Harus Lebih Berhati-hati Mengeluarkan Statemen

Marinus Yaung

JAYAPURA-Akademisi Uncen lainnya, Marinus Yaung berpendapat bahwa ketika negara mengeluarkan kebijakan berdasarkan pertimbangan hukum dari regulasi yang ada pasti bisa diterima oleh semua orang. Namun ketika sebuah kebijakan dikeluarkan  berdasar pertimbangan di luar hukum, semisal pertimbangan politik  maupun pertimbangan keamanan pasti akan terjadi gejolak dan resistensi di lapangan.  “Saya ingin mengingatkan Mendagri Tito Karnavian bahwa jauh sebelum keputusan ini pada tahun kemarin.  Pak Tito sudah memunculkan bahasa yang menimbulkan pertanyaan dan ditafsirkan  oleh masyarakat dan elit bahwa keputusan jabatan Sekda Papua dipengaruhi pertimbangan politik keamanan ketimbang pertimbangan hukum makanya ini akan bergejolak,” kata Yaung.

Mendagri menurutnya harus lebih berhati-hati mengeluarkan statemen. “Sebab yang disampaikan di Jakarta ini akan sampai ke telinga orang Papua. Jangan sampai justru disalahartikan dan akhirnya menjadi ramai,” ucapnya. 

Yaung menyatakan bahwa presiden perlu menegur Mendagri sebab selain statemen ini juga dampak dari buruknya koordinasi yang dilakukan.  Yaung menceritakan bahwa kedatangan Gubernur Lukas Enembe ke Jakarta tujuan awalnya bertemu presiden namun akhirnya yang ditemui adalah Wapres.

Selain bertemu Wapres, gubernur juga melakukan pertemuan dengan Mendagri dan dalam pertemuan tersebut sempat dibahas soal persoalan Sekda Papua. “Ada kesepakatan untuk melantik Sekda Dance Flassy namun ini tidak disampaikan Pak Tito kapan akan dilantik dan ternyata tanggal 1 Maret kemarin disaat bersamaan  di Papua juga ada pelantikan Penjabat Sekda. Ini komunikasi yang buruk antara pemerintah pusat dan daerah. Apa susahnya ada kabar yang disampaikan ke Papua. Saya pikir jika pak Tito memberi kabar soal agenda pelantikan sekda Flassy, tidak akan terjadi seperti ini,” imbuh Yaung.

Iwanggin Sabar Oliff (Elfira/Cepos)

Sementara itu, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Papua Iwanggin Sabar Oliv menyebutkan, dualisme kepemimpinan sekda berdampak pada pelayanan publik di Papua. “Ini bakal membuat banyak organisasi perangkat daerah dalam memberikan pelayanan publik terganggu,” ucap Sabar saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya, Selasa (2/3)

Bukan hanya itu, dilain sisi jika ada kegiatan akan kebingungan siapa yang mau diundang. Termasuk dalam pengajuan dana di Dewan Perwakilan  Rakyat Papua (DPRP), sehingga perlu dipikirkan karena bakal menghambat.

“Kita harus patuh terhadap apa yang sudah diputuskan oleh Presiden dan melaksanakan pemerintahan yang baik terutama sekdanya. Sehingga pelayanan public berjalan dengan baik,” pungkanya. (ade/fia/oel)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *