Tokoh Agama Minta Jokowi Tarik Militer dari Papua

Tanpak aparat kepolisian gabungan saat melakukan pengamanan pada pendemonstrasi di Abepura, pada 2020 lalu. Foto: Noel/cepos

JAYAPURA – Tokoh Muslim dan Kristen Di Papua meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk segera hentikan pengiriman pasukan militer ke Papua.

Ustadz Ismail Asso mengatakan pihaknya meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk melihat persoalan Papua secara serius bukan malah menambah persoalan dengan pengiriman pasukan yang begitu banyak.

“Saya menolak kehadiran atau Pendropan militer dalam jumlah besar seperti terlihat di Pelabuhan Jayapura kemarin dan meminta Presiden Joko Widodo untuk menghentikan pengiriman militer dan seluruh aparat TNI-Polri dari seluruh Tanah Papua, ” Kata Tokoh Agama Islam itu kepada Cenderawasih Pos, Rabu, (10/3).

Ia mengatakan, jika ingin Papua aman dan tetap dalam negara persatuan NKRI maka Presiden Joko Widodo harus hentikan pengiriman pasukan dan Tarik Mundur TNI-Polri dari Tanah Papua.

“Pemerintah Pusat menganggap keinginan keluar dari NKRI itu hanya segelintir orang Papua misalnya apa yang mereka namai sebagai kelompok KKB. Padahal KKB itu sendiri adalah keturunan mereka yang menyelamatkan diri dari peristiwa bumi hangus di Jayawi Jaya oleh TNI tahun 1977 lebih dikenal dg nama “peristiwa tahun 77” katanya.

Dikatakan, Jadi selama ini mereka dari satu wilayah ke wilayah lain hingga ke pesisir Papua dan Wilayah PNG dalam pelariannya terus menerus bergerilya mempertahankan nyawa hidup mereka.

Peristiwa tahun19 77 di Jayawijaya tidak hanya manusia tapi seluruh harta benda rumah peternakan kebun dan lainya seluruh nya dibumi hanguskan. “Pengiriman pasukan TNI – Milter Besar-Besaran ke Papua kemarin tujuannya untuk apa? Apakah mereka mau membumi hanguskan sebagaimana peristiwa tahun 1977 di lima Kabupaten Pegunungan Tengah Papua ataukah hanya sekedar show of strength,” Katanya.

Dikatakan, dulu mungkin belum ada teknologi informasi sehingga peristiwa pembantaian tahun 1977 tidak terlalu digubris berbeda dengan saat ini siapa saja bisa mengakses informasi maka pemerintah Indonesia harus lebih berhati-hati.

“Jika Jakarta diera modern dan teknologi informasi super modern itu tak hati-hati dan cerdas kelola issu separatisme Papua maka bukan tidak mungkin proses percepatan Papua menyusul Timor Leste menjadi lebih cepat dari yang diharapkan Presiden Jokowi malah sebaliknya bukannnya ingin mempertahankan Papua sebagai bagian integral dari NKRI Harga Mati malah sebaliknya sebagai akibatnya jika pengerahan militer besar besaran oleh Negara untuk menghadapi apa yang mereka sebut sebagai KKB di Intan Jaya dan Nduga maka bukannya yang didapat seperti diharapkan proses percepatan A stabilitas keamanan apalagi sangat jauh dari kata proses percepatan pembangunan malah sebaliknya proses percepatan Papua menyusul Timor Leste keluar dari NKRI harga mati,” Paparnya.

Ia menjelaskan Apakah Keinginan Meredeka dalam arti keluar dari NKRI itu hanya diingini oleh KKB, tidak, sebab faktanya seluruh rakyat Papua tak luput dari ideologi ini.

“Patut diperkiran siapapun dia seluruh manusia sepenuhnya orang yang namanya orang Papua, sekali lagi- seluruh orang Papua, sepenuhnya ingin merdeka dalam arti keluar dari NKRI memisahkan diri dari Indonesia seperti Timor Leste,” Katanya yang membacakan pemerintah untuk membuktikannya dengan melakukan jajak pendapat.

” Orang papua entah dipejabat atau masyarakat biasa yang pernah mengenyam pendidikan hampir seluruhnya menginginkan merdeka memisahkan diri dari NKRI. Hanya tersisa beberapa kelompok minoritas. Lalu ada kelompok yang sudah menikmati sebagai pejabat dalam struktur pemerintahan Indonesia dan militer asal Putera Papua ada kemungkinan dua opsi. Tapi perkiraan saya hampir seluruh papua ingin merdeka keluar dari NKRI,” Katanya.

Sementara itu di tempat terpisah Ketua Umum Persekutuan Gereja Baptis Papua (PGBP) Pendeta Dr Socrates S Yoman M.BA mengatakan, para penguasa di Indonesia sedang panik dimana, Kepanikan penguasa Indonesia karena kegagalan diplomasi di tingkat global atau di level internasional. Penguasa Indonesia menghadapi akar persoalan Papua, Ketidakadilan, rasisme, kekerasan negara dan operasi militer menyebabkan pelanggaran berat HAM, dan.persoalan status politik dalam wilayah Indonesia.

“Kepanikan dikalangan penguasa Indonesia karena tekanan solidaritas kemanusiaan dan dukungan moral dari komunitas internasional, maka penguasa Indonesia mengirim pasukan dalam jumlah besar ke West Papua untuk menekan orang asli Papua,” Katanya Yoman yang juga angota Dewan Gereja Papua itu.

Walaupun ada tekanan dari kekuatan TNI-Polri, bagi rakyat dan bangsa West Papua telah memenangkan diplomasi internasional melalui wadah politik resmi ULMWP. Persoalan ketidakadilan, rasisme, pelanggaran berat HAM sudah menjadi persoalan yang berdimensi Internasional dan tidak lagi masalah internal Indonesia.

Gembala Yoman berpesan pemerintah Indonesia jangan menutup diri dan mengutamakan militerisme tapi bagaimana mengutamakan dialog dengan mengundang ULMWP sebagai organisasi representative politik orang Papua yang bergerak di dunia internasional untuk berbicara hak penentuan nasib sendiri.

“RI-ULMWP duduk dalam meja perundingan damai yang dimediasi pihak ketiga yang netral. Seperti contoh: RI-GAM di Helsinki pada 15 Agustus 2005,” Katanya.

Sebelumnya informasi yang beredar, ada dua kapal perang milik TNI bersandar di Dermaga Pelabuhan Umum Jayapura, Papua. Kapal perang tersebut menurunkan 1.350 prajurit TNI untuk mengamankan perbatasan RI-Papua Nugini.(oel).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *