Kejari Jayawijaya Selidiki Kasus Tipikor Melibatkan 8 Kabupaten di Lapago

Kejari Jayawijaya Dr. Andre Abraham SH, L.L.M saat melakukan pelantikan Kasipidsus Kejari Jayawijaya Rabu (10/3) kemarin. Foto: Denny/cepos

WAMENA – Kejaksaan Negeri jayawijaya saat ini tengah melakukan penyelidikan terkait tindak pidana korupsi di wilayah Pegunungan Tengah Papua, dimana kasus ini dari salah satu OPD di Provinsi Papua yang membiayai Dana yang konsentrasikan untuk 8 wilayah Kabupaten di wilayah Lapago.

Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya Dr. Andre Abraham SH, L.L.M mengakui bahwa selama ini sebenarnya pihaknya sudah melakukan penyelidikan mulai dari akhir tahun 2020 dan sekarang baru saja melakukan penyelidikan lagi, namun ia enggan untuk menjelaskan terlalu dalam, namun untuk penyelidikan ini terkait tindak pidana Korupsi di 8 wilayah Lapago.

Dari dugaan tipikor ini dimana anggarannya itu dari Provinsi Papua melalui salah satu dinas disana, yang membiayai salah satu program kerja yang dikonsentrasinya di beberapa kabupaten,. “Namun kami fokus pada wilayah kami 8 di Kabupaten Pegunungan Tengah Papua,”ungkapnya rabu (10/3) usai melakukan pelantikan Kasipidsus Kejari Jayawijaya.

Sementara untuk kasus kedua yang masih juga dalam penyelidikan yakni adanya penguasaan aset milik negara yang telah dipindah tangankan ke pihak ketiga secara tidak sah atau pelawan hukum oleh salah satu pejabat yang ada dikawasan Lapago ini, mungkin itu dua kasus tipikor yang akan dilanjutkan oleh Kasipidsus Kejari Jayawijaya yang baru.

” Beliau mantan kepala seksi Pengolahan barang bukti di Kejari Nabire yang sudah menangani berbagai tindak pidana korupsi didaerah tersebut, ada juga jabatan Kasubsitun itu akan membantu Kasi datun dalam penertiban aset Negara yang dikuasai oleh pihak ketiga,” jelas Andre Abraham

Menurutnya, sepertinya sudah menjadi trend di Papua karena banyak pejabat yang tak mau mengembalikan aset pemerintah baik itu rumah dan mobil saat sudah tak lagi menjabat maupun pindah tugas, sehingga ini juga jadi fokus untuk bidang perdata Tata Usaha Negara. Sementara terkait dengan permintaan Bupati Lanny Jaya agar Kejari Jayawijaya bisa menertibkan aset di wilayahnya, Diakui telah Keluarkan Surat Kuasa dari Bupati Lanny Jaya.

” Sudah ada SK dengan Bupati Lanny Jaya dimana ada aset bergerak berupa kendaraan roda empat dan tanah yang akan diprogramkan untuk segera dikembalikan, apabila yang mengusai tidak koperatif dengan panggilan yang diberikan maka akan dipanggil melalui media elektronik dan cetak.,”bebernya.

Andre Abraham menegaskan apabila panggilan dari media juga tidak koperatif maka mungkin pihaknya akan memindahkan masalah ini dari Bidang Datun ke bidang Pidsus karena menjadi target juga dari penyelidikan yang sedang dilakukan. (jo)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *