LBH: Pengerahan Pasukan di Intan Jaya Tidak Sesuai UU TNI

Emanuel Gobai

JAYAPURA – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua menilai Pendekatan Keamanan di Intan Jaya lahirkan pelangarang Hak Hidup dan gelombang pengungsian dan pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI di wilayah kabupaten Intan Jaya tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18, UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Direktur LBH Papua Emanuel Gobai meminta Komnas HAM segera melakukan investigasi kejahatan kemanusiaan di Intan Jaya. “ Komnas HAM RI segera turun melakukan investigasi atas dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan di Intan Jaya,” katanya di Jayapura, Senin, (1/3).

Gobai mengatakan Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur pada pasal 1 ayat (3), UUD 1945. Dengan demikian maka seluruh tindakan yang dilakukan oleh negara melalui pemerintah dalam segala bidang wajib dilakukan berdasar hukum. Secara khusus berkaitan dengan pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI secara tegas diatur dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Berkaitan dengan pengerahan secara teknis kewenangan dan tanggung jawab pengerahan kekuatan TNI berada pada presiden. (2) Dalam hal pengerahan kekuatan TNI Presiden harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 17, UU No 34/2004). Apabila Dalam keadaan memaksa untuk menghadapi ancaman militer dan/atau ancaman bersenjata, Presiden dapat langsung mengerahkan kekuatan TNI. Dalam hal pengerahan langsung kekuatan TNI ini, dalam waktu 2 X 24 jam terhitung sejak dikeluarkannya keputusan pengerahan kekuatan, Presiden harus melaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Apabila Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui pengerahan, Presiden harus menghentikan pengerahan kekuatan TNI tersebut (Pasal 18, UU No 34/2004).

“Sementara itu, berkaitan dengan Penggunaan secara teknis Tanggung jawab penggunaan kekuatan TNI berada pada Panglima TNI. Dalam hal penggunaan kekuatan, Panglima bertanggung jawab kepada Presiden. (Pasal 19, UU No 34/2004). Penggunaan kekuatan TNI dalam rangka melaksanakan operasi militer untuk perang, dilakukan untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, Penggunaan kekuatan TNI dalam rangka melaksanakan operasi militer selain perang, dilakukan untuk kepentingan pertahanan negara dan/atau dalam rangka mendukung kepentingan nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Terkait penggunaan kekuatan TNI dalam rangka tugas perdamaian dunia dilakukan sesuai dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia dan ketentuan hukum nasional (Pasal 20, UU No 34/2004),” Katanya

Dengan berdasarkan pada ketentuan pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI diatas secara langsung melahirkan pertanyaan apakah dalam implementasi pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI di wilayah kabupaten Intan Jaya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18, UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia ?. ” Berdasarkan fakta sampai saat ini Presiden Republik Indonesia belum perna mengeluarkan keputusan pengerahan kekuatan bahkan sampai saat ini DPR RI belum perna mengeluarkan persetujuan terkait pengerahan kekuatan. Atas dasar itu sudah menunjukan bahwa pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI di wilayah kabupaten Intan Jaya tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18, UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia,” katanya

Lanjutnya ada ketidakjelasan kebijakan pengunaan dan pengerahan kekuatan keamanan itu, pada pada prakteknya di Kabupaten Intan Jaya pengunaan dan pengerahan kekuatan keamanan terus terjadi sejak tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021. Atas tindakan pengunaan dan pengerahan kekuatan keamanan itu telah melahirkan pelanggaran hak asasi manusia milik masyarakat sipil sebagaimana terlihat dalam kasus pelanggaran hak hidup dan gelombang pengungsian.

“Dari sekian pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh masyarakat sipil di Kabupaten Intan Jaya ditahun 2021 salah satunya sebagaimana terlihat dalam pernyataan Bupati Intan Jaya, Natalis Tabuni memastikan bahwa tiga orang pria yang tewas di Puskesmas Sugapa pada hari senin, 15 Februari 2021 lalu bukan anggota KKSB. Ketiga korban tersebut menurut Bupati Natalis Tabuni merupakan warga sipil, Dengan mendasarkan pada pernyataan bupati intan jaya tersebut secara langsung membantah semua keterangan-keterangan yang sebelumnya disebutkan oleh Kapen Kogabwilhan III Kolonel CZI IGN Suriastawa,” ujarnya.

Diatas semua peristiwa pelanggaran hak asasi manusia masyarakat sipil di Kabupaten Intan Jaya yang terjadi diatas ketidakjelasan kebijakan pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI di wilayah kabupaten Intan Jaya sesuai dengan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18, UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia itu, 2 (dua) tahun sebelumnya tepatnya pada tanggal 26 Desember 2019, Tentara Nasional Indonesia dan PT Freeport Indonesia menandatangani nota kesepahaman (MoU) dalam hal pengamanan wilayah dan kegiatan perusahaan tambang itu di Timika, Papua.

“Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Clayton Allen Wenas bertempat di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur. Panglima TNI mengatakan PT Freeport Indonesia dikategorikan sebagai obyek vital nasional yang bersifat strategis. Menurutnya, lokasi usaha tambang PT Freeport Indonesia berada di daerah sangat terpencil, sulit dan unik di Timika.

“Di samping itu terdapat ancaman Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan gangguan keamanan yang bereskalasi rawan serta bersifat fluktuatif. Oleh karenanya, diperlukan koordinasi pengamanan secara terpadu dan sinergi antara TNI dan PT Freeport Indonesia.” Kata Gobai,

Sesuai dengan Undang-Undang TNI Nomor 34 tahun 2004, kata dia, TNI adalah alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melaksanakan tugas pokok melalui Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

Berdasarkan pada ketentuan Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah sebagaimana diatur pada Pasal 28I ayat (4), UUD 1945 junto Pasal 8, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaga Bantuan Hukum Papua (LBH Papua) mengunakan hak yang diberikan berdasarkan Pasal 100, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara tegas menyampaikan kepada Presiden Republik Indonesia Cq Gubernur Propinsi Papua Cq Bupati Kabupaten Intan Jaya wajib menjalankan perintah Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah (Pasal 28I ayat (4), UUD 1945 junto Pasal 8, UU Nomor 39 Tahun 1999) di Kabupaten Intan Jaya.

“Presiden Republik Indonesia selaku atasan dari panglima TNI sesuai Pasal 2 ayat (2), Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 segera menghentikan pendekatan keamanan di Intan Jaya demi menjamin HAM warga Negara sesuai perintah pasal 28I ayat (1), UUD 1945 junto Pasal 4, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,” Katanya.

Selain itu, Komnas HAM RI segera melakukan investigasi atas dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana diatur pada Pasal 9 huruf a dan huruf d, UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya.

” PT. Freeport Indonesia segera tinjau ulang Nota Kesepahaman (MoU) dengan TNI dalam hal pengamanan wilayah dan kegiatan perusahaan tambang di Timika tertanggal 26 Desember 2019 yang dijalankan oleh satuan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III telah berdampak pada pelanggaran Hak Hidup dan Gelombang Pengungsian,” Katanya.(oel).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *