Serasa Lebih Menggigit Ketimbang Reses

Mukri Hamadi (Foto: Gamel/cepos)

Mukri: Tangkap Isu Kekinian Sebelum Jadi Liar

JAYAPURA – Dinamika sosial politik di Kota Jayapura mendapat imbas dari isu yang lagi ramai disoroti ditingkat provinsi. Komisi A DPRD Kota Jayapura lantas mengambil inisiatif untuk menyambut bola tersebut agar buah pikiran masyarakat yang belum tersalurkan bisa didengar langsung. Ini digarap Komisi A dalam bentuk rapat dengar pendapat dengan mengundang berbagai komponen masyarakat mulai dari masyarakat adat, masyarakat asli Port Numbay, paguyuban, akademisi, kepala kampung termasuk mahasiswa.
Hasilnya bisa dibilang lebih menggigit ketimbang sekedar reses yang skalanya lebih kecil. RDP ini juga tidak dibuat meluas melainkan hanya membahas dampak dari kebijakan dan pembangunan serta isu – isu kekinian yang bersentuhan langsung dengan masyarakat Kota Jayapura. “Ini bukan RDP seperti yang dilakukan DPR Provinsi maupun MRP. Ini hanya mendengarkan pendapat untuk skala kota. Kami pikir kita juga patut mengevaluasi dampak Otsus tapi dari skop yang lebih kecil,” beber Mukri Hamadi saat ditemui di Entrop, Senin (8/3)
Ia menjelaskan bahwa RDP ini diawali dengan rapat internal komisi terkait dengan masa sidang 1 dan diakhiri dengan reses. Lalu dalam rapat internal muncul pendapat agar DPRD yang membidangi politik dan hukum ikut merespon isu di lapangan khususnya menyangkut Otsus. Isu ini dikalangan kalangan grass road dan banyak elemen lainnya banyak dibicarakan. “Jika ini tak diantisipasi, ditampung dan diarahkan maka tidak akan tersalurkan dengan baik dan berujung pada tindakan – tindakan yang merugikan dan melanggar hukum. Aspirasi jangan sampai tersumbat,” imbuhnya.
Hasilnya ada sejumlah penyampaian, mulai dari penguatan kelembagaan adat, keberpihakan hak politik harus tercermin dalam lembaga DPR, isu pemekaran hingga anggaran pendidikan. Mukri menyebut bahwa Komisi A sepakat agar hasil RDP ini diteruskan dan ditindaklanjuti oleh eksekutif. Baik yang porsi Pemkot Jayapura, Pemprov Papua hingga pemerintah pusat. “Kami akan mengadakan rapat koordinasi terbatas dari hasil rekomendasi tadi untuk memilah mana yang ditangani Pemkot, ditangani Pemprov maupun pemerintah pusat,” bebernya.
“Ada juga soal penyerapan tenaga kerja khususnya orang asli Papua dan disini pihak seperti Pelni, Telkomsel, BUMN dan BUMD harusnya lebih banyak mengakomodir orang – orang asli Papua. Ada kekecewaan karena jumlah OAP yang terserap minim. Begitu juga dengan kelembangaan adat yang merasa tidak dilibatkan dalam pembangunan padahal mereka ada lebih dulu barulah pemerintah,” tambahnya. Keluhan ini dikaitkan dengan lahan tanah, laut sudah tidak ada dan banyak kegiatan adat yang tak lagi berjalan karena minimnya dukungan.
“Begitu juga dengan penguatan kelembagaan dalam hal politik dimana saat ini dari 40 anggota DPRD Kota ternyata orang asli Papuanya hanya 13 dan sisanya non Papua padahal menurut masyarakat harusnya hak politik di DPR harus tercermin. Hasil ini akan kami rangkum dan jadikan rekomendasi,” imbuhnya. (ade)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *