Bawaslu Perlu Evaluasi Diri di Kasus Boven Digoel

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Mochamad Afifuddin

Ada Celah, Indeks Kerawanan Diperbarui

JAKARTA, Jawa Pos-Kerja pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) setelah keluar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) di 16 daerah mulai dipersiapkan. Salah satu aspek yang digodok adalah menganalisis potensi persoalan.

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Mochamad Afifuddin menyatakan, indeks kerawanan perlu diperbarui. Sebab, berdasar fakta persidangan dan pertimbangan MK, ada banyak celah pelanggaran yang perlu diantisipasi agar tidak terulang. ”Kita harus mengecek lagi IKP (indeks kerawanan pemilu), hasil dari formulir A (data pelanggaran), dan evaluasi pengawasan,” ujarnya kemarin (25/3).

Hasil dari updating tersebut, lanjut Afifuddin, akan dijadikan modal untuk menyiapkan rekomendasi kerja-kerja pencegahan. Dia menilai penting untuk menyiapkan langkah antisipasi lebih awal. ”Misalnya rekrutmen penyelenggara ad hoc, anggaran pengawasan PSU, dan masalah menjelang PSU,” katanya.

Lebih lanjut, Afif (sapaan Afifuddin) juga meminta jajaran di daerah membaca kesesuaian pertimbangan putusan MK dengan IKP yang telah dibuat Bawaslu. Sehingga strategi pengawasan menjadi relevan.

Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo menambahkan, ada sejumlah persoalan yang belum diatur secara terang dalam UU Pilkada. Khususnya dalam rentang waktu pasca putusan MK hingga pelaksanaan PSU. Misalnya, boleh atau tidak dilakukan kegiatan mirip kampanye.

Dalam tahapan pemilihan normal, kegiatan itu bernama kampanye. Tetapi, UU Pilkada tidak menyebut kampanye dalam PSU. ”Ini wilayah abu-abu. Bawaslu akan berusaha mengkaji kegiatan itu melanggar aturan kampanye atau tidak,” kata wanita asal Palu tersebut.

Terpisah, masyarakat sipil menyoroti kinerja Bawaslu. Peneliti Perludem Fadli Ramadhanil mengatakan, Bawaslu memiliki andil terhadap terjadinya PSU di Boven Digoel. Kekeliruan Bawaslu dengan meloloskan mantan terpidana korupsi yang belum menyelesaikan jeda lima tahun akhirnya dibayar mahal dengan PSU satu kabupaten.

Fadli menilai ke depan Bawaslu harus bekerja sesuai ketentuan, yakni memedomani ketentuan yang sudah ada. ”Bukan kewenangan Bawaslu melakukan tafsir. Bawaslu tak perlu punya positioning sendiri,” tuturnya dalam diskusi kemarin.

Aktivis antikorupsi Donald Fariz menambahkan, kelembagaan Bawaslu perlu dievaluasi. Dia menilai ada persoalan kurangnya kompetensi dalam menangani sengketa. Dalam Pemilu 2019 lalu, Bawaslu juga meloloskan Oesman Sapta Odang sebagai calon anggota DPD. Padahal, saat itu yang bersangkutan berstatus ketua umum Partai Hanura. ”(Padahal) MK sudah memutuskan, pengurus partai tidak dapat menjadi calon (anggota) DPD,” imbuhnya. (far/c9/bay/JPG)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *