Komisi Informasi Harap Pemprov Bantu Selesaikan Permasalahan

Foto bersama dan penyerahan Laporan Tahunan 2020 Komisi Informasi Provinsi Papua dan Laporan Kegiatan Monitoring Keterbukaan Informasi kepada Sekda Papua, Selasa (6/4) kemarin. ( FOTO:Komisi Informasi Papua for Cepos)

JAYAPURA – Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua, Dance Yulian Flassy menerima kunjungan komisioner Komisi Informasi Provinsi Papua, Wilhelmus Pigai (ketua), Andriani Wally (wakil ketua), Joel Betuel Agaki Wanda (anggota), dan Syamsuddin Levi (anggota) di ruang kerja Sekda Papua, Kantor Gubernur Papua di Dok 2 Kota Jayapura, Selasa (6/4).

Komisioner Komisi Informasi Provinsi Papua, Wilhelmus Pigai menjelaskan, maksud kedatangan mereka menemui Pemerintah Provinsi Papua dalam hal ini Sekda Provinsi Papua, Dance Yulian Flassy, untuk menyampaikan sejumlah kendala dan masalah yang dihadapi Komisi Informasi Provinsi Papua.

Diakuinya, sejumlah kendala dan masalah yang dihadapi Komisi Informasi Provinsi Papua, diantaranya minimnya anggaran yang dikelola lembaga ini dibandingkan beban program kerja yang harus dilakukan dalam melaksanakan amanah negara berdasarkan UU KIP, guna mewujudkan tata kelola keterbukaan informasi publik di Provinsi Papua, yang meliputi 29 pemerintah kabupaten-kota.

“Sejak kami dilantik, di tahun pertama hanya kelola dana program kerja dari dana hibah sebesar Rp 1,5 miliar. Jumlah ini hampir sama dengan dana desa untuk satu desa atau kampung di Papua. Sementara ruang lingkup kerja kami meliputi 29 pemerintah daerah kabupaten-kota. Jumlah ini sangat minim, sebagian besar digunakan bayar sewa kantor, operasional sehari-hari, gaji komisioner dan staf,” jelasnya dalam rilisnya kepada Cenderawasih Pos, Rabu (7/4) lalu.

Walaupun  hanya mengelola dana program yang minim, tapi hal itu tidak mematahkan semangat kerja dari lima komisioner Komisi Informasi Provinsi Papua.

“Segala keterbatasan dimiliki, kami tetap melakukan upaya mewujudkan tata kelola keterbukaan informasi badan publik. Sehingga dapat terwujud badan publik yang baik, transparan, efektif, efesien, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, yang merupakan ciri pemerintahan yang bersih,” terangnya. (ana/ary)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *