Dewan Ngaku Lost Control

Ir. Drs Benjamin Latumahina ( FOTO: Sulo/Cepos)

MERAUKE-  Ketua  DPRD Kabupaten Merauke  Ir. Drs. Benjamin Latumahina mengakui bahwa anggaran belanja aparatur  lebih besar dibanding dengan belanja pembangunan,  sebagaimana yang menjadi sorotan Bupati Merauke Drs Romanus Mbaraka, MT saat pembukaan Musrenbang tingkat distrik, Rabu (17/3).

   Menurut  Benjamin Latumahina,  bahwa peganggaran  tersebut sesuai dengan dengan visi misi  bupati pada saat itu. Artinya,  seluruh perangkat pemerintah daerah sudah  diatur sesuai dengan program prioritas  dan lain-lain. “Pagu dan tim anggaran saya pikir sudah bekerja secara profesional. Kalau  dalam pelaksanaannya tidak terkontrol, ini juga menjadi satu perhatian kita,’’ kata Benjamin Latumahina saat dihubungi lewat  telpon selulernya,  kemarin.

   Dikatakan, ada beberapa kebijakan  bupati yang secara otoritas bisa melakukan degresi kebijakan anggaran untuk melaksanakan hal-hal yang dianggap perlu. Namun yang mnejadi kesulitan  dewan selama ini dalam melakukan kontrol, jelas Benjamin Latumahina, DPA  yang tidak diberikan ke dewan.

    “Tapi catatan penting  karena biasanya rancangan Peraturan Bupati (Perbup) APBD  itu kadang  telat waktu, sehingga kadang kita sadari bahwa DPRD yang memiliki fungsi buggeting terkadang berusaha menyesuaikan sehingga ada beberapa hal hal yang membuat kita lost control,” katanya.

   Dengan pengalaman tersebut, Benjamin Latumahina berharap pemerintah ke depan dalam hal ini Bupati Romanus Mbaraka dan Wakil Bupati Riduwan yang sudah punya pengalaman lebih, hal-hal  yang terjadi tersebut harus dievaluasi sehingga dalam APBD sesuai dengan program prioritas dan visi misi saat kampanye dan fungsi kontrolnya  dari  dewan.

  “Artinya ketika punya  dokumen lengkap maka fungsi kontrolnya  bisa berjalan dengan baik. Kalau DPA tidak pernah diberikan maka wajar saja dari teman-teman anggota dewan sedikit  berteriak, karena kita tidak punya dokumen untuk mengawasi. Selama ini tidak ada dari dokumen DPA. Kita  hanya bisa mengundang dari dinas untuk dapat memonitopring apa pekerjaan mereka yang secara garis besar tidak dibreakdown dalam buku besar APBD,’’ tandasnya. (ulo/tri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.