Awal Pandemi Pendapatan Terjun Bebas Hingga 90 Persen

Staf ahli, Elsye Rumbekwan SE., M.Si mewakili gubernur (tengah) bersama, Sekjend DPP Organda, Ateng Aryono, Ketua DPD Organda Papua, Iwan Siswanto SH., M.Si dan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua, Reky D Ambrauw bersama – sama membuka Musda IX DPD Organda di Hotel Horison Ultima, Entrop, Selasa (9/3). (Gamel Cepos)

Pemerintah Akui Organda Miliki Peran Penting Dalam Pembangunan Ekonomi

JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua tak memungkiri Organisasi Angkutan Darat (Organda) memiliki peran penting dalam mendorong aspek perekonomian sebuah daerah. Apabila Organda macet maka sektor ekonomi diyakini akan ikut terdampak. “Jika angkutan umum ini melakukan aksi mogok maka dampaknya adalah ekonomi daerah juga akan terganggu bahkan bisa mati,” kata staf ahli, Elsye Rumbekwan SE., M.Si mewakili gubernur, Lukas Enembe dalam pembukaan Musda IX di Hotel Horison Entrop, Selasa (9/3).
Pemerintah juga tak memungkiri jika dampak dari Covid 19 ikut mempengaruhi seluruh aspek sendi – sendi kehidupan masyarakat tak terkecuali dari Organda sendiri. Ia meminta diminta pihak Organda lebih bersabar dengan situasi sulit tersebut. Dan untuk mensikapi kondisi tersebut pemerintah juga meminta pihak operator bisa lebih mengontrol anggotanya dengan tetap mematuhi protokol kesehatan seperti yang diajurkan pemerintah. “Saya menyadari dampak pandemi memberikan pengaruh terhadap pendapatan dan ekonomi. Saya berharap semuanya bisa bersabar dan tetap mengikuti aturan pemerintah. Para sopir juga harus mau mengingatkan penumpang jika tak bermasker dan yang terpenting para sopirnya ini harus lebih dulu bermasker,” pintanya.
Sekjend DPP Organda, Ateng Aryono menyampaikan bahwa awalnya pihaknya cukup optimis bahwa sektor ekonomi akan tetap stabil namun ternyata tidak. Semua terpuruk dan Organda merasakan satu kontraksi yang luar biasa. “Kami sampaikan bahwa di awal pandemi omset keanggotaan Organda secara nasional terjun bebas hingga 90 persen dan setelah pemerintah memberi kelonggaran lewat Adaptasi Kebiasaan Baru ini sudah mulai bergerak namun hingga kini kebijakan yang ada membuat pergerakan kami masih tetap terbatas,” jelas Ateng.
Setelah melewati bulan – bulan pertama Pandemi, posisi okupansi keanggotaan masih di bawah 50 persen namun pihaknya tetap mensyukuri. “Kami berharap ada kebijakan yang juga memihak terkait beban wajib yang harus dikeluarkan semisal pajak atau retribusi,” harapnya. Sementara Ketua DPD Organda Papua, Iwan Siswanto SH., M.Si mengaku organisasinya sempat terpukul namun semua aturan harus tetap diikuti. “Tak ada pekerjaan lain tapi kami harus bertahan. Kami bersyukur mendapat keringanan pajak. Kami juga tak mau taxi akhirnya dianggap sebagai klaster baru dan kami sepakat dengan penyampaian pak gubernur untuk memastikan angkutan umum taxi ini bebas covid,” beber Iwan.
Saat ini keanggotaan Organda di Papua jumlahnya mencapai 10.000 dan pihaknya juga siap mendukung agenda PON dengan kemampuan yang ada yakni angkutan lokal. (ade/wen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *