Tuntut Pemprov Papua Selesaikan Masalah Tenaga Honorer

Para tenaga honorer saat menggelar aksi demo di halaman kantor Gubernur Papua di Jalan Soa Siu, Dok II, Distrik Jayapura Utara, Rabu (31/3). (Foto:Yohana/Cepos)

JAYAPURA-Tenaga honorer di Provinsi Papua masih terus berjuang mempertanyakan kejelasan nasib mereka. Dalam aksi demo damai yang dilakukan di halaman kantor Gubernur Papua, Rabu (31/3) para tenaga honorer menuntut Pemprov Papua untuk menyelesaikan masalah tenaga honorer.
Ketua DPW Aliansi Honorer Nasional Provinsi Papua, Frits Awom saat memimpin aksi demo tersebut menjelaskan bahwa pihaknya meminta kebijakan dari Pemprov Papua dalam hal ini Sekda Papua agar dapat menyelesaikan kasus honorer di Papua.
“Kita merupakan anak-anak bangsa, yang mana negara harus bertanggung jawab. Jangan bermain-main dengan hak asasi kami di Papua. Kami harapkan Pemerintah Provinsi harus menyelesaikan permasalahan ini,” ucapnya saat berorasi.
Kemenpan RB menurutnya memberikan batas waktu Pemprov Papua untuk menghormati keputusan pada 4 September 2020 namun sampai sekarang belum ada kejelasan.
“Saya menyerahkan data honorer pada tanggal 17 Maret lalu kepada Sekda Papua setelah dilantik. Saat itu Sekda Papua berjanji akan menyelesaikan permasalahan tersebut. Kami harapkan pemerintah bisa segera menyelesaikan permasalahan kami,” pungkasnya.
Menanggapi tuntutan para tenaga honorer ini, Sekda Provinsi Papua, Dance Yulian Flassy, SE., M.Si., mengaku prihatin dengan permasalahan honorer di Papua. Namun dirinya juga mengimbau para honorer agar bisa tetap tenang menghadapi situasi yang ada.
“Kami tidak bisa tentukan waktu kapan akan selesai, karena ini merupakan proses yang mana proses pasti akan selesai dan membutuhkan waktu. Jadi kami Pemerintah Provinsi Papua tidak bisa menjanjikan waktu penyelesaiaannya kapan tetapi kami akan mengupayakan segera diselesaikan,” tegas Sekda Flassy kepada Cenderawasih Pos, Rabu (31/3) kemarin.
Pihaknya juga mengimbau kepada semua tenaga honorer tetap tenang dan tetap berdoa agar pemerintah Provinsi Papua bisa segera menyelesaikan permasalahan honorer di Papua.
“Intinya dalam penyelesaian ini, kami tetap mengacu pada kesepakatan Kemenpan RB yaitu plafon yang disediakan adalah 20.000, Kami pastinya akan berpatokan pada keputusan pemerintah tersebut,” jelasnya.
Sebelumnya Sekda Flassy menyebutkan bahwa persoalan honorer masih harus dikembalikan pada pemerintah kabupaten dan kota. Terkait permasalahan honorer di Papua, diakuinya adalah banyak pegawai yang diangkat merupakan pegawai administrasi.
“Seharusnya kita mengangkat pegawai penyuluh. Jika pegawai administrasi, nantinya semua pegawai kumpul di kantor, kerja apa ? Ini yang kami harapkan agar pegawai yang diangkat merupakan penyuluh pertanian, peternakan dan sebagainya,” terangnya.
Diakuinya, dengan mengangkat pegawai penyuluh berarti kerjanya langsung menyentuh masyarakat. Untuk itu, pihaknya mengharapkan penerimaan pegawai harus yang langsung pada pelayanan dasar.
Sementara itu, sebanyak 197 personel gabungan Polresta Jayapura Kota dibackup Direktorat Samapta Polda Papua bersama Satuan Brimob Polda Papua melakukan pengamanan terhadap tenaga honorer yang melakukan aksi unjuk rasa di lapangan apel Kantor Gubernur Provinsi Papua, Rabu (31/3).
Kabag Ops Polresta Jayapura Kota, AKP. Langgeng Widodo menyampaikan, pihaknya menerjunkan seratusan personel guna menjaga aset negara maupun situasi Kamtibmas agar tetap aman dan kondusif.
“Ada pengamanan tertutup dan ada juga pengamanan terbuka yang kami lakukan, dalam pelaksanaannya kami mengedepankan kehumanisan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tambahnya. (ana/fia/nat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *