Honorer Papua Minta Pemprov Prioritaskan Data Forum Honorer

Puluhan Honorer melakukan aksi demo di Kantor BKD Papua, guna meminta pertanggungjawaban atas nasib para honorer yang masih tarik ulur, Jumat (5/3) kemarin. (FOTO:Yohana/Cepos)

JAYAPURA – Terkait kejelasan nasib dan kuota honorer di Papua, para honorer melakukan aksi demo di halaman Kantor BKD Papua, Jumat (5/3).
Direktur LBH Papua dan sekaligus Kuasa Hukum Forum Honorer Papua, Imanuel Gobai mengatakan, berdasarkan data tersebut pihaknya menyampikan kepada BKD dan Pemerintah Provinsi Papua untuk memprioritaskan perjuangan data forum honorer Papua.
“Data yang kami sampaikan sebelumnya baik itu Provinsi Papua, bahkan Kota dan Kabupaten di Papua sebanyak 20.000, yang menjadi pertanyaan kami kenapa begitu sampai di Kemenpan RB jumlah tersebut meledak menjadi 64.000, ini di luar dari data yang kami berikan,”ungkapnya katanya kepada Cenderawasih Pos, Jumat (5/3) kemarin.
Pihaknya berharap pemerintah Papua maupun BKD Papua menjadikan data forum sebagai data dasar sesuai dengan kuota yang disediakan dari pemerintah pusat.
“Perjuangan para honorer ini sudah sangat lama, bahkan para honorer yang selama ini mendapat perlakuan tidak adil dan sebagainya. Jadi kami sangat berharap kuota 20.000 yang disediakan itu harus memprioritaskan data dari forum honorer, jangan sampai ada anggota kami yang menjadi korban,” jelasnya.
Sementara terkait evaluasi data, pihaknya berharap pemerintah dapat melibatkan pengurus forum provinsi dan juga Kab/Kota.
Selain itu, Ketua DPW Aliansi Honorer Nasional Provinsi Papua, Frits Awom mengatakan pengajuan data honorer sendiri sudah dilakukan pada tahun 2018, yang mana dalam pengajuan data tersebut, pihaknya juga mengambil data dari BKD Papua, yang kala itu sebanyak 3.000 honorer.
Setelah direvisi kembali, dari 3.000 honorer tersebut, berhasil dikumpulkan sebanyak 1. 200 honorer khusus untuk Provinsi. yang mana data tesebut didatakan kembali ke BKD Papua.
Setelah itu masih ada tahap verifikasi yang dilakukan bersama Inspektorat, Keuangan dan juga Biro Hukum. Dari verifikasi data tersebut terkumpulah jumalah honorer sebanyak 2.025 orang khusus provinsi saja, belum termasuk kota dan kabupaten.
“Tiba-tiba setelah data tersebut dikirim ke Kemenpan RB data melonjak menjadi 64.170, khusus untuk provinsi berjumlah 8.316 honorer. Sementara data ini tidak sesuai dengan verifikasi awal yang telah dilakukan, sudah pasti data ini tidak benar,” terangnya.
Pihaknya berharap Pemerintah Papua dalam hal ini Gubernur, Wakil Gubernur dan semua pihak untuk dapat memperhatikan nasip honorer di Papua.
“Kami harap Gubernur Papua, Wagub dan Sekda Papua dalam waktu dekat ini sesuai permintaan Kemenpan RB data honorer harus sudah masuk sebelum tanggal 15 Maret 2021,” tegasnya.(ana/ary)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *