Tolak Pegunungan Bintang Bergabung PPS

Bupati Merauke Drs. Romanus Mbaraka, MT didampingi Wakil Bupati H. Riduwan, S.Sos, M.Pd saat menyalami ASN seusai memberikan pengarahan umum untuk seluruh ASN dan honorer di lingkup Pemkab Merauke di halaman Kantor Bupati Merauke, Rabu (10/3) lalu. (FOTO: Sulo/Cepos )

MERAUKE- Bupati Merauke Drs. Romanus Mbaraka, MT, mengungkapkan bahwa masalah pemekaran Provinsi Papua Selatan akan dibicarakan  pada bulan April 2021  mendatang, dimana seluruh kepala daerah dan  pimpinan DPRD  4 kabupaten di Selatan Papua  akan diundang dalam pertemuan tersebut.

  Tak  hanya  itu, dalam  pertemuan itu pula kata Bupati  Romanus Mbaraka akan dihadiri  oleh Kapolda  Papua, Kajati Papua,  Rektor Uncen dan sejumlah    pejabat lainnya yang merupakan anak  Selatan Papua. “Jadi akan ada pertemuan besar-besaran pada bulan April  mendatang,” kata bupati Romanus Mbaraka, saat memberikan arahan kepada seluruh   ASN di lingkup Pemkab Merauke, Rabu (10/3).

  Dijelaskan  Bupati Romanus Mbaraka, bahwa sebelum pelantikan, dirinya bertemu dengan bupati  terpilih Pegunungan Bintang. Dimana  yang bersangkutan  tidak mau untuk bergabung  dengan  wilayah Selatan   Papua dan  akan tetap bergabung dengan wilayah adat Lapago.      

  “Sehingga  besok saat pertemuan itu akan ada pernyataan bersama bahwa kita yang ada bagian Selatan  Papua menolak Kabupaten Pegunungan Bintang bergabung dengan pembentukan Provinsi Papua Selatan,” kata  bupati.

   Untuk memenuhi syarat pemekaran sesuai dengan PP Nomor 78, kata Bupati Romanus Mbaraka yang akan didorong  adalah kota simultan. ‘’Jadi kita dorong agar Pemerintah Kota Merauke dimekarkan bersamaan dengan   PPS,’’ terangnya.   

  Untuk diketahui bahwa wacana Kabupaten Pegunungan Bintang bergabung dengan  pembentukan Provinsi Papua Selatan ketika  pertemuan dengan 4 bupati selatan Papua sekitar  tahun 2018  lalu. Saat itu, bupati  dan ketua  DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang diundang dalam pertemuan itu. Hanya saja saat itu sudah ada  penolakan bergabungnya Pegunungan Bintang dengan alasan  wilayah adat yang berbeda. Wacana bergabungnya Kabupaten Pegunungan Bintang  tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian beberapa waktu lalu terkait dengan  rencana pembentukan PPS tersebut. (ulo/tri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *