DPD-DPC Nyatakan Perang Lawan Moeldoko

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membuka rapat dengan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat di kantor DPP Demokrat, Jakarta, Minggu (7/3/2021). Dalam Rapat ini seluruh Ketua DPP 34 Provinsi menyatakan ikrar kesetiaannya kepada Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan menolak KLB Sumut. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS

JAKARTA, Jawa Pos-Para ketua dan pengurus DPD dan DPC Demokrat memenuhi panggilan “darurat” ke Jakarta Minggu (7/3) menyusul penunjukkan Moeldoko sebagai ketua umum partai versi Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang Jumat lalu. Secara terbuka, mereka menyatakan perang melawan kubu Moeldoko.

AHY membuka konsolidasi nasional tersebut dengan penegasan bahwa Partai Demokrat akan melawan dan tidak mengakui hasil KLB tersebut. “Kami tentunya punya hak dan kewajiban moral melawan GPK PD yang tidak sah itu. Kalau kami diam, artinya sama saja Partai Demokrat membunuh demokraasi di negeri ini,” tegasnya. Lalu disambut oleh para pengurus dan kader dengan teriakan “Lawan! Lawan!”.

AHY juga menyinggung tentang pernyataan Moeldoko sebelum-sebelumnya yang ternyata mereka nilai bertentangan dengan sikapnnya di KLB. “Katanya Saudara Moeldoko itu mencintai Partai Demokrat. Katanya, ada yang mengatakan mencintai itu tidak harus memiliki. Yang jelas KSP Moeldoko tidak mencintai tapi ingin memiliki Partai Demokrat,” ujar AHY.

Dalam forum Commander’s Call yang berlangsung mulai pukul 16.00, AHY memberi kesempatan kepada para ketua DPD dari 34 provinsi untuk menyatakan sikap dan menunjukkan SK sebagai bukti pemilik suara yang sah dalam partai. Dilanjutkan dengan pernyataan 514 ketua DPC pada pukul 19.00.

Para ketua DPD dan DPC menyatakan perang melawan Moeldoko dan mengawal AHY sebagai Ketum sampai masa tugas berakhir. Mereka juga meminta Moeldoko mundur dari jabatan sebagai Kepala Kantor Staf Kepresidenen (KSP). Mereka akan memproses hukum semua kader daerahnya masing-masing yang kedapatan terlibat dalam KLB tersebut.

Perlawanan ini, menurut para pengurus partai, harus digaungkan dengan keras karena adanya dugaan kekuasaan di balik upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat oleh Moeldoko. Mereka meyakini bahwa KLB itu tidak akan bisa terselenggara jika tidak ada restu dan izin dari pemerintah maupun elemen penegak hukum.

Deputi Badan Pembinaan Jaringan Konstituen (BPJK) DPP Partai Demokrat Taufiqurrahman menduga sejak awal bahwa pemerintah memiliki kepentingan melihat posisi Moeldoko sebagai KSP saat KLB berlangsung. “Jelas-jelas kekuasaan telah campur tanngan dalam urusan innternal partai Demokrat. Kalau Moeldoko bukan KSP, maka tidak akan terjadi sejauh ini,” papar Taufiq.

Dugaan ini diperkuat dengan posisi Partai Demokrat sebagai oposisi pemerintah. Partai kerap berseberangan terkait kebijakan seperti UU Cipta Kerja dan RUU Haluan Ideologi Pancasila. Sehingga menurutnya, gerakan ini bisa dianggap sebagai upaya mengacaukan Partai Demokrat. “Saya yakin nalar masyarakat sudah bisa menebak dan mengira  siapa yanng sesungguhnya berada di balik Moeldoko,” lanjutnya.

Kemudian Ketua DPD Partai Demokrat Riau Asri Ausar menyayangkan sikap Moeldoko dan kubu KLB Deli Serdang yang tidak beretika dalam berpolitik. Dia meminta, jika memang para mantan kader dan Moeldoko ingin mencapai kekuasaan tertinggi dalam partai, sebaiknya membuat partai sendiri. “Silakan Anda membuat partai baru. Tidak susah, buka? Kenapa Anda mengacau di partai yang kami cintai ini?” katanya.

Selain pernyataan sikap terbuka, mereka juga menggelar rapat secara tertutup. AHY mengungkapkan bahwa forum ini membahas strategi dan langkah yang akan diambil partai ke depannya, juga mencari solusi untuk mempertahankan demokrasi dan kedaulatan partai.

Pengurus dari kubu KLB Deli Serdang sendiri belum memberikan pernyataan hingga hari ini. Moeldoko setelah terpilih pun tidak memberikan pernyataan terbuka ke media dan hanya menyampaikan pesan melalui pidato singkat di hadapan para peserta KLB di The Hill Sibolangit, Deli Serdang.

Sementara itu, Direktur Indonesia Political Review Ujang Komarudin memprediksi nasib Partai Demokrat akan sama dengan Partai Berkarya. Di mana kepengurusan dikudeta, dan kepengurusan baru akan disahkan Kementerian Hukum dan HAM. Sama halnya dengan Berkarya, kepengurusan Demokrat berpotensi diselesaikan di Pengadilan.“Permainan panjangnya di PTUN,” ujarnya.

Ujang menuturkan, apa yang dilakukan Moeldoko sangat ugal-ugalan. Namun dia meyakini, hal itu tidak akan menghambat prosesnya di Kemenkumham. Apalagi, secara politik, demokrat berada di luar haluan pemerintah. “Itu pasti sudah berhitung. Moeldoko tidak mungkin mau mengambil kalau ga ada restu SK. Ga mungkin melakukan yang sia-sia,” imbuhnya.

Terkait  proyeksi Partai Demokrat ke depannya, Ujang menilai jauh lebih prospektif jika di pegang AHY. Sebab, kebijakan politik yang memilih di luar pemerintah mendapat ceruk elektoral yang lumayan bagi publik yang tidak mendukung Pesiden Jokowi. Selain itu, jajaran pengurus juga solid hingga di level daerah.

Sementara jika diambil alih Moeldoko, Ujang memprediksi akan terjadi penurunan. Setidaknya, ada dua faktor. Faktor pertama adalah tindakan kudeta yang sejauh ini mendapat sentimen negatif dari publik. “Ketidakadilan terjadi di depan mata rakyat,” imbuhnya.

Adapun faktor kedua, Moeldoko bukanlah kader partai. Bagi simpatisan fanatik demokrat, itu akan menjadi persoalan terlebih melihat prosesnya yang ugal-ugalan. “Kemungkinan pemilih akan pindah ke partai lain,” jelasnya.

Disinggung soal kiprah jenderal dalam Partai, Ujang menyebut tidak memberikan jaminan apapun. Sejauh ini, ada jenderal yang gagal sebagai Ketua Umum seperti Hendropriyono di PKPI, namun ada juga yang sukses seperti Prabowo Subianto di Gerindra dan Wiranto di Hanura. “Hanura di bawah wiranto bagus, justru di bawah Pak OSO (Oesman Sapta Odang) turun,” kata dia.

Namun untuk berhasil seperti Prabowo dan Wiranto, Ujang menyebut bukan perkara mudah. Dibutuhkan strategi dan kekuatan modal yang besar.

Pengamat Komunikasi Politik M Jamiluddin Ritonga mengatakan, KLB Partai Demokrat di Sibolangit tampaknya memang dirancang hanya untuk memilih Moeldoko sebagai ketum. Sebab, di lokasi KLB hanya terlihat manusia menggunakan kaos Demokrat bergambar Moeldoko.

KLB itu semata ingin menggusur AHY dari ketum dengan cara kasar dan tak bermoral. Inisiator KLB berlindung dibalik kekuasaan sehingga tanpa izin dari Polri dan Satgas Covid-19, dengan mulus dapat mengantarkan Moeldoko yang tidak memiliki KTA Demokrat jadi ketum.

Moeldoko pun tanpa malu menerima pilihan peserta KLB yang asal usulnya tidak jelas. “Mayoritas yang memilih Moeldoko itu tak memiliki hak suara,” terang dia.

Dosen Universitas Esa Unggul itu mengatakan, KLB Sibolangit sungguh-sungguh mempertontonkan  demokrasi palsu. Semua direkayasa hanya untuk mengantar Moeldoko sebagai ketum.

Jadi, keterlibatan eksternal begitu terang benderang dalam KLB di Sibolangit. Alibi pemerintah tidak dapat mencampuri urusan internal Partai Demokrat menjadi tidak beralasan. KLB itu juga menjadi catatan hitam bagi perkembangan partai politik di Indonesia. “Siapa saja akan bisa melaksanaka KLB untuk menggusur ketum yang tidak mereka sukai,” tuturnya.

Menurut dia, dalam jangka pendek dan panjang, praktik seperti itu merusak tatanan demokrasi yang sudah dibangun dengan susah payah di Indonesia. Partai politik akan dengan mudah digoyang dengan alibi KLB, apalagi dengan dukungan kekuasaan.

Praktik seperti itu seharusnya hanya ada di negara otoriter, bukan di Indonesia yang sudah menganut sistem demokrasi. Jamiluddin mengatakan, KLB itu menjadi ancaman demokrasi. “Para petualang politik yang bersembunyi dibalik kekuasaan harus dilawan agar KLB semacam itu tak terulang lagi,” tegasnya.

Presiden Jokowi sudah saatnya mendepak Moeldoko dari KSP untuk menunjukkan bahwa Istana memang benar-benar tidak terlibat. Tanpa tindakan nyata, tentu masyarakat akan mempersepsi keterlibatan Istana dalam mengantarkan Moeldoko menjadi ketum hasil KLB yang ilegal.

Menteri Hukum dan HAM juga harus taat aturan dengan melihat keabsahan KLB di Sibolangit berdasarkan UU Partai Politik dan AD/ART Partai Demokrat. Kepentingan politik harus ditanggalkan. “Hanya dengan cara itu, pemerintah benar-benar netral dalam menilai hasil KLB itu,” tandas mantan Dekan Fikom IISIP Jakarta itu. (deb/far/lum/JPG)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *