Majelis Hakim PN Jakarta Utara Diminta Bebaskan Terdakwa Indius Sambom

Gustaf Kawer S.H, M.Si

PH: Tidak Terlibat Kepemilikan Senjata Api, Makar dan Penembakan Warga Selandia Baru

TIMIKA – Terdakwa Indius Sambom alias Ivan telah melewati proses hukum yang cukup Panjang, sejak peristiwa penembakan di Areal  Kuala  Kencana tepatnya dikantor OB 1 dan OB 2 PT. Freeport  Indonesia yang terjadi pada tanggal 30 Maret 2020. Dalam sidang lanjutan yang berlangsung secara daring di Pengadilan Negeri ( PN) Jakarta, tim Penasihan Hukum terdakwa dari Perkumpulan Pengacara HAM (PAHAM) Papua dalam nota pembelaannya (pledoi) meminta kepada majelis hakim untuk membebaskan terdakwa karena terdakwa tidak terlibat kepemilikan senjata api, makar dan penembakan warga selandia Baru.

Sebagaimana diketahui, peristiwa penembakan di arean Kuala Kencana PTFI terjadi pada 30 Maret 2020  sekitar pukul 14.00 WIT yang mana akibat dari penembakan tersebut 1 (satu) orang warga negara Selandia baru meninggal dunia dan 2 (dua) orang warga negara Indonesia terkena luka tembak, kemudian lewat Operasi Satgas Nemangkawi terdakwa ditangkap pada tanggal 9 April 2020, Pukul 5.30 di Rumah Kebunnya, Jalan Trans Nabire, Kampung Iwaka, Kabupaten Mimika., dengan tuduhan awal terdakwa melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan atau menyembunyikan senjata api atau amunisi dan atau kejahatan terhadap keamanan negara (makar) dan atau kejahatan terhadap jiwa orang (pembunuhan) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan atau Pasal 106 KUHP jo 55 KUHP dan atau Pasal 338 KUHP jo 53 KUHP.

“ Hampir 11 (sebelas) bulan terdakwa menjalani proses hukum mulai dari Kepolisian hingga terdakwa disidangkan secara daring di Pengadilan Jakarta Utara dengan agenda pembacaan nota pembelaan (pledoi) oleh Tim Penasehat Hukum dari Perkumpulan Pengacara HAM Papua pada tanggal 3 Maret 2021,” ujar Gustaf Kawer S.H, M.Si,  Penasihat Hukum terdakwa dari PAHAM Papua dalam press Rilis yang diterima Cenderawasih Pos, kemarin.

Pada persidangan di Pengadilan Jakarta Utara lalu, Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa dan menuntut Terdakwa pada tanggal  25 Februari 2021 hanya dengan satu Dakwaan saja, yakni Terdakwa didakwa sebagai “orang yang Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau bahan peledak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang  Darurat Nomor 12 Tahun 1951 atas dasar tersebut Jaksa Menuntut Terdakwa agar di Vonis Majelis Hakim 3 (Tiga ) Tahun Penjara.

Dalam Nota Pembelaan Tim Penasehat Hukum Terdakwa Indius Sambom yang dibacakan pada tanggal 3 Maret 2021, PH Terdakwa menguraikan berdasarkan fakta-fakta persidangan lewat keterangan saksi-saksi, ahli, keterangan terdakwa Indius Sambom alias Ivan, Penasehat Hukum Terdakwa dapat menganalisa fakta-fakta sebagai berikut :

  Bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa INDIUS SAMBOM Alias IVAN terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut padanya haruslah didasarkan alat bukti yang cukup yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti. Keterangan saksi sesuai dengan penegasan dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP, yakni keterangan yang saksi lihat sendiri, saksi dengar sendiri, alami sendiri mengenai suatu peristiwa pidana, kemudian sesuai dengan ketentuan Pasal 185 Ayat (1) KUHAP, menegaskan, “keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan dalam sidang”, selain itu untuk menentukan kebenaran materiil yang sesungguhnya, maka harus diperhatikan; persesuaian antara keterangan saksi atau dengan yang lainnya; persesuaian saksi dengan alat bukti lainnya; alasan yang dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu, cara hidup dan kesusilaan serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya (Vide, pasal 185 Ayat 6 KUHAP).

Dari 7 (tujuh) Saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, Saksi atas nama Ruben Kobagau dan Laemma Kogoya merupakan saksi yang tahu benar kehidupan sehari-hari terdakwa, pekerjaan terdakwa karena tinggal bersama-sama dengan terdakwa karena saat itu sedang berkebun karena off (libur kerja). Saksi Ruben Kobagau menerangkan Terdakwa adalah teman kerja di PT Freeport dan Terdakwa berprofesi sebagai Satpam di PT Freeport, yang saksi tahu pada tanggal 30 Maret 2020, Terdakwa bercerita kepada Saksi ada penembakan warga negara asing di Kuala Kencana, saksi tahu benar terdakwa tidak menyimpan peluru, senjata dan amunisi yang saksi tahu diwaktu libur terdakwa sering berkebun di   yang tinggal bersama-sama dengan terdakwa Trans Nabire-Timika, sedangkan Saksi Laemma Kogoya merupakan Istri Terdakwa menerangkan selama bersama suaminya Indius Sambom, Terdakwa bekerja sebagai Satpam di PT Freeport, tidak pernah memiliki pistol, senjata, peluru (amunisi), diwaktu istirahat/libur sering berkebun di Jalan Trans, Rumah di Kebun, tidak pernah saksi melihat terdakwa menyimpan amunisi tersebut.

Dijelaskan, saksi-saksi dari Kepolisian atas nama Roland Koko Pardomuan Nainggolan, S.Trk, Agung Ismunandar, Moch Wisnu Pujaka Kesuma, I Ketut Nanda Raditya dan Yusuf Natalis Rumbrapuk adalah Saksi dari Kepolisian yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa di rumah kebunnya.” Saksi-saksi tersebut bukanlah saksi-saksi fakta yang melihat secara langsung terdakwa menyimpan, membawa atau menggunakan amunisi (pistol, senjata, peluru), ada kejanggalan dari temuan amunisi oleh aparat kepolisian ini, sangat masuk di logika jika polisi menemukan amunisi tersebut berdasarkan informasi dari saksi-saksi fakta yang mengetahui terdakwa ada menyimpan amunisi tersebut,” ujarnya.

Dalam persidangan ini saksi-saksi fakta yang hidup dan tinggal serta beraktifitas bersama terdakwa menjelaskan tidak melihat terdakwa menyimpan, membawa dan menggunakan pistol, senjata dan peluru (amunisi), begitupula terdakwa menjelaskan tidak pernah menyimpan amunisi tersebut, dalam kasus ini aparat yang melakukan operasi penangkapan ini memberi keterangan yang seragam, “menemukan” amunisi dirumah terdakwa. “ Fakta -fakta persidangan semakin memperkuat, amunisi yang ditemukan merupakan skenario aparat kepolisian sendiri untuk menjebak dan mengkriminalkan terdakwa Indius Sambom yang sebenarnya bukanlah pelaku pemilik amunisi tersebut. Mengenai barang bukti dan ahli yang diajukan oleh JPU, tidaklah memiliki korelasi dengan perbuatan terdakwa, karena barang bukti dan keterangan ahli berkaitan dengan barang bukti yang sebenarnya tidak dimiliki atau tidak disimpan, tidak dibawa, tidak digunakan oleh terdakwa,” ujar Gustaf Kawer.

Atas dasar analisa fakta dan analisa Yuridis tersebut pada Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa Indius Sambom, Penasehat Hukum berkesimpulan dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Utara sebagai berikut :

 Bertumpuh pada paparan kondisi obyektif yang terungkap dalam persidangan yang dialami Terdakwa INDIUS SAMBOM Alias IVAN yang telah kami uraikan di atas, maka kami Penasehat hukum Terdakwa berkesimpulan bahwa Terdakwa Tidak melakukan dugaan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Setiap orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak memasukan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau bahan peledak  sebagaimana diatur dan diancam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik  Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, karenanya kami mohon kepada Majelis Hakim yang memimpin persidangan ini memutuskan Membebaskan Terdakwa INDIUS SAMBOM Alias IVAN dari Dakwaan dan Tuntutan Pidana serta Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum Merahabilitasi Nama Baik Terdakwa.

Namun demikian, Lanjut PH terdakwa,  bila Majelis Hakim berpendapat/berkeyakinan lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya, mengingat tujuan penjatuhan pidana bukanlah pembalasan dendam atau penjeraan tetapi bertujuan mendidik dengan memberi kesempatan terhadap orang tersebut memperbaiki tingkah lakunya di tengah-tengah pergaulan masyarakat.

Perkumpulan Pengacara HAM Papua yang membela terdakwa terdiri dari Gustaf Kawer, S.H, M.Si, Michael Himan, S.H, M.H dan Mersi Waromi, S.H (luc)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *