Soal Kasus Dana Desa, DPRD Puncak Jaya Bantah Dukung Kejati Papua

Jajaran anggota DPRD Puncak Jaya yang  memberikan klarifikasi terkait berita demo  aspirasi masyarakat terkait dana desa, Senin (1/3). ( FOTO: Humas for Cepos)

MULIA-Terkait berita demo aspirasi kelompok masyarakat  yang berujung  dukungan DPRD Puncak Jaya  terhadap Kejaksaaan Tinggi (Kejati) Papua untuk menuntaskan  tuduhan penyelewengan Dana Desa tahun 2019 di Kabupaten Puncak Jaya yang dianggap telah merugikan negara, dibantah keras oleh pihak DPRD Kabupaten Puncak Jaya, Senin (1/3).

  Pasalnya, berita yang muncul di sejumlah media massa, baik cetak maupun online ini  berbeda dengan kenyataannya. Ketua Komisi B, Mendi Wonorengga menegaskan bahwa pemberitaan di media baik media online maupun TVRI Papua sangat berbeda dengan apa yang disampaikan oleh mereka saat itu. Dirinya mewakili DPRD Puncak Jaya memberikan klarifikasi terkait pemberitaan tersebut dan meminta masyarakat untuk tidak mempercayainya.

   Mendi Wonorengga mengungkapkapkan kronologis sesungguhnya bahwa hari Jumat lalu (27/2) memang benar DPRD menerima aspirasi dari kelompok masyarakat, namun belum memberikan reaksi bahkan belum menanggapi. “Hal yang sebenarnya kami sampaikan pada saat demo kemarin adalah kami masih menunggu 3 pimpinan untuk kembali ke tempat tugas untuk membahas aspirasi tersebut. Kami tidak pernah memberikan pernyataan bahwa kami mendukung untuk diteruskan ke Kejaksaan Tinggi” tegas Mend dalam rilis yang diterima Cenderawasih Pos, Selasa (2/3) kemarin.

  Pihaknya juga membantah keras bahwa DPRD akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang melibatkan Polres, Kepala Distrik, dan Kepala Kampung untuk mengawasi masalah tersebut. Kedua statement tersebut menurutnya sudah diplintir oleh oknum tertentu.

  Sekretaris Komisi A DPRD Nelson Y. Yoman dalam kesempatan tersebut ikut memberikan pernyataan sikap terkait berita yang tidak benar tersebut. Dalam surat pernyataannya ditegaskan sikap DPRD Puncak Jaya diantaranya tidak pernah mengemukakan berita-berita yang dipublikasikan tersebut, tidak pernah membahas tentang dana desa, tidak pernah menyetujui gelar perkara di Kejaksaan Tinggi Papua, dan tidak pernah menyatakan bahwa akan membentuk panitia khusus untuk membahas tentang perkara yang diajukan oleh aspirasi masyarakat tersebut.

   Senada dengan hal itu, Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRD, Samuel Telenggen menambahkan “Sebagai Lembaga DPRD di Kabupaten Puncak Jaya kami tidak ingin lagi mengorbankan masyarakat yang ada di Kabupaten Puncak Jaya, kami tidak ingin masyarakat kembali berperang untuk ketiga kalinya. Kami berharap agar tidak ada lagi oknum-oknum yang menyebarkan berita-berita hoax” ucap Samuel.

  Sementara Ketua DPRD Kabupaten Puncak Jaya Zakaria Telenggen menambahkan bahwa DPRD Puncak Jaya  adalah wakil rakyat  Kabupaten Puncak Jaya dari Mibut sampai Jigonikme. Karena itu DPR telah menerima masyarakat yang  datang menyampaikan aspirasi dan melaksanakan pertemuan dengan perwakilan pendemo.

   “Kesimpulan rapat   adalah menunggu 3 pimpinan DPRD kembali  melaksanakan Dinas luar Daerah (sesuai hasil rapat DPRD bersama perwakilan pendemo), tetapi  ada oknum yang memanfaatkan kesempatan menyebarkan berita berita hoax di media massa,  maka kami meminta pihak berwajib  proses hukum oknum yang  penyebarkan berita hoax dan pencemaran nama baik.”tandas Zakaria Telengen. (tri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *