PT Rimba Matoa Lestari Tidak Bayar Pajak Rp 22 Miliar

Sekda Hanna Hikoyabi (Foto:Robert Mboik Cepos)

SENTANI- PT Rimba Matoa Lestari yang beroperasi di wilayah Kabupaten Jayapura memiliki utang pajak kepada Pemerintah Provinsi Papua kurang lebih Rp 22 miliar. Tunggakan pajak tersebut terhitung dalam kurun waktu 3 tahun belakangan ini.
Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jayapura, Hanna Hikoyabi, kepada wartawan di Kantor Bupati Jayapura, Selasa, (16/3) kemarin.
Menurut mantan kepala Bappeda Kabupaten Jayapura itu, informasi mengenai kepemilikan utang pajak air permukaan yang ada di PT Rimba Matoa Lestari diketahui pihaknya setelah adanya permintaan dari pihak UPTB Samsat Sentani, Kabupaten Jayapura untuk memfasilitasi pihak Samsat dalam proses penagihan utang pajak tersebut kepada pihak PT Rimba Matoa Lestari yang ada di Kabupaten Jayapura itu.
Pada kesempatan itu, Sekda Hanna juga memperlihatkan surat penagihan pajak air permukaan pada perusahaan tersebut. Dimana surat itu dikeluarkan oleh, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua, Nomor 503/51, perihal kewajiban pajak air permukaan.
Di mana surat itu juga sebagai tindak lanjut dari surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua mengenai telaan teknis atas nama PT Rimba Matoa Lestari mengenai kewajiban untuk membayar atau melunasi pajak air permukaan tanah yang sudah digunakan selama 3 tahun belakangan ini, dengan nilai kurang lebih Rp 22 miliar.
Menurut Sekda Hanna Hikoyabi, sebagai pemerintah di tingkat kabupaten, pihaknya wajib mendukung Pemerintah Provinsi Papua melalui UPTB Samsat Sentani dalam proses penagihan hutang tersebut dengan memberikan atau menyediakan sarana transportasi bagi petugas Samsat mendatangi kantor PT Matoa Lestari yang terletak di Jalan Trans Jayapura Sarmi, Kampung Garusa, Distrik Unurum Guay.
“Tadi pegawainya datang ke sini, mereka minta bantuan memfasilitasi mereka berupa kendaraan ke PT Matoa Lestari dan kita sudah menyediakan dua mobil. Ini juga penting karena hasil pajak ini tidak saja diserahkan ke provinsi, tapi juga sebagian akan dibagikan ke Pemerintah Kabupaten Jayapura,” pungkasnya.(roy/tho)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *