Provinsi Papua Catat Pertumbuhan PDRB Positif

Kepala BI KPw Papua Naek Tigor Sinaga didampingi Kepala Tim Perumusan KEKDA Dwi Putra Indrawan dan Kepala Divisi Implementasi SP, PUR, MI, Dedy Irianto, dalam kegiatan Bincang-Bincang Media (BBM) dengan tema utama, Dampak LTV/FTV terhadap perekonomian Papua, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia ( Gernas BBI) tahun 2021 dan Gerakan QRIS NKRI berlangsung di Café Pit’s Corner Dok V Atas Jayapura, Jumat (5/3)kemarin.(Foto:Priyadi/Cepos)

Sebesar 2,32 Persen (YoY) pada Tahun 2020

JAYAPURA-Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Naek Tigor Sinaga mengungkapkan, perekonomian Indonesia mengalami kontraksi pada triwulan IV 2020 sebesar -2, 19 persen (YOY) sehingga secara akumulatif, pada tahun 2020 terkontraksi sebesar 2,07 persen. Konsumsi Rumah Tangga (RT) masih menjadi kontribusi paling besar terhadap kontraksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020.
Provinsi Papua mencatatkan pertumbuhan PDRB positif sebesar 2, 32 persen (YoY) pada tahun 2020, namun jika dilihat kembali pertumbuhan tersebut ditopang oleh sektor pertambangan yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 16, 62 % (YoY) sehingga jika diperhitungkan PDRB dilakukan tanpa sektor tambang, perekonomian Papua pada tahun 2020 terkontraksi sebesar -3,51 % (YoY).
”Dengan share konsumsi rumah tangga yang besar 42 %, performa komponen ini menjadi kunci pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua,’’ungkap Kepala BI KPw Papua Naek Tigor Sinaga didampingi Kepala Tim Perumusan KEKDA (Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah), Dwi Putra Indrawan dan Kepala Divisi Implementasi Sistem Pembayaran (SP), Pengelolaan Uang Rupiah (PUR), Manajemen Intern (MI) Dedy Irianto, dalam kegiatan Bincang-Bincang Media (BBM) dengan tema utama, Dampak LTV/FTV terhadap perekonomian Papua, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia ( Gernas BBI) tahun 2021 dan Gerakan Quick Response Code Indonesia Standar Negara Kesatuan Republik Indonesia (QRIS NKRI) di Café Pit’s Corner Dok V Atas Jayapura, Jumat (5/3)kemarin.
Dijelaskan, sebagai bank sentral, BI juga membuat kebijakan akomodatif untuk mendorong roda perekonomian Indonesia. Berbagai stimulus telah disuntikan ke dalam system ekonomi seperti penurunan 7 days repo rate menjadi 3,5 % dan diharapkan dapat mendorong penurunan suku bunga kredit sehingga dapat meningkatkan permintaan kredit pada system keuangan.
Kegiatan konsumsi yang tertahan juga tercermin dari meningkatnya Dana Pihak Ketiga (DPK) atau tabungan masyarakat umum di perbankan. Tingginya pertumbuhan DPK tersebut diakibatkan masyarakat menahan kegiatan konsumsi karena tidak adanya kepastian dan pembatasan aktivitas pada tahun 2020. Hal ini sejalan dengan kredit konsumsi yang menunjukkan perlambatan sejak awal tahun 2020. Fenomena tersebut juga terjadi di Provinsi Papua dengan DPK masyarakat secara umum meningkat dan jumlah kredit menurun.
“Untuk dapat menggerakan perekonomian melalui konsumsi rumah tangga, pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan BI telah mengeluarkan kebijakan yang dapat memberikan insentif bagi masyarakat untuk melakukan konsumsi sehingga dapat mendorong perbaikan ekonomi Indonesia, antara lain melalui kebijakan makroprudensial (LTV/FTV), kebijakan fiskal (insentif pajak),’’ungkapnya.
Ditambahkan, pemilihan sector strategis seperti properti dan kendaraan bermotor mempertimbangkan dampak kepada perekonomian sehingga dapat menghasilkan multiplier effect yang optimal terhadap pertumbuhan ekonomi. Sektor propertI memiliki keterkaitan dengan sektor-sektor lainnya , sehingga peningkatan permintaan pada sektor properti diharapkan akan meningkat pada sektor lainnya. Sementara penjualan kendaraan diharapkan meningkatkan kelancaran aktivitas ekonomi.(dil/ary)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *