Pokja Perempuan: Venue Dayung Merusak Tempat Mata Pencarian Masyarakat

Nerlince Wamuar Rollo SE ( FOTO: Noel/Cepos)

JAYAPURA-Perempuan Port Numbay yang berada di teluk Youtefa sangat terganggu dengan venue Dayung yang dibangun di kawasan teluk Youtefa. Hal ini diungkapkan langsung oleh anggota MRP Pokja Perempuan Nerlince Wamuar Rollo SE di Pantai Holtekamp Kamis (4/3) kemarin.

“Pokja Perempuan MRP melakukan Rakor bertemu dengan Pemkot Jayapura, Kementerian PUPR, Balai Wilayah Sungai (BWS) Papua bersama kelompok Perempuan yang ada di kota Jayapura, dengan isu utama yang diangkat yaitu venue Dayung dan kekerasan terhadap perempuan dan anak,” katanya.

Pokja Perempuan MRP berharap dari apa yang disampaikan oleh Perempuan pada Rakor, pemerintah bisa bisa membuat satu kebijakan yang bisa melindungi hak-hak perempuan dan anak di Tanah Papua

Secara tidak langsung lahan mata pencaharian mereka sudah tidak ada lagi karena ditimbun guna membangun venue dayung, sehingga MRP hadir ingin mengetahui program lanjutan dari Balai Sungai PUPR usai penimbunan ini dan pemberdayaan yang akan dilakukan oleh dinas terkait untuk perempuan yang ada di teluk Youtefa ini.

“Isu yang paling kencang di kota Jayapura yaitu terkait dengan venue Dayung, yang dibangun oleh pemerintah untuk menyukseskan PON Papua di atas lahan masyarakat adat, terutama di teluk Youtefa dimana teluk ini dimanfaatkan masyarakat untuk mencari makan perempuan di teluk ini namun teluk ini sudah di timbun kurang lebih 2 hektar,” katanya.

“Kami ingin tau program selanjutnya untuk perempuan yang ada di teluk ini, tapi kami tidak menghambat pembangunan yang terjadi di kota Jayapura, apalagi untuk menyongsong PON, kami juga turut mendukung untuk menyukseskan PON di tanah Papua,” katanya.

“Dari hasil Rakor, PUPR menjelaskan mereka hanya menimbun menyiapkan lahan, yang akan membangun menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi Papua dan Pemkot Jayapura, sehingga akhir dari Rakor ini Pokja Perempuan MRP akan membuat notulen rapat dan akan disampaikan kepada pemerintah provinsi Papua, kementerian PUPR, DRP Papua, DPRD kota Jayapura dan Pemerintah kota Jayapura terkait isu-isu yang kami bahas tadi,” katanya.(oel/wen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *