Berharap Semua Daerah Gelorakan  Kembali ke Kampung Adat

Bupati Mathius Awoitauw ( foto: Robert MboiK Cepos)

Melihat Program Pemberdayaan Masyarakat Adat yang Digagas Bupati Mathius Awoitauw

Setiap kepala daerah pasti mempunyai visi dan misi selama kepemimpinannya.  Visi dan misi itu, tidak selalu fokus  dalam  pembangunan fisik, tapi ada juga melalui program yang non fisik. Salah satunya program pemberdayaan masyarakat adat  yang digagas oleh Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, SE, M.Si  selama masa kepemimpinannya. Apa yang melatarbelakangi munculnya program kebangkitan masyarakat adat di Kabupaten Jayapura itu.

Laporan: Robert Mboik- Sentani

Jauh sebelum menjabat sebagai Bupati Jayapura, sosok Mathius Awoitauw sudah berkecimpung dalam kegiatan yang berkaitan dengan  masyarakat adat. Itu dia lakukan semasa bekerja di LSM  World Vision International (WVI), sekarang Wahana Visi Indonesia (WVI).  Suatu organisasi Kristen yang bergerak di bidang kemanusiaan yang fokus pelayanan kepada anak.

Pengalaman bertahun-tahun bersama LSM itu membuka wawasannya untuk bagaimana menemukan solusi membangun Papua ke depan tanpa melihat  rentetan konflik seperti yang terjadi sampai hari ini. Karena sesungguhnya, persoalan yang terjadi di Papua  hari ini, lebih kepada pergeseran nilai-nilai kebudayaan yang ada di masyarakat adat asli Papua. Masyarakat selaku pemilik kebudayaan,  tanah ulayat dan hutan seperti tidak lagi mempunyai ruang di atas miliknya sendiri.

Orang nomor satu di Kabupaten Jayapura itu menyebutkan, untuk mengembalikan itu semua, bukan perkara mudah. Itu juga tidak bisa dilakukan dalam waktu yang cepat. Maka salah satu opsi yang mulai ditawarkan yakni bagaimana masyarakat adat ini bisa menggunakan semua potensi yang dimiliki untuk kemajuan dan pemberdayaan hidupnya sendiri. Program kebangkitan masyarakat adat ini tidak saja mulai digagas dan dicanangkan di Kabupaten Jayapura, tapi Bupati Jayapura ingin agar di Papua ini, gelora kembali ke kampung adat itu diwujudkan di semua daerah. Itulah sebabnya dia juga telah menulis sebuah buku yang berjudul  “Kembali ke Kampung Adat menuju perubahan.

Buku ini sudah dirilis dan dibedah sebanyak dua kali. Pertama di Sentani, kemudian di Jakarta. Dalam kegiatan bedah buku itu pula, dihadirkan sejumlah tokoh penting termasuk akademisi.

“Pengalaman bertahun-tahun di LSM, sejak 1985 keliling di Papua karena waktu itu masih satu provinsi sampai di Sorong. Saya sampai ke pedalaman,  di Pantai Selatan. Kami bekerja di bidang pemberdayaan masyarakat. Jadi sejak 1985, saya belajar tentang pemberdayaan masyarakat,”ungkapnya.

Banyak pengalaman dan belajar di berbagai LSM juga dilakukannya, belajar dan melihat kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk Papua ke depan.

Nah catatan perjalanan dan pengalaman itulah, kemudian dibuatlah dalam bentuk program pemberdayaan masyarakat adat yang sudah mulai dilaksanakan di Kabupaten Jayapura. Jadi, buku kembali ke kampung adat itu bukan melalui kajian ilmiah yang mendalam. Namun buku itu dibuat  berdasarkan pengalaman. Memang diakuinya,  isi buku itu masih belum lengkap karena sifatnya masih umum. Tapi pada intinya dalam buku itu berisi tentang bagaimana nilai-nilai atau jati diri Orang Asli Papua (OAP) itu bisa menjadi kekuatan. Seperti di wilayah adat Tabi, di mana sistem ke-ondoafi-an itu belum diungkap secara baik dengan nilai-nilai yang mendasar.

“Kalau hari ini kita lihat situasi,  gejolak-gejolak muncul dari berbagai situasi, itu sepertinya kita berada di situasi transisi yang menentukan, apakah kita mengikuti tren yang ada, uang di atas segala-galanya. Uang Otsus yang menjadi pembicaraan hangat di mana-mana, atau kita kembali ke jati diri. Menggali kekuatan, menggali potensi. Karena kita punya sumber daya alam yang luar biasa,” imbuhnya.

Menurutnya, implementasi Otsus di Papuapun hari ini belum semuanya dijalankan secara baik. Meski di satu sisi, UU Otsus Papua lahir untuk mengangkat harkat dan martabat orang Papua, tapi nyatanya, masih jauh dari apa yang dicita citakan. Roh dari Otsus itu sendiri bahkan belum bisa menjawab secara utuh persoalan Papua hari ini.

“Undang-undang Otsus itu memang penting, meskipun dalam pelaksanaannya banyak yang belum dilaksanakan. Itu kita akui,  kepastian hukum untuk pembangunan di Papua itu hanya undang-undang Otsus,” katanya.

Bahkan dia mencontohkan di tahun 2008 pada saat zamannya Gubernur  Barnabas Suebu, ada sejumlah Perdasi dan Perdasus yang dihasilkan. Hal itu terkait bagaimana undang-undang Otsus Papua itu bisa dilaksanakan. Terutama mengenai hak-hak masyarakat adat, bagaimana mengenai tanah dan hutan milik masyarakat adat, pengelolaan hutan yang berkelanjutan, kemudian bagaimana mengenai peradilan adat.

“Tapi ini tidak dilaksanakan, kalau itu dilaksanakan dan melibatkan akademisi dengan kajian, pasti luar biasa,”tuturnya.

Dari Perdasus yang dihasilkan itu juga perintahnya adalah setiap kabupaten dan kota harus menerbitkan Perda. Nah kalau ini dilaksanakan, maka sesungguhnya dana Otsus itu disediakan untuk hal-hal tersebut.

” Saya tidak tahu kenapa berhenti, tapi uangnya tidak pernah berhenti, malah orang rebutan bukan untuk mengatasi persoalan yang sesungguhnya. Jadi persoalannya sebenarnya ada di situ. Semua orang harus bicara hal itu, jangan habiskan uangnya, tapi ini tidak dikerjakan,”pungkasnya.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *