MRP Serahkan Buku RDP ke Gubernur Papua

Penyerahan buku RDP oleh Ketua Majelis Rakyat Papua Timotius Murip kepada Gubernur Papua Lukas Enembe, Rabu (10/3) lalu. (Foto:Dian Mustikawati for Cepos)

JAYAPURA – Terkait penyerahan Buku RDP (Rapat Dengar Pendapat) yang diserahkan oleh Majelis Rakyat Papua, kepada Gubernur Papua. Buku tersebut baru saja dirilis oleh MRP, yang berisikan tentang persoalan masalah Papua selama implementasi otonomi khusus 20 tahun.
Ketua MRP Papua Timotius Murip menjelaskan, dalam kegiatan rapat dengar pendapat, MRP sebagai lembaga kultural bertanggung jawab atas pelaksanaan rapat beda pendapat sesuai dengan pasal 77 amanat UU 21.
“Maka MRP menyimpulkan semua persoalan masalah Papua selama implementasi otonomi khusus 20 tahun, yang kami tuangkan di dalam buku, yang berjudul RDP (Rapat Dengar Pendapat),” terangnya.
Lanjutnya, dalam buku tersebut ada tiga bagian pembahasan, yaitu bagian pertama menyangkut pelaksanaan RDB itu sendiri, kemudian hasil kajian dari akademisi dan hasil pembangunan dari otonomi khusus selama 20 tahun.
“Mudah-mudahan buku ini bisa kita sebar luaskan untuk masyarakat umum dan mereka bisa baca, sehingga mereka juga dapat mengetahui kurang lebih implementasi otonomi khusus selama 20 tahun di Papua,” jelasnya.
Jika masyarakat telah membaca buku RDP, mereka juga dapat memberikan masukan dan saran untuk ke depan. Pemerintah pusat dapat menjadikan sebagai pertimbangan dalam hal menggagas perubahan kedua UU otonomi khusus.
“Buku ini memberikan inspirasi kepada masyarakat untuk mendapatkan pikiran-pikiran yang baru. Konsep-konsep yang baru untuk pembangunan Papua ke depan lebih baik dari hari ini,” tandasnya.
Sementara itu, Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan, penyerahan buku RDP oleh MRP Majelis Rakyat Papua ini dapat menjadi pegangan bagi rakyat Papua.
“Dalam pembuatannya pasti memiliki lika-liku, dalam buku ini juga terdapat keinginan rakyat apa, maunya rakyat Papua apa sudah tercantum dalam buku ini,” katanya.
Dirinya berharap, dengan adanya buku ini, sejarah dapat mencatat, bahwa membangun Papua tidak boleh ada rekayasa, apa yang rakyat mau tidak boleh ada rekayasa. (ana/ary)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *