Sepakat Keluarkan RUU Pemilu dari Prolegnas

Ketua DPR Puan Maharani (kanan) berbincang dengan Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin saat memimpin Sidang Paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (8/3/2021). FOTO: HENDRA EKA/JAWA POS

RUU ITE Belum Diajukan Pemerintah

JAKARTA, Jawa Pos – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dan pemerintah sepakat mengeluarkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. Dengan keputusan itu, maka tidak ada perubahan UU Pemilu pada tahun ini.
Pencabutan RUU Pemilu dari Prolegnas Prioritas 2021 diambil dalam rapat kerja (Raker) antara baleg dan pemerintah. Hadir dalam pertemuan itu Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly. “Kami dan pemerintah sepakat mengeluarkan RUU Pemilu dari prolegnas prioritas,” terang Wakil Ketua Baleg DPR RI Willy Aditya usai rapat kemarin (9/3).
Menurut dia, kesepakatan itu diambil berdasarkan keputusan Komisi II yang menghentikan tahapan pembahasan RUU Pemilu. Jadi, sikap baleg merujuk pada keputusan Komisi II yang merupakan pengusul RUU Pemilu.
Willy mengatakan, setelah RUU Pemilu dicabut, kemarin pemerintah mengusulan RUU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Bagaimana dengan RUU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)? Sampai kemarin, pemerintah belum mengusulkan RUU tersebut, karena masih dalam tahap pengkajian.
Total ada 33 RUU yang masuk dalam Prolegnas Prioritas 2021. Prolegnas akan disahkan dalam rapat paripurna. “Rapat paripurna terdekat,” terang anggota DPR dari Fraksi Partai NasDem itu.
Dengan tidak adanya revisi UU Pemilu, maka pelaksanaan Pemilu 2024 akan merujuk pada UU Pemilu Nomor 7/2017. Sedangkan pelaksanaan pilkada serentak akan merujuk pada UU Nomor 10/2016 yang menyebutkan pilkada dilaksanakan pada 2024. Berarti pemilu dan pilkada akan digelar serentak dalam tahun yang sama.
Willy mengatakan, pelaksanaan pemilu dan pilkada harus diatur dengan baik agar pesta demokrasi itu tidak memakan korban seperti yang terjadi pada 2019. Menurutnya, penyelenggaraan pemilu tidak cukup hanya diatur dalam Peraturan KPU (PKPU), tapi juga perlu diatur dalam peraturan presiden (Perpres).
Terkait usulan pelaksanaan pemilu pada Januari 2024, Willy mengatakan, usulan itu harus diatur secara mendalam. KPU dan Komisi II harus melakukan pembahasan secara terkait teknis pelaksanaan pesta demokrasi itu. “Simulasi kan belum dilakukan,” terang legislator asal Dapil Jatim XI itu.
Menteri Yasonna mengatakan, pihaknya sepakat dikeluarkannya RUU Pemilu. Dia tidak perlu lagi menjelaskan alasan dan evaluasi terhadap keputusan tersebut. Dia berharap, keputusan di baleg itu bisa dibawa dan disahkan dalam rapat paripurna. “Apa yang sudah kita sepakati, kita bawa ke paripurna,” tuturnya dalam raker kemarin
Fraksi Partai Demokrat menolak keputusan itu. Partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu mendesak agar RUU Pemilu tetap dimasukkan prolegnas dan dilakukan revisi UU Pemilu. “Kami dari awal mendorong adanya revisi UU Pemilu,” terang Anggota Baleg dari Partai Demokrat Anwar Hafid kepada Jawa Pos.
Demokrat juga mendorong pilkada dilaksanakan pada 2022 dan 2023, bukan pada 2024. Jangan sampai tragedi meninggalnya ratusan petugas pada 2019 terulang kembali. Untuk itu harus ada normalisasi pelaksanaan pilkada.
Fraksi PKS menyetujui Prolegnas, namun memberi catatan tersendiri mengenai RUU Pemilu ini. Anggota Komisi II Fraksi PKS Mardani Ali Sera menilai bahwa penarikan RUU ini mengindikasikan kurangnya perhatian pemerintah terhadap perbaikan kualitas pemilu.
“Sikap pemerintah menolak revisi bisa diartikan tidak ingin ada perbaikan kualitas pemilu kita,” terangnya kemarin. Hal ini karena RUU tersebut bukan sekedar perlunya mengatur keserentakan Pemilu, tetapi peningkatan sistem pemilihan umum lebih baik.
Juga perlu dipertimbangkan masa jabatan Plt kepala daerah yang bakal semakin panjang. Meski kemungkinannya kecil, Mardani menyatakan fraksinya bakal tetap memperjuangkan agar revisi UU ini dibahas ke depannya.
Sementara itu, dibatalkannya RUU Pemilu tidak sejalan dengan harapan KPU. Namun, KPU menegaskan apapun keputusan politik di DPR harus dijalankan. Komisioner KPU RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengatakan, dengan ditutupnya revisi, maka dasar hukum yang ada menjadi referensi KPU. Yakni UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.
Raka menjelaskan, pihaknya akan melakukan evaluasi dan simulasi berdasarkan ketentuan yang ada. “Termasuk rancangan tahapan dan penyempurnaan PKPU (Peraturan KPU),” ujarnya kepada Jawa Pos kemarin.
Terkait opsi mengusulkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), Raka menyebut bisa saja dilakukan. Namun sebelum ke sana, pihaknya akan menuntaskan dulu evaluasi dan simulasi. Sebab, hasil dari kegiatan itu yang akan menjadi dasar pertimbangan perlu atau tidaknya perubahan.”Bisa jadi Perppu merupakan salah satu kemungkinan yg perlu dipertimbangkan,” imbuhnya.
Dia menambahkan, hasil pendalaman dan simulasi, KPU akan memberikan masukan terhadap persoalan-persoalan krusial yg perlu dicarikan solusinya. Dia berharap pemerintah dan DPR mau memberikan ruang kepada KPU selaku pelaksana. “Saat ini fokus pada evaluasi dan simulasi dan pencermatan terhadap regulasi-regulasi yang ada,” tuturnya.
Bagi KPU sendiri, ada sejumlah norma yang perlu disesuaikan dan diatur dalam ketentuan selevel UU. Di antaranya norma terkait penyesuaian teknis tahapan untuk meringankan beban petugas hingga penggunaan instrumen digital guna memudahkan proses tahapan. (lum/deb/far/JPG)

RUU Yang Menjadi Sorotan
1. RUU Larangan Minuman Beralkohol – Sejumlah fraksi di DPR menolak RUU tersebut. Namun tetap masuk prolegnas.
2. RUU Perlindungan Tokoh Agama- PKS getol mendorong RUU itu, namun sejumlah fraksi tidak sepakat.
3. RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga – Dua fraksi, Partai Golkar dan PDI Perjuangan menolak RUU tersebut.
4. RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) – Merupakan pengganti RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Sejumlah fraksi menolak RUU BPIP
5. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) – RUU itu menjadi kontroversial. Sebagian fraksi belum sepakat.
SUMBER: Diolah dari berbagai sumber

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *