Satpol PP Tak Punya Data Bangunan Liar

MERAUKE- Kepala  Satuan Pamong Praja Kabupaten Merauke Elias Refra, S.Sos, MM, mengaku tidak punya data   terkait dengan pendirian bangunan  yang tidak sesuai dengan  peraturan daerah tentang tata ruang.

   Hal ini diungkapkan menanggapi, penyampaian Plt  Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Merauke Romanus Sujatmiko, bahwa ada puluhan bahkan ratusan  bangunan yang telah berdiri  pihaknya tidak  berikan rekomendasi  untuk penerbitan izin karena melanggar Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)  Kabupaten Merauke

  “Kita kan harus bicara data. Kalau kita hanya omong doang itu tidak bisa. Jadi harus  ada data dan fakta supaya bisa kita tindaklanjuti. Tapi kalau hanya bicara bahwa banyak yang tidak dikasih izin karena pembangunan sudah  jalan kita hanya dengar saja. Buktinya dimana. Jadi teman-teman dari Pekerjaan Umum harus buat surat ke kita untuk kita sama-sama turun di lapangan untuk kita ambil suatu tindakan. Kalau memang tidak  sesuai dengan tata ruang, maka kita harus ambil tindakan,” kata  Elias Refra saat dihubungi  Cenderawasih Pos.

   Lebih lanjut, Elias Refra juga mencontohkan seperti sejumlah bangunan yang ada di sepanjang Kali Maro yang menurutnya dari Kementerian melarang adanya bangunan  di pinggir kali tersebut.  “Tapi karena tidak ada data dan informasi  maka kita tidak bisa  ambil  tindakan,’’ terangnya.

  Soal  penertiban bangunan-bangunan liar  yang sekitar 5 tahun terakhir ini tidak ada  lagi penertiban secara terpadu, Elias Refra  mengaku  hal itu. Menurutnya, tidak adanya penertiban secara terpadu  terhadap  bangunan  liar atau yang belum memiliki IMB tersebut karena  tidak tersediannya anggaran  untuk kegiatan tersebut.  “Kita  terkendala dengan masalah anggaran,’’ tandasnya. (ulo/tri)