Penanganan Empat Kasus Korupsi Masih Berjalan

Aspidus Kejati Papua, Alexander Sinuraya saat mendampingi kajati Papua, Nikolaus Kondomo memberikan keterangan pers di kantor Kejati Papua, beberapa waktu yang lalu. (FOTO: Elfira/Cepos)

JAYAPURA- Kasus dugaan penyelewengan dana otsus di Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPPAD) Papua masih dilakukan penyelidikan oleh Kejaksaan Tinggi Papua.

Aspidsus Kejati Papua Alexander Sinuraya mengatakan, sebanyak tujuh orang saksi telah dimintai keterangan atas kasus dugaan penyelewengan dana Otsus tersebut.

“Kasusnya masih berjalan, untuk kepala dinasnya kapan dimintai keterangan, itu masih rahasia,” ucap Alex kepada Cenderawasih Pos, Kamis (8/4).

Sementara itu, dugaan penyalahgunaan dana APBD senilai Rp 9,6 miliar untuk subsidi transportasi udara tahun 2016 hingga 2017 sedang ditelaah. Pasalnya yang bersangkutan telah mengembalikan uang.

“Masih dibuat telaahannya. Apakah perkara ini dilanjutkan atau tidak, lagi dipelajari dari sisi pemanfaatannya dan lainnya,” ungkapnya.

Sementara itu, Kejaksaan Tinggi Papua menangani empat kasus korupsi  pada triwulan pertama. Dari perhitungan sementara, total kerugian negara dari empat kasus ini mencapai Rp 41 miliar.

Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Nikolaus Kondomo mengatakan, empat kasus telah berstatus penyidikan. Dimana jumlah uang negara yang berhasil diselamatkan dari empat kasus tersebut  sebesar Rp 9,6 M.

Adapun empat kasus meliputi dugaan penyalahgunaan dana APBD senilai Rp 9,6 miliar untuk subsidi transportasi udara tahun 2016 hingga 2017. Dana ini sebagai biaya untuk mengangkut warga dari Waropen ke sejumlah distrik atau kecamatan di daerah pedalaman. Misalnya Distrik Kirihi dan Distrik Walani.

Lanjutnya, dugaan penyalahgunaan dana otonomi khusus hingga Rp 17 M di Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua. Penggunaan dana  tersebut pada tahun anggaran 2020.

Penyalahgunaan  anggaran operasional Kantor Pos Kabupaten Biak Numfor tersebut untuk kepentingan pribadi yakni judi online dengan kerugian negara sebesar Rp 3,6 M. Masalah ini terjadi dari April hingga September 2020.

Menyusul penyalahgunaan anggaran Kantor Bulog Kabupaten Nabire untuk pembelian beras sebanyak 1.028,6 ton dari kelompok tani dari tahun 2017 hingga 2018. Kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp 10,8 M.

“Sebanyak tiga tersangka dari kasus penyalahgunaan anggaran Bulog Nabire dan Kantor Pos Biak yang telah berstatus tersangka. Ketiganya telah dilakukan penahanan,” ucap Kajati. (fia/nat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *