Yuni Wonda Bedah Persoalan OPM di Auditorium Uncen

PROMOSI DOKTOR: Yuni Wonda saat mendengarkan hasil keputusan sidang promosi doktor di Auditorium Uncen, Kamis (4/3). ( FOTO: Gamel/Cepos)

Raih Gelar Doktor, Lulus dengan Predikat Sangat Memuaskan

JAYAPURA-Sebuah materi disertasi yang cukup sensitif dibedah dalam sidang terbuka promosi doktor salah satu mahasiswa Uncen program doktor ilmu sosial pasca sarjana pada Kamis (4/3).    Sensitif karena yang diangkat adalah menyangkut kajian dan penelitian mengenai Organisasi Papua Merdeka (OPM), organisasi yang selama ini kerap berulah dan mengganggu keamanan di daerah. Disertasi ini disusun oleh Yuni Wonda untuk  melengkapi persyaratan meraih gelar doktor.

Judul yang diambil dalam penelitian tersebut adalah Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Dinamika Perjuangan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Kabupaten Puncak Jaya. Yuni sendiri merupakan Bupati Puncak Jaya, salah satu kabupaten di Papua yang menjadi basis perjuangan OPM. Ia kerap diperhadapkan dengan  kelompok – kelompok ini, sehingga perlahan – laha dicarikan  cara yang tepat untuk membedah persoalan menahun terkait eksistensi OPM.

“Dosen pembimbing memang mempertanyakan berkali – kali apakah saya akan mempertahankan judul ini atau akan diganti. Sebab memang isunya cukup sensitif. Tapi saya meyakini bisa menyelesaikan sehingga saya tetap melanjutkan,” kata Yuni kepada wartawan usai sidang di Auditorium Uncen, Kamis (4/3).

Ia membedah sejumlah tanya, mulai dari dinamika perjuangan OPM di Puncak Jaya. Kemudian upaya pemerintah daerah dalam merespon dinamika perjuangan OPM di Puncak Jaya dan faktor – faktor yang menjadi pendukung dan penghambat kebijakan pemerintah dalam merespon dinamika tadi.

Yuni Wonda mencatat kelompok OPM ini sendiri terbagi dalam dua. Pertama kelompok yang murni OPM yang sama sekali tak bisa digoyang perjuangannya dan hanya menanamkan ideologi merdeka.  Kemudian kelompok kedua adalah kelompok simpatisan yaitu anggota OPM namun masih bisa diajak ngobrol dan menerima pembangunan.

Nah untuk mencari akar persoalan dan menyatukan cara pandang, Yuni Wonda memilih melakukan pendekatan dengan cara kekeluargaan dan menyentuh persoalan ekonomi seta kesejahteraan. Ia meyakini pendekatan militeristik sudah tak relevan lagi dengan kondisi kekinian. “Kelompok yang murni OPM ini yang sulit diajak berbicara dan sangat berbahaya. Karena mereka juga memiliki senjata api yang diperoleh dari penyerangan atau rampasan terhadap anggota TNI-Polri. Sedangkan yang simpatisan mereka berada di tengah – tengah masyarakat,” jelasnya.

Menariknya, Yuni Wonda juga melakukan wawancara dengan beberapa anggota OPM dan mendapat berbagai pengakuan alasan dan latar belakang memilih bergabung. Ada yang menyebut karena sakit hati. Dimana ada anggota keluarga mereka dulu yang menjadi korban kekerasan TNI-Polri. Ada  juga yang selama ini merasa tidak diperhatikan oleh pemerintah, tidak mendapatkan akses pelayanan pemerintah baik kesehatan maupun lainnya. “Meski keduanya memiliki pemahaman yang berseberangan, saya tetap menganggap mereka sebagai masyarakat Puncak Jaya yang harus saya dampingi dan memperbaiki apa yang menurut mereka kurang,” sambungnya.

Pemerintah Puncak Jaya sendiri lanjut Yuni Wonda tetap berupaya mengajak kelompok yang berseberangan ini untuk kembali.

Adapun beberapa hal yang sudah dilakukan adalah menyangkut pembangunan infrastruktur ditingkat distrik dan kampung, pembangunan pasar tradisional, sekolah, puskesmas dan lainnya. Pemkab Puncak Jaya  juga menambah tenaga pengajar, tenaga kesehatan dan tetap berkoordinasi dengan DPRD maupun TNI-Polri.

Namun di sini Yuni Wonda tak sependapat  jika ada pernyataan bahwa Puncak Jaya yang dulunya menjadi zona merah dan sering terjadi penembakan saat ini bisa adem ayem dan lebih kondusif lantaran adanya deal-deal antara pemerintah dengan kelompok OPM. Yuni Wonda juga dengan tegas menolak jika ada anggapan ada APBD yang dipotong  dalam deal-deal tersebut.

“Itu tidak mungkin. Saya melakukan pendekatan dengan teori yang sudah saya sebutkan tadi yakni kekeluargaan. Mendengar apa yang menjadi aspirasi dan pelan – pelan menjawab aspirasi tadi. Namun yang jelas bukan menyentuh perorangan tetapi program di kampung atau distrik yang secara tidak langsung menjawab keluhan dan aspirasi tadi,” tambahnya.

Bahkan jika terjadi insiden penembakan, dalam posisi itu Pemkab Puncak Jaya selalu mengambil peran dengan mengirimkan jenazah atau korban ini keluar dari Puncak Jaya menggunakan pesawat hingga ke rumah atau kampung halaman. Biayanya juga tak sedikit karena terkadang mencapai ratusan juta. “Kadang kami harus menyiapkan Rp 200  hingga 500 juta untuk menerbangkan korban hingga ke kampung halamannya,” bebernya.

Adapun Sidang promosi doktor kemarin, dipimpin Rektor Uncen, DR. Ir. Apolo Safanpo ST., MT didampingi Direktur Pasca Sarjana, Prof. DR. Yohanes Rante, Prof.  DR. Akbar Silo selaku Ketua Program Studi Ilmu Sosial, tim promotor dan co promotor serta penguji lainnya.

Dari pemaparan yang  disampaikan Yuni Wonda, Prof DR Yohanes Rante membacakan hasil keputusan dari sidang tersebut dan menyatakan Yuni Wonda dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan.

Sementara Rektor, DR., Ir., Apolo Safanpo ST., MT menyampaikan bahwa  Uncen meminta ilmu yang didapat bisa dikembangkan dan diaplikasikan untuk melayani. “Hasil riset semoga bisa menjadi refernsi yang digunakan pemerintahan kabupaten kota bagaimana mengelola terutama mengambil kebijakan terhadap gangguan keamanan,” imbuh Apolo. (ade/nat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *