja Minta Jokowi Tarik TNI-Polri dan Dialog dengan ULMWP

Pimpinan gereja yang tergabung dalam Dewan Gereja Papua Barat (WPCC), Pdt. Benny Giyai, Pdt. Andrikus Mofu, Pdt. Dorman Wandikbo dan Socrates Sofian Yoman saat memberikan keterangan pers di kantor Sinode Kingmi Papua, Jumat (9/4). (FOTO:Noel/Cepos)

JAYAPURA-Dewan Gereja Papua Barat atau West Papua Chruch Council (WPCC) meminta Presiden Jokowi menghentikan pengiriman pasukan ke Papua. Termasuk menghentikan rasisme dan harus berdialog dengan United Liberation movement For West Papua, (ULMWP) untuk menyelesaikan persoalan Papua.
Mewakili pimpinan gereja yang tergabung dalam Dewan Gereja Papua Barat (WPCC), Presiden Baptis Papua Socrates Sofian Yoman menyebutkan, pengiriman pasukan TNI-Polri, tahun 2021 masih terus dilakukan.
Dimana Dewan Gereja mencatat pada tanggal 10 Maret 2021, sebanyak 1.350 personel pasukan TNI tiba di Pelabuhan Jayapura Papua. Menurutnya, pimpinan militer di Papua mengatakan kehadiran 1.350 prajurit TNI ini untuk menggantikan Yonif Mekanis Raider 413/Bremoro, Yonif Raifder 312/KH, dan Yonif Raider 100/PS yang purnatugas di Satgas Ops Pamtas RI-Papua Nugini.
“Dalam dua tahun ini (2019-2021) pengiriman pasukan TNI dan Polri non organik di tanah Papua, terus dilakukan. Pengiriman pasukan TNI Polri itu terjadi saat rakyat bangsa Papua melakukan aksi demonstrasi damai melawan politik rasisme sistemik penguasa Indonesia pada orang Papua yang dimulai pada mahasiswa Papua di asrama Mahasiswa Papua di Surabaya-Indonesia,” bebernya dalam jumpa pers yang digelar di kantor Sinode Kingmi Papua, Jumat (9/4).
Menurutnya, pasukan TNI dan Polri masih terus bertahan dan bertambah di wilayah Kabupaten Nduga meskipun berbagai desakan disampaikan supaya semua pasukan TNI-Polri ditarik dari wilayah itu.
Selain itu, Dewan Geraja juga menilai ada politik rasisme yang tersistemik. Pemerintah menurutnya belum belajar pada perlawanan aksi protes terbuka orang Papua atas ujaran rasisme pada mahasiswa Papua di Surabaya Agustus 2019.
Memasuki tahun 2021, Dewan Gereja menyaksikan kembali ungkapan rasisme kepada Natalius Pigay, salah satu tokoh Papua, mantan anggota Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pelakunya adalah ketua Kelompok Pendukung Presiden Jokowi, Ambrosius Nababan.
Pelaku sudah dilaporkan ke polisi dan sedang dalam tahanan. Ungkapan rasisme juga diungkapkan oleh Abu Janda, Tim Buzzer Jokowi terhadap Natalius Pigay.
“Pandangan dan kebijakan Rasisme juga keluar dari mulut mantan kepala BIN (Badan Intelijen Negara), Hendropriyono, yang ingin menyelesaikan masalah di Papua dengan memindahkan paksa 2 juta orang Papua ke Manado supaya mereka bisa menjadi “orang Indonesia,” ungkapnya.
Pada 26 Maret 2021 ungkapan rasisme oleh suporter pemain Persija Jakarta di stadiun Kanjuruan Malang Jawa Timur melontarkan ungkapan rasime kepada Patrick Wanggai, pemain asal Papua yang bermain di PSM Makasar tersebut setelah mencetak gol ke gawang Persija Jakarta.
Ujaran rasisme yang sering dialami oleh pemain Persipura. Sebelumnya manajemen Persipura telah melaporkan kepada PSSI supaya diberikan sanksi dan proses hukum, namun pada kenyataanya tidak pernah ditindaklanjutinya dan kasih lainya juga sampai saat ini,” kata Yoman.
Di tempat yang sama, Ketua Sinode Kingmi Papua, Pdt. DR. Benny Giyai mengatakan ada juga upaya OPM disamakan dengan kelompok teroris. Dimana, saat rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI, mantan Kapolda Papua yang saat ini menjabat Kepala BNPT (Badan Penanggulangan Terorisme) Komisaris Jenderal Pol. Boy Rafli Amar menyampaikan perlunya menggalang dukungan, diskusi lintas kementrian, departemen, lembaga untuk mendorong TPN/OPM disamakan dengan kelompok teroris di Indonesia.
“Pak Boy nampaknya lupa bahwa banyak tokoh Papua, aktivitas Papua, pembela HAM, mahasiswa yang memperjuangkan hak penentuan nasib sendiri, memprotes pelanggaran hak asasi ia tangkap dan penjarakan dengan tuduhan makar dan separatis,” bebernya.
Dikatakan, pejuang OPM di hutan pun ditangkap aparat TNI-Polri dan dijerat dengan pasal makar kemudian telah dipenjarakan di berbagai lembaga di Indonesia. Opini dalam menggiring OPM sebagai organisasi teroris belakangan ini terus terdengar oleh pimpin DPR RI, sejumlah mantan pejabat pemerintah Indonesia dan kelompok pendukung Indonesia di Papua yang dibentuk oleh aparat keamanan. “Mereka semua sengaja mengiring isu ini dalam rangka melegalkan pengiriman pasukan TNI-Polri dalam melakukan operasi pada orang Papua,” tuturnya.
Lanjut Giyai, BNPT dan Pemerintah Indonesia sedang berupaya menguburkan sejarah panjang perjuangkan OPM dan rakyat Papua memperjuangkan hak politik mereka sebelum Indonesia, AS dan pihak lain menanamkan modal ekonomi untuk eksploitasi kekayaan alam Papua.
“OPM memperjuangkan kembali apa yang oleh Soekarno menyebut “negara boneka”. Memperjuangkan apa ada dalam mukadimah Undang-Undang Dasar Indonesia pada 1945 bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa oseh sebab itu penjajahan dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri keadilan. Perjuangan OPM dan orang Papua juga adalah bagian dari menegakan deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 10 Desember 1948 dan konvenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik,” ucapnya.
Kebanyakan kasus menurutnya masuk dalam kategori ‘hak atas hidup’. 16 kasus (kekerasan, penganiayaan dan pembunuhan) dengan pelaku utama TNI-Polri, non-militer dan korporasi. Dimana 14 warga sipil korban meninggal dunia, tiga di antaranya pelayan agama, pembunuhan di luar proses hukum (termasuk yang dialami Luther Zanambani dan Apinus Zanambani tgl 21 April 2020).
“Enam kasus menyangkut ancaman terhadap pembela HAM lingkungan dengan pelaku negara (TNI-Polri, pemda, Satpol PP, kepala kampung, kepala distrik) dan perusahaan atau pendukung perusahaan,”katanya.
Persoalan lain yaitu deforestasi dan kejahatan lingkungan jadi perhatian Dewan Gereja Papua. Dimana Dewan gereja mengetahui dan menyadari bahwa Papua memiliki 2/5 (38%) dari areal hutan yang masih ada di Indonesia. Tetapi faktanya saat ini perusahaan-perusahaan membersihkan lahan untuk kelapa sawit, pabrik kertas/pulp dan pertambangan yang beroperasi di Papua yang mengakibatkan deforestasi.
Penyebab lain untuk deforestasi adalah pembangunan infrastruktur sipil, pemukiman warga transmigrasi, pembangunan kantor, jalan trans antar kabupaten, daerah, pembangunan infrastruktur TNI/Polri.
“Pada Maret-Mei 2020 melalui citra satelit ditemukan deforestasi lahan seluas 1.488 Ha pada areal kelapa sawit. Yang terbesar di wilayah Manokwari (372 ha), di wilayah Merauke (372), di Boven Digoel (222 ha) dan di Bintuni (110 ha). Kami membaca laporan Indonesian Monitoring Coalition (koalisi ini terdiri dari 11 NGOs) deforatesi di Papua sangat meningkat selama administrasi Presiden Jokowi,” tandasnya.
Lajutnya, selama 20 tahun terakhir areal hutan alami keruskan 663,433 ha; 71% dari deforestasi ini terjadi selama kurun waktu 2011-2019. Maka rata-rata deforestasi di Papua sekitar 34,000 ha per tahun; puncaknya tahun 2015: 89,000 ha. Selama kurun waktu 2015-2019 (kabinet Jokowi I) Papua kehilangan 298,600 ha. Deforestasi yang paling besar adalah di wilayah Merauke (123,000 Ha), Boven Digoel (51,600 Ha), Nabire (32,900 Ha), Teluk Bintuni (33,400 Ha), Sorong (33,400 Ha) dan Fakfak (31,700 Ha).
Sementara itu, Presiden GIDI Dorman Wandikbo mengatakan Pemerintah Indonesia juga menawarkan kepada perusahaan Elon Musk untuk dijadikan tempat khusus peluncuran roket.
Menyikapi rencana pemerintah ini, Dewan Adat Byak dan para pemilik hak ulayat menyampaikan protes terbuka. Peluncuran ini akan berdampak perusakan lingkungan bagi masyarakat, penyerahan dan pengosongan tanah adat. Minimal Sekitar 700 Ha tanah kosong dibutuhkan untuk kegiatan ‘peluncuran roket’ itu dan proyek strategis lainnya.
“Berangkat dari realitas ini yang kami hadapi, pada masa sengsara ini demi pemulihan dan terwujudnya perdamaian di tanah Papua kami para pemimpin Gereja di Tanah Papua mengimbau, Dewan HAM PBB untuk datang berkunjung ke Tanah Papua untuk melakukan investigasi pelanggaran Hak Asasi Manusia di Tanah Papua. Menyelidiki pihak ketiga hadir dalam situasi Nduga, Intan Jaya, Puncak Papua, Timika dan Papua.
Dewan Gereja juga meminta dukungan doa dan puasa kepada rakyat dan para pemimpin gereja di Pacifik,” ungkapnya.
“Kepada orang Papua, kami menyerukan untuk bersama-sama mengambil doa dan puasa bagi pemulihan Tanah Papua sejak 11 April 2021, juga mendesak Presiden Joko Widodo menempati janjinya pada 30 September 2019 yang menyampaikan “Siap berdialog dengan kelompok pro referendum Papua, ULMWP. Meminta kepada para pemimpin MSG untuk menerima ULMWP sebagai anggota penuh MSG dalam KTT MSG pada April 2021. Meminta kepada orang Papua, semua keluarga untuk memulai hidup damai, hindari hal-hal yang dapat menghancurkan masa depan masing-masing pihak. Melindugi dan membina masing-masing keluarga dengan baik dan penuh bertanggung jawab,” sambungnya.
Selain itu, mendesak Pemerintah Indonesia melakukan dialog dengan ULMWP untuk menyelesaikan masalah Papua. Sebagaimana yang telah Pemerintah (SBY – Yusuf Kala) menyelesaikan masalah GAM Aceh dengan dimediasi negara ketiga.
“Akhirnya kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang bersolidaritas dengan kami, kepada pemimpin gereja, masyarakat, NGOs, media dan komunitas internasional dengan penderitaan kami,” tutupnya. (oel/nat)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *