Dewan Adat Tolak Integrasi KPS ke BPJS

Dewan Adat Tolak Integrasi KPS ke BPJS
JAYAPUR – Sekretaris Dewan Adat Papua Jhon NR Gobay mengatakan pihaknya menolak integrasi Kartu Papua Sehat(KPS) ke Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial, (BPJS). Pasalnya 12 komponen yang ditanggung oleh Kartu Papua Sehat tidak diakomodir oleh BPJS Kesehatan.
“Integrasi Kartu Papua Sehat atau KPS ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, tak boleh menghilangkan hak orang asli Papua (OAP) dalam KPS, ” Kata Gobay. “Karena itu pemerintah pusat dan BPJS harus bijak dengan tidak memaksakan integrasi KPS kedalam BJPS, karena program KPS telah membantu masyarakat Papua,” Kata Gobay.
Untuk itu ia meminta kepada pemerintah pusat lewat BPJS untuk lebih serius tidak %mengintervensi penyelenggaraan pemanfaatan kesehatan lewat kartu Papua sehat selama ini dan pemerintah pusat harus mendukung bukan malah menghilangkan.
“Sehingga justru pemerintah dan BPJS harus mendukung KPS dengan menambah dana ke KPS bukannya mengintegrasikan kedalam BPJS.
Pemerintah harus bisa membuat sistemnya dalam sistem di bidang kesehatan dalam penganggarannya artinya KPS ini harus ada dalam sistem yang berlaku di Indonesia demi kesehatan masyarakat Papua,” Katanya.
“Kami juga meminta kepada pemerintah di kabupaten/ kota melalui Dinas Kesehatan harus aktif menjelaskan manfaat dari KPS dan memberikan solusi kepada BPJS untuk mempertimbangkan hal ini karena manfaat dari KPS sangat dirasakan oleh masyarakat Papua ketimbang BPJS,” Katanya. (oel/wen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *