Warinussy: Perlu Pemahaman Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM di Tanah Papua melalui Mekanisme Litigasi dan non Litigasi.

Yan Chiristian Warinussy SH

MANOKWARI- Advokat dan Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) di Tanah Papua, Yan Chistian Warinussy SH memandang perlu memberi pemahaman hukum yang benar kepada semua pihak mengenai pengertian penyelesaian kasus Pelanggaran HAM di Tanah Papua melalui mekanisme litigasi dan non litigasi.
” Dengan maksud agar tidak terjadi apa yang saya sebut “kecelakaan pemikiran” atau “sesat pemikiran” Mengenai penyelesaian pelanggaran HAM di Indonesia berdasarkan UU RI No.26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM sudah jelas mengatur mengenai apa itu pelanggaran HAM ? dan apa itu Pelanggaran HAM Berat? Kemudian juga diatur mengenai mekanisme penyelesaian secara litigasi (secara hukum), ” ujar Advokat senior ini.

Dijelaskan, penyelesaian litigasi dimaksud melalui tahapan penyelidikan yang dilakukan oleh Komisi Nasional HAM (Komnas HAM). Kemudian dilanjutkan dengan penyidikan yang menurut UU Pengadilan HAM menjadi kewenangan Kejaksaan Agung (Kejagung) RI. Sekaligus Kejagung RI memiliki kewenangan sebagai Penuntut Umum yang akan membawa kasus pelanggaran HAM Berat ke Pengadilan HAM.
Dikatakan, Pengadilan HAM untuk penyelesaian kasus di Tanah Papua sementara ini ada di Makassar, Sulawesi Selatan. Sedangkan menurut amanat Pasal 45 ayat (2) UU RI No.21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Pemerintah Indonesia membentuk perwakilan Komnas HAM, Pengadilan HAM dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) di Provinsi Papua sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
” Pertanyaannya, kenapa hingga menjelang 20 Tahun UU Otsus Papua berlaku, dan ketersediaan dana Otsus sesuai amanat pasal 34 akan diperbarui lewat “perubahan terbatas” UU Otsus tersebut, Pengadilan HAM belum juga dihadirkan di Tanah Papua? Apa hambatannya? Apa alasannya ?” Ujarnya.

Ditegaskan, Pengadilan HAM mesti dihadirkan sekarang ini di Tanah Papua oleh Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Sehingga kasus-kasus dugaan Pelanggaran HAM Berat Wasior 2001, Wamena 2002 dan Paniai 2014 dapat segera dibawa untuk diselesaikan secara hukum yang bermartabat. Sekaligus memungkinkan Kejagung RI selaku lembaga penyidik dan penuntut umu kasus pelanggaran HAM Berat menurut UU RI No.26 Tahun 2000 dapat segera melakukan gelar perkara dan menentukan apakah sudah saatnya dan cukup bukti kasus Wasior, Wamena dan Paniai dinaikkan status prosedur hukumnya dari penyelidikan ke penyidikan ? Atau Kejagung RI memberi rekomendasi tertulis mengenai cara penyelesaian atas ketiga kasus dugaan Pelanggaran HAM Berat tersebut di Tanah Papua sepanjang 20 tahun terakhir ini yang terus menuai ketidakjelasan.
” Sementara KKR yang dimaksudkan oleh amanat pasal 46 UU Otsus Papua justru menyelesaikan persoalan perbedaan pandangan negara dan rakyat Papua mengenai sejarah integrasi Tanah Papua. Di dalam penjelasan pasal 46 ayat (2) huruf b disebutkan bahwa langkah-langkah rekonsiliasi mencakup pengungkapan kebenaran, pengakuan kesalahan, permintaan maaf, pemberian maaf, perdamaian, penegakan hukum, amnesti, rehabilitasi, atau alternatif lain yang bermanfaat dan dengan memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat untuk menegakkan persatuan dan kesatuan bangsa, ” ungkap Warinussy.
KKR ini, keanggotaannya dalam usulan Gubernur Papua/Papua Barat dapat berasal dari DPRP/DPRPB dan MRP/MRPB serta komponen lain.” Inilah letak soal yang mesti dirancang di dalam regulasi sebagai aturan pelaksanaan dari UU No.21 Tahun 2001 tersebut. ” ujarnya.
KKR memiliki tugas yang jelas sangat berbeda dengan Pengadilan HAM, sehingga menjadi nyata bahwa penyelesaian kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM Berat dilakukan oleh Komnas HAM, Kejagung RI dan Pengadilan HAM berdasarkan UU No.26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM dan UU No.8 Tahun 1981 Tentang KUHAP.
Sedangkan soal perbedaan pandangan mengenai sejarah integrasi Tanah Papua sebagai disebut dan diakui di dalam Konsideran Menimbang Huruf e UU No.21 Tahun 2001 Tentang Otsus Bagi Provinsi Papua, dapat diselesaikan melalui mekanisme KKR yang diatur dalam pasal 45 dan pasal 46 UU Otsus Papua tersebut. (Luc)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *