Sumber Mata Pencaharian Berkurang, Pemerintah Melanggar Apa yang Telah Dibuat

Pembagunan venue dayung di teluk youtefa yang dinilai merusak Ekosistim seperti hutan bakau dan tempat mata pencaharian perempuan asli Port Numbay. (FOTO:.NOEL WENDA/CENDERAWASIH POS)

Pembangunan Venue Dayung yang Dinilai “Merugikan” Ekosistem dan Perempuan Port Numbay

Pembangunan pasti akan menimbulkan dampak, baik dampak positif dan negatif. Jika positif tentu hal tersebut sesuai dengan harapan, tapi bagaimana jika pembangunan menimbulkan dampak negatif yang cukup besar terutama bagi masyarakat setempat dan ekosistem?

Laporan : Noel Wenda

Tidak hanya di kota-kota besar yang merasakan dampak dari pembangunan dengan tersingkirnya masyarakat asli dan rusaknya ekosistem tetapi terjadi juga di kota Jayapura khususnya di wilayah pesisir teluk youtefa yang diketahui telah dibangun venue Dayung dengan penimbunan material hingga 2 hektar guna penyelenggaraan PON 2020 tahun 2021 mendatang.
Mama Yoke Hamadi, salah satu warga asli yang biasanya mencari kerang, kepiting, dan ikan di teluk Youtefa mengaku kian sulit mendapatkan buruanya sejak mulai dibangun venue dayung. “Ya, dari pembangunan venue PON untuk dayung itu kami merasakan dampaknya sepeti jenis kerang laut yang biasanya kami dapat di sekitaran hutan bakau (Tanjung Youtefa) sekarang sudah tidak ada lagi, karena air suda berubah,”katanya.
Hal ini penting agar tidak tidak merusak ekosistem lingkungan hidup merusak tata kehidupan masyarakat yang sudah ada serta di tidak mengambil hak-hak dasar masyarakat adat sebagai pemilih hak hulayat.
Seperti yang dikatakan, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua Emanuel Gobay belum lama ini bahwa venue dayung telah merusak ekosistem dan keberlanjutan hidup hutan bakau serta merusak tempat mata pencaharian masyarakat asli port numbay, (LBH) Papua menilai pembangunan tersebut tanpa AMDAL dan pemerintah kota Jayapura dinilai melanggar undang-undang tata ruang nya sendiri.
Gobay menyatakan pemerintah provinsi, PB PON 2020 dan pemerintah kota Jayapura sama-sama melalaikan analisa dampak lingkungan dari pembangunan venue dayung di Youtefa. “Dengan adanya komplain atas isu perempuan dan anak menunjukkan bahwa pembangunan fasilitas PON dilakukan tanpa AMDAL dan ANDAL sesuai dengan UU No 32 Tahun 2009,”katanya.
Di Papua ada Perdasus No 1 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan dan Pelanggaran HAM sehingga diharapkan dalam kasus diatas pemerintan pusat melalui KemenPUR dan Pemkot Jayapura wajib berlakukan dalam rangka pemenuhan hak perempuan Papua di teluk Youtefa yang jadi korban.
Selain itu, Emanuel Gobay mengungkapkan sesuai Perda Kota Tentang RTRW kawasan Teluk Youtefa itu kawasan suaka alam. Dengan demikian menunjukan bahwa semua pembangunan termasuk fasilitas pon di kawasan teluk Youtefa itu langgar pasal 19 ayat (3) huruf c, perda kota nomor 5 tahun 2008 tentang RTRW Kota Jayapura. ” Semestinya sejak awal pemkot larang sebab bertentangan dengan Perda RTRW,” Katanya.
Bahkan LBH menilai pemerintah bukannya melarang tegas tetapi terlibat juga sebagai pelaku pelanggaran hukum dan hak asasi manusia terkait lingkungan hidup dan hak perempuan dan anak.
Dalam kasus ini pemerintah yang bertanggungjawab melindungi HAM sesuai perintah pasal 28i ayat (4), UUD 1945 justru tampil sebagai pelaku pelanggaran hukum dan HAM yg berdampak pada terlanggarnya linkungan hidup, hak perempuan dan anak dan perda RTRW khususnya kawasan suaka alam teluk Youtefa,” Katanya.
Perhatian keras juga datang dari akademisi Prodi Perencanaan Wilayah Dan Kota (PWK) Uncen Dr Harmonis Rate ST, MT dia menilai bahwa adanya pembangunan yang terus dilakukan tanpa ada pengontrolan dari pemerintah melalui akan mengancam kerusakan hutan bakau yang menjadi di garda terdepan mengurangi terjadinya abrasi dan tekanan ombak yang mengancam warga di sekitaran Kampung Engros dan Kampung Tobati.
Anggota MRP Pokja Perempuan Nerlince Wamuar Rollo SE mengatakan perempuan Port Numbay ingin tahu apa program selanjutnya untuk perempuan yang ada di teluk, dan saatnya perempuan juga harus diberikan perhatian prioritas. (*/wen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *