Presiden Jokowi Batalkan Regulasi Investasi Miras 

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 2 Maret 2021. Jokowi mencabut lampiran Peraturan Presiden terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras (miras) yang tercantum dalam lampiran Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Hal tersebut diputuskan setelah Presiden mempertimbangkan menerima masukan dari ulama-ulama, MUI, Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, ormas-ormas lain, tokoh-tokoh agama, juga masukan-masukan dari provinsi dan daerah. --FOTO : LUKAS/SETPRES

JAKARTA, Jawa Pos – Kuatnya penolakan masyarakat dan organisasi kemasyarkatan tentang dibukanya keran investasi minuman keras (miras) akhirnya disikapi pemerintah. Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan membatalkan ketentuan investasi itu kemarin (2/3). Ketentuan investasi miras tertuang di lampiran III Perpres 10/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Keputusan pembatalan itu diumumkan langsung oleh Jokowi kemarin melalui video singkat yang diunggang di YouTube. Dalam video berdurasi dua menit persis itu, Jokowi mengumumkam bahwa pihaknya mencabut lampiran no 31, 32, dan 33 Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021. Perpres tersebut berisikan tentang bidang usaha penanaman modal. Sementara tiga nomor yang dicabut terkait investasi baru dalam industri miras.

Jokowi mengatakan bahwa pembatalan itu karema pertimbangan masukan dari banyak pihak. ’’Setelah menerima masukan dari ulama-ulama, MUI, Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, ormas-ormas lain, tokoh-tokoh agama, juga masukan-masukan dari provinsi dan daerah, bersama ini saya sampaikan saya putuskan lampiran Perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut,’’ jelasnya.

Lalu apa dampak dari pencabutan ini? Secara otomatis tiga nomor yang tertuang dalam lampiran Perpres 10/2021 sudah tidak berlaku lagi.

Di tengah polemik keluarnya peraturan investasi industri miras, banyak kalangan mempertanyakan sikap Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Sebab dia saat ini menjadi Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) MUI. ’’Jadi gini, memang dalam (beberapa, Red) hari terakhir itu Wapres memang sedang banyak berkoordinasi dnegan piminan-pimpinan ormas,’’ kata Masduki Baidlowi selaku juru bicara Wapres.

Dalam koordinasi itu Wapres berupaya bagaimana supaya keberatan pimpinan orms keagamaan itu sampai ke Presiden Jokowi dengan tepat dan baik. Jadi Masduki menegaskan Wapres selama beberapa hari terakhir melakukan langkah-langkah tersebut.

Dia mencotohkan hari Minggu lalu ada pertemuan dengan sejumlah menteri. Dalam pertemuan itu Wapres sudah berbicara mengenai bahaya dari izin industri miras. Kemudian juga disampaikan ke para menteri supaya sampai juga ke Presiden Jokowi. ’’Dan akhirnya sampai,’’ tuturnya.

Menurut Masduki, aspirasi pimpinan ormas-ormas itu juga disampaikan Wapres ke Jokowi secara langsung. Bahkan kemarin pagi Wapres menggelar pertemuan empat mata dengan Jokowi. Dalam pertemuan tersebut Presiden Jokowi diyakinkan bagaimana agar aturan perizinan industri miras itu agar dicabut. ’’Sehingga ketika dikonfirmasi kepada Wapres, ibarat tumbu ketemu tutup. Dinyatakan dengan teags oleh Presiden,’’ jelas Masduki.

Dia menegaskan keluarnya Perpres yang di dalamnya mengizinkan investasi industri miras dinilai sebagai persoalan yang sangat serius oleh Wapres Ma’ruf Amin. Masduki juga mengatakan Wapres selama ini tidak tahu soal aturan tersebut. Tidak semua pembahasan dilibatkan. ’’Makanya kaget Wapres ketika mendengar berita rame seperti itu. Apalagi ada serangan langsung kepada Wapres,’’ tuturnya.

Keputusan Jokowi membatalkan ketentuan investasi di industri miras tersebut mendapat respon positif dari lembaga yang sebelumnya tegas menolak. Diantaranya disampaikan oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Asrorun Ni’am Sholeh.

Asrorun mengatakan MUI mengapresiasi atas keseriusan pemerintah mendengarkan aspirasi masyarakat. ’’(Apresiasi juta, Red) atas respon cepat Presiden mendengar aspirasi masyarakat dan juga komitmen meneguhkan membangun kemaslahatan bangsa,’’ katanya di kantor MUI kemarin.

Menurut dia miras atau sejenisnya menyebabkan terjadinya tindakan kejahatan. Mengganggu proses pembangunan masyarakat yang berbudaya dan bermartabat. Dia menegaskan keputusan Jokowi membatalkan ketentuan tentang investasi industri miras harus jadi momentum khusus bagi pemerintah.

’’Yaitu momentum peneguhan komitmen untuk selalu mengutamakan kemaslahatan masyarakat dalam menyusun berbagai regulasi atau peraturan perundang-undangan,’’ paparnya. Asrorun juga berharap saat ini pemerintah sebaiknya meninjau ulang segala peraturan yang berpotensi jadi payung hukum peredaran miras. Baik yang tersurat maupun tersirat.

Dia juga menjelaskan MUI istiqamah untuk terus mengedukasi umat akan bahaya miras. MUI juga mengingatkan sudah ada fatwa yang mereka keluarkan pada 2009 lalu soal miras. Diantara rekomendasinya adalah meminta pemerintah melarang peredaran miras di tengah masyarakat.

Rekomendasi lainnya adalah tidak memberikan izin pendirian pabrik miras atau minuman beralkohol. Lalu tidak memberikan izin untuk kegiatan perdagangan. ’’Juga menindak tegas yang melanggar peraturan tersebut. Ini semata untuk melindungi masyarakat,’’ jelasnya.

Menurut Asrorun jika acuannya semata karena faktor ekonomi, keuntungan yang didapat tidak sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan. Baik itu faktor kesehatan masyarakat, kerusakan moral generasi muda, serta munculnya sejumlah kejahatan dari minuman keras.

Ketua UMUM PBNU Said Aqil Siradj mengungkapkan bahwa keharaman hukum khamr atau minuman kerasa adalah mutlak. ”Jelas ayatnya muhkamah. Tidak bisa ditafsiri lain. (dalilnya,Red) Qath’í. Haramnya khamr ditegaskan dalam ayat yang jelas tidak mungkin dicari jalan supaya halal,” jelasnya kemarin.

Said menegaskan, ppapaun alasannya PBNU menolak industri khamr. ”Tapi alhamdulillah Presiden Jokowi cukup araif dan cukup bijak mencabut. Semoga tidak terulang kembali. Jadi nggak kelihatan sembrono. Tidak ada pertimbangan agama, etika, kemasyarakatan. Tapi saya yakin ini bukan dari beliau sendiri,” jelasnya.

Said berpesan pada pemerintah bahwa semua kebijakan investasi harus dilandaskan pada maslahat bersama sekaligus berorientasi pada pembangunan nilai-nilai keagamaan.

Munculnya perpres soal miras ini kata Said adalah salah satu hal yang ia khawatirkan dari Undang Undang sapu jagat omnibuslaw. Said meyakini bahwa aturan turunan seperti Perpres 10/21 dibikin dan digodok oleh orang tertentu saja. ”Ya kita tahu kelompok kapitalis lah. Jadi tidak pernah berbicara pertimbangan lain selain pertimbangan keuntungan. Yang mengkonsep omnibuslaw tidak pernah mengajak pihak lain, nggak NU nggak muhammadiyah atau perguruan tinggi. nggak ada,” paparnya.

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengapresiasi langkah Presiden Jokowi yang mencabut Perpres no 10/2021. Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyatakan, langkah itu menunjukkan bahwa pemerintah bersikap demokratis dan legowo atas aspirasi dan keberatan dari umat beragama. “Khususnya umat Islam, termasuk  Muhammadiyah,” terang dia dalam keterangan resminya.

Sebelumnya, PP Muhammadiyah secara resmi telah menyampaikan penolakan dan minta pencabutan atas  Perpres tersebut.  Langkah pencabutan Perpres tersebut oleh Presiden merupakan sikap politik yang positif dan menunjukkan keterbukaan pemerintah atas kritik dan masukan konstruktif masyarakat  demi kemaslahatan bangsa.

Pemerintah tentu memahami bahwa masalah miras bukan hanya urusan umat beragama semata yang memang di dalam Islam diharamkan, tetapi juga dapat merusak mental dan moral bangsa.

Menurut Haedar, pembangunan ekonomi tentu sangat didukung penuh oleh semua pihak, asalkan tidak bertentangan dengan nilai Pancasila, agama, dan kebudayaan luhur Indonesia. “Masih terbuka banyak bidang yang dapat dikembangkan dalam pembangunan ekonomi dan investasi di negeri ini,” tandasnya.

Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menjelaskan, lampiran dengan total enam halaman itu memang menyulut kontroversi. Bahlil menjelaskan, sejak tahun 1931 sebenarnya telah ada izin pembangunan industri minol. Izin itu berlanjut hingga saat ini.

Dia memerinci, sudah ada 109 izin terkait minol yang berlaku di 13 provinsi. ‘’Ini tidak lain, dan tidak bukan, maksud saya mau menyampaikan kepada bapak ibu seluruh Indonesia bahwa perizinan sudah terjadi sejak pemerintahan yang pertama dan terakhir. Namun tidak untuk kita menyalahkan satu sama lain,’’ urai mantan ketua Hipmi itu.

Bahlil menjelaskan, di balik langkah pemerintah yang mencabut Lampiran III, ada kepentingan negara dan masyarakat yang harus diutamakan. Maka, dia tak ingin langkah pencabutan itu dianggap sebagai sikap inkonsistensi kebijakan dari pemerintah.

Hingga saat ini pun belum ada investor yang mengajukan pembukaan usaha terkait minol di Indonesia. Dengan kondisi itu, dia yakin kepercayaan investor tetap terjaga.

Lagipula, lanjut dia, pemerintah tidak mencabut keseluruhan Perpres 10/2021, yang dicabut hanya aturan yang tertuang dalam Lampiran III yakni poin 31, 32, dan 33 tentang investasi minuman beralkohol.

Bagi pengusaha yang sudah menjalankan usahanya di bidang minuman beralkohol saat ini pun masih dipersilahkan untuk dilanjutkan. Selama aturan, mekanisme, dan prosesnya dijalankan sesuai aturan sebelumnya, baik itu Undang-Undang atau Peraturan Menteri. ‘’Jadi yang sudah eksisting jalan saja. Dan itu enggak ada urusannya sama UU Cipta Kerja dan Perpres 10 tahun 2021,’’ imbuh Bahlil.

Apresiasi juga disampaikan oleh PKS. Sebelumnya, PKS menjadi salah satu partai yang menyatakan penolakan tegas terhadap pemberlakuan Perpres 10/2021 tentang pembukaan izin investasi miras di empat provinsi. Meski telah dicabut, PKS meminta agar pemerintah menyelidiki lampiran yang akhirnya masuk dalam Perpres tersebut.

“Bagus jika Pak Jokowi mencoba menelisik bagaimana perpres itu bisa memuat izin investasi miras. Ini memalukan Pak Jokowi sendiri, jangan sampai terulang lagi,” jelas Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kemarin. Dia mencurigai bahwa ada yang menyelipkan poin investasi miras tersebut ke dalam Perpres yang secara umum membicarakan tentang investasi tersebut.

Mardani juga mencatat bahwa adanya pasal yang mengatur izin investasi miras tersebut bertentangan dengan prioritas Presiden sendiri. Presiden Jokowi memiliki program pembangunan sumber daya manusia (SDM). Dikhawatirkan jika izin investasi miras itu benar-benar berlaku, justru akan kontraproduktif dengan program yang digagas Jokowi.

“Pak Jokowi sendiri yang menegaskan arah pembangunan SDM sebagai prioritas utama,” lanjutnya. Pencabutan ini menurut Mardani menyelamatkan agar program prioritas tersebut tetap berjalan sesuai rencana. Dia pun berharap persoalan ini bisa menjadi pelajaran bagi pemerintah untuk fokus pada prinsip dalam membangun bangsa dan negara.(lyn/wan/deb/lum/tau/dee/JPG)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *