Program Nikah Massal, Inovasi Mantan Kadisdukcapil

Wali Kota Jayapura, Dr. Benhur Tomi Mano, MM.,  menyaksikan penandatanganan nikah massal yang dilakukan perwakilan pasangan yang menikah di Kantor Wali Kota Jayapura, Kamis (8/4) kemarin. ( FOTO: HUMAS PEMKOT FOR CEPOS)

JAYAPURA- Wali Kota Jayapura, Dr. Benhur Tomi Mano, MM., bertindak sebagai pencatat akta perkawinan massal bagi warga Kota Jayapura yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha, di Kantor Wali Kota Jayapura, Kamis (8/4) kemarin.

Menariknya, dalam kesempatan tersebut, hadir pula Wakil Bupati Bone Bolango, Dr. Merlan Uloli, yang tak lain merupakan mantan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), mendampingi Bupati Bone Bolango dan jajaran  Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dalam kunjungan kerja yang dilakukan.

“Bisa disaksikan langsung bahwa program nikah massal ini merupakan salah satu inovasi dari Dr. Merlan Uloli, Wakil Bupati Bone Bolango, kala menjabat Kadisdukcapil di Pemerintah Kota Jayapura,” ungkap Dr. Benhur Tomi Mano, MM., Kamis (8/4) kemarin.

Di hadapan para pasangan perkawinan tersebut, Wali Kota Mano mengutip sejumlah pasal dan ayat dalam  UU 1/1974 tentang Perkawinan. Kata Wali Kota Mano, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat,” jelasnya.

“Suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dan isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya,” tambahnya.

Wali Kota menambahkan, kala suami – istri memiliki anak, maka sebagai orang tua, wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. “Kewajiban orang tua yang dimaksud berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus,” pungkasnya (gr/wen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *