Warga Tak Berani Tidur Jika Hujan Deras

1.000 LILIN: Aksi  menyalakan 1.000 lilin yang dilakukan kelompok PPLH Kabupaten Jayapura bersama pemuda kampung Sereh  dan Pemuda Kampung Harapan di lokasi pemakaman korban banjir bandang di Kampung Harapan, Selasa (16/3). Hingga kini warga masih trauma. ( FOTO: Manasse for Cepos)

Dua Tahun Banjir Bandang, Diperingati Dengan Menyalakan 1.000 Lilin

SENTANI-Cerita kelam banjir bandang di Kabupaten Jayapura pada 16 Maret hingga puncaknya 19 Maret 2019 hingga kini masih membekas. Bagaimana tidak, tercatat 100 lebih jenazah yang ditemukan pasca Cycloop mengamuk.

Sebuah catatan kelam Kabupaten Jayapura di era modern.  Meski sudah berlalu 2 tahun namun rasa trauma dan duka masih terlihat di raut wajah keluarga duka. Bahkan jika hujan deras di malam hari, kebanyakan warga tak berani tidur pulas mengingat ada ketakutan bencana serupa kembali terulang.

Memperingati kejadian tersebut kelompok pemuda dari Kampung Sereh berinisiatif menggelar beberapa kegiatan. Di antaranya melakukan penanaman pohon  di lokasi terdampak dan  menyalakan 1.000 lilin di pusara para korban.

“Rasa trauma dan ketakutan itu masih ada. Bahkan kalau hujan besar kebanyakan warga di Kampung Sereh memilih tidak tidur. Berjaga – jaga jangan sampai ada musibah serupa,” kata Silvo Womsiwor, Ketua Komunitas Peduli Sungai Dafonsoro saat ditemui di Kampung Sereh, Sentani, Kabupaten Jayapura, Selasa (16/3).

Pihaknya juga mendorong kegiatan penanaman guna mengingatkan warga pentingnya pohon yang tak hanya menyiapkan oksigen tetapi juga menyimpan air dan tentunya bermanfaat bagi anak cucu nanti.

Kegiatan lain yang juga dilakukan untuk memperingati tragedi banjir bandang ini adalah dengan menyalakan 1000 lilin di lokasi pemakaman para korban banjir bandang, yang dimakamkan di Kampung Harapan, Sentani. “Kami hanya melakukan kegiatan sederhana, teman – teman menyiapkan 1000 lilin untuk dinyalakan di lokasi makam para korban dan kami berdoa untuk mereka,” kata Manasse Taime SH., ketua PPLH Kabupaten Jayapura.

Ketua Pemuda Kampung Sereh, Daniel Eluay juga berpendapat bahwa kejadian Maret 2019 lalu jangan sampai terulang mengingat hingga kini sisa – sisa dari musibah tersebut meski sudah berjalan 2 tahun ternyata masih ada. “Masyarakat juga masih trauma dan harusnya ini bisa menjadi pembelajaran bersama,” imbuh Daniel.

Sementara itu dua tahun pasca terjadinya bencana banjir bandang yang menimpa sejumlah tempat di Kabupaten Jayapura, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura menilai sejauh ini, Pemerintah Kabupaten tidak begitu responsif terhadap kebutuhan masyarakat pasca terjadinya bencana banjir bandang itu.

“Kita sebetulnya tahu tetapi seakan-akan lupa atau pura-pura lupa. Selama ini saya sudah banyak sekali mendengar aspirasi dan pernyataan masyarakat mengenai soal-soal ini. Menurut kami Pemda Jayapura kurang responsif terhadap persoalan ini. Sehingga terkesan terlalu lambat dalam menangani masalah ini dan kurang serius,” ungkap Sekretaris Komisi B DPRD Kabupaten Jayapura, Cliff Ohee kepada media ini, Selasa (16/3) sore kemarin.

Dikatakan, sudah dua tahun sejak terjadinya bencana banjir bandang itu, masyarakat cenderung bertanya terkait langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Pemkab Jayapura pasca bencana banjir bandang itu. Menurutnya, kebijakan publik dari Pemkab Jayapura  sehubungan dengan rehabilitasi pasca bencana banjir bandang itu belum terlihat.

“Kita bisa lihat peristiwa itu terjadi pada bulan Maret tahun 2019 dan hari ini sudah dua tahun. Kita tidak tahu dan masyarakat bertanya apa kebijakan publik yang dikerjakan oleh oleh pemerintah daerah kita. Jadi ada kekosongan di ruang publik,” ujar Politisi Perindo itu.

Lanjut dia, kalau memang ada proses dan tahapan yang dikerjakan oleh pemerintah daerah, sebaiknya itu dikomunikasikan. Sehingga ruang publik itu diisi dengan informasi pembangunan atau informasi yang sedang dikerjakan oleh pemerintah daerah saat ini, khususnya terkait penanganan pasca banjir bandang.

Sejauh ini, masyarakat tidak terlalu lama menunggu mengenai upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemkab Jayapura terlebih khusus kepada mereka yang terkena dampak langsung dari peristiwa itu. Bahkan menurutnya Pemerintah Kabupaten Jayapura juga dinilai kurang responsif  terhadap penanganan bencana itu. Hal ini bisa diukur dari kebijakan APBD, tidak tergambar kebijakan anggaran terhadap persoalan ini.

“Seharusnya itu tergambar di APBD kita. Tapi kebijakan umum anggaran kita tidak menggambarkan keseriusan pemerintah dalam merespon persoalan ini,” tegasnya.

Sehubungan dengan itu pemerintah pusat dan Pemprov Papua juga telah menggelontorkan anggaran yang tidak sedikit ke Pemerintah Kabupaten Jayapura untuk proses penanganan pasca bencana banjir bandang itu. Seperti diketahui dari pemerintah pusat mengucurkan dana untuk rehabilitasi pasca bencana banjir bandang di Kabupaten Jayapura itu senilai Rp 275.068.200.000. Kemudian bantuan dari Pemprov Papua  khusus infrastruktur  senilai Rp 10 miliar.

Bahkan Cliff Ohee juga menyebut, bantuan untuk penanganan bencana banjir bandang di Kabupaten Jayapura itu juga diberikan oleh sejumlah kepala daerah baik yang ada di Provinsi Papua juga beberapa daerah dari luar provinsi Papua.

“Bantuan itu semua ada di mana dan disimpan di rekening mana,  rekeningnya siapa. Karena itu tidak ada dalam kebijakan pengeluaran ataupun penerimaan daerah. Harusnya itu tercatat dengan baik. Pertanyaan saya adalah bantuan-bantuan itu ada di mana? Tidak jelas, karena tidak ada di materi KUA dan PPAS kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon penggunaan anggaran  itu tidak dicatat. Semestinya itu dicatat karena itu menjadi penerimaan daerah dan semestinya masuk di APBD,” tegasnya.

Oleh karena itu, pihaknya berharap Pemkab Jayapura bisa merespon cepat persoalan ini. Apabila ada yang sedang dikerjakan atau direncanakan terkait dengan rehabilitasi serta penggunaan dana yang sudah dikucurkan baik bantuan hibah dari pemerintah pusat maupun Pemprov Papua termasuk dana yang diberikan dari beberapa kepala daerah yang ada di Provinsi Papua termasuk dari luar Provinsi Papua juga harus terbuka kepada publik.

“Kami berharap Pemkab Jayapura cepat merespon, persoalan ini. Kalaupun ada proses dan tahapan yang sedang dilakukan atau dikerjakan oleh pemerintah daerah terkait  pasca bencana, itu harus dikomunikasikan.  Karena kalau tidak Saya khawatir muncul kemarahan rakyat dan bisa mengurangi rasa kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah,” tambahnya.

Di sisi lain persoalan pasca bencana  sampai saat ini masih terjadi di Kabupaten Jayapura seperti  masalah bantuan rumah bagi masyarakat yang mengalami langsung peristiwa bencana banjir bandang itu. Pemerintah Kabupaten Jayapura telah melakukan pendataan terhadap kurang lebih  3 ribuan kepala keluarga di Kabupaten Jayapura yang terkena dampak langsung dari bencana itu.

Mereka ini akan diberikan bantuan oleh pemerintah melalui dana hibah dari BNPB pusat. Bantuan yang diberikan  itu berdasarkan tingkat kerusakan rumah dari masyarakat.

Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura, Hanna Hikoyabi yang dikonfirmasi mengatakan, saat ini proses terhadap penyerahan bantuan bagi warga korban banjir bandang di Kabupaten Jayapura itu sedang ditangani oleh pihaknya melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Untuk keluarga yang mengalami kerusakan rumah yang sangat parah akan diberikan dana senilai Rp 50 juta, sementara yang rusak sedang diberikan dana Rp 25 juta dan yang rusak ringan akan diberi kompensasi senilai Rp 10 juta.

Sekda Hanna menjelaskan dana bantuan yang diberikan dari BNPB pusat kepada pemerintah Kabupaten Jayapura itu sebenarnya sudah ada peruntukannya. Dimana dana itu tidak saja untuk perbaikan rumah warga yang rusak akibat bencana tetapi juga akan membiayai pembangunan sejumlah fasilitas dan infrastruktur lainnya yang juga terkena dampak akibat bencana itu.

“Ada untuk rumah, ada untuk jembatan, ada untuk talud, untuk air bersih sekian. Sehingga tidak boleh ada perencanaan baru,” jelasnya.

Dia mengatakan penggunaan dana bantuan hibah dari pemerintah pusat itu saat ini sudah dalam perencanaan bahkan itu sudah mulai dilakukan sejak tahun lalu. Dengan demikian pengerjaannya pun segera dimulai sehingga targetnya September tahun ini harus sudah selesai. (ade/roy/nat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *