Datangi Parpol Pigai Sebut Otsus dan Pemekaran Tidak Relevan

Natalis Pigai

JAYAPURA – Aspirasi tokoh masyarakat Papua, Natalius Pigai diterima ketua FPKS DPR RI, Dr. Jazuli Juwaini, MA dan sekretaris FPKS DPR RI, ibu Hj. Ledia Hanifa Amaliah, M. Psi menerima Natalius Pigai terkait Rekomendasi ke Presiden RI tentang Pembekuan Otonomi Khusus dan Dampak Negatif dari Pemekaran DOP Papua di Komplek Senayan Selasa (2/3).

Kepada Cenderawasih Pos, Natalius Pigai menyampaikan bahwa dalam pertemuanya itu, ia mengatakan kepada Fraksi PKS DPR RI bahwa rakyat Papua tolak Otsus dan pembentukan DOB sebagai strategi politik pendudukan di Papua.

“Pendudukan Inggris di Australia dan USA, Portugis, Spanyol dan Belanda di Amerika Latin itu bisa sukses karena penduduk pribumi masih primitif dan kuno serta  belum berkembang. Hari ini Rakyat Papua sudah modern memiliki imajinasi sendiri. Ribuan Putra Papua di seluruh Dunia, Papua punya sayap politik dimana aborin, indian dan penduduk pribumi tidak pernah punya dijaman Pendudukan,” katanya.

Sebagai Pembela Kemanusiaan ia meningatkan Jakarta harus bukan dialog dengan Rakyat Papua. “Jakarta harus buka dialog penolakan Rakyat atas Pemekaran Provinsi. Sebaiknya Pemerintah Buka Kran Demokrasi melaui Dialog,” Katanya Pigai

Kata Mantan Komisioner Komnas HAM yang juga Aktivis Nasional Natalius Pigai bahwa pihaknya bertemu mereka mendiskusikan banyak hal terkiat terkait masa depan Papua alam pandangan Pigai ia mengatakan, undang-undang Otonomi khusus (otsus) Papua No. 21 tahun 2021 telah berlangsung selama 20 tahun. Namun dalam implementasinya belum efektif dan efisien. Karena itu menurut Pigai, berkaitan dengan berakhirnya undang-undang otsus, rakyat Papua menolak status otonomi khusus Papua, dan pembentukan daerah otonomi baru (DOB) di Papua serta kebijakan turunan terkait lainnya bukan lagi kebijakan yang perlu untuk dilaksanakan oleh pemerintah dalam waktu-waktu ke depan.

“Kebijakan Pembentukan Provinsi baru merupakan Kebijakan seperti Itu sudah tidak relevan pada era modern di Papua. Kami merekomendasikan kepada Bapak Presiden Ir. Joko Widodo untuk membekukan pelaksanaan UU otsus Papua No.21 tahun 2001 pada tahun 2021 ini sebelum melakukan perundingan dengan rakyat Papua. Sebelum perundingan itu dilaksanakan, pemerintah dapat mengeluarkan Perppu terkait Papua,” ujar mantan anggota komisioner Komnas HAM tersebut.

Karena itu Pigai sangat mengharapkan agar pemerintah dapat mengadakan perundingan dengan masyarakat Papua.”Perundingan itu bisa dilaksanakan mulai sekarang sampai tahun 2024. Hasil perundingan akan menentukan status Papua selanjutnya,” Katanya, (oel).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *