Soal Investasi Minol, Papua Punya Perdasus

Pemusnahan barang bukti Narkoba yang dilakukan di Polda Papua, Desember 2020 lalu. Polda Papua tidak akan memberikan ruang bagi pelaku penyalahgunaan Narkoba di tanah Papua. ( FOTO: Elfira/Cepos)

JAYAPURA-Regulasi dibukanya kesempatan penanaman modal industri minol (minuman keras beralkohol) yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) 10/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, mendapat tanggapan dari Pemprov Papua.

Pasalnya dalam dalam aturan soal penanaman modal di industri minol ada di lampiran III Perpres 10/2010, ketentuannya adalah penanaman modal industri minol baru dapat dilakukan di Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua dengan mempertimbangkan kearifan lokal setempat

Penjabat Sekda Provinsi Papua, Doren Wakerkwa mengatakan pada dasarnya Perpres tersebut akan dikaji dengan kepala daerah setempat yakni kota maupun kabupaten. Pasalnya di Papua memiliki Perdasus Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelarangan Produksi, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Provinsi Papua.

“Perdasus itu ditetapkan pemerintah provinsi melalui DPRP dan itu harus dilakukan di Papua. Saya harap anak-anak Papua, barang tidak baik yang membunuh kehidupan, bisa kita jauhkan. Sementara yang baik, kita laksanakan di Papua,” ungkapnya menjawab pertanyaan Cenderawasih Pos, Senin (1/3).

Diakuinya, dari Perdasus ini artinya tidak boleh ada Miras yang beredar di Provinsi Papua. Tetapi jika sampai saat ini masih ada Miras di Papua hal itu dikarenakan ada izin yang diberikan.

“Izin ini bukan kita provinsi yang berikan, melainkan kebijakan dari bupati dan wali kota didaerah masing-masing. Ya kalau izin Miras ada terus maka banyak kecelakaan yang akan terjadi, banyak KDRT terjadi dan sebagainya,” ucapnya.

Ditambahkan, untuk menyikapi banyak persoalan yang dipicu oleh Miras, maka keluarlah Perdasus 13 tahun 2015, tentang pelarangan miras di tanah Papua.

“Terkait peraturan pemerintah pusat, kami kembalikan lagi kepada kewenangan di daerah masing-masing. Jadi Perpers ini akan disesuaikan dengan kebijakan masing-masing daerah,”pungkasnya.

Perpes Nomor 10 tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal akhirnya ditandatatangani Presiden Joko Widodo pada 2 Februari.

Aturan ini merupakan turunan dari undang – undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja.  Nah dalam lampiran usaha yang mendapat aliran investasi tertera 3 hal dimana salah satunya industri minuman keras mengandung alkohol. Dalam perpres  tersebut mengatur tata cara berinvestasi di Indonesia salah satunya yang berkaitan dengan minuman keras.

Ini menimbulkan kekhawatiran khususnya di Papua mengingat selama ini Pemprov Papua memiliki satu pergumulan bagaimana menghapus miras dari Papua. Ini bukan sekedar wacana. Sebab lewat Perdasi nomor 15 tahun 2013 tentang pelarangan peredaran minuman keras di Papua sudah pernah didorong lewat paripurna. Hanya saja  regulasi ini tidak bisa diundangkan karena dianggap bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi.

Nah disaat  upaya tersebut mentok, pemerintah pusat justru membunyikan sirine soal investasi yang berbau alkohol. “Kami sangat sayangkan dan sesalkan sebab ini bertolak belakang dengan semangat yang diusung pemerintah di daerah. Kami ingin Miras justru dihapus namun pemerintah pusat memberi angin segar untuk miras masuk ke Papua, ini sangat tidak bisa kami terima,” tegas Wakil Ketua I DPR Papua, DR Yunus Wonda melalui ponselnya, Senin (1/3).

Pemerintah Papua bersama MRP selama ini mencatat bahwa Miras menjadi ‘mesin’ pembunuh yang efektif di Papua. Bahkan jika mau jujur menurut Yunus Wonda, setiap hari ada saja orang Papua yang meninggal akibat Miras. Sementara jumlah penduduk asli juga tidak mengalami kenaikan yang signifikan.

Menurutnya, generasi Papua akan hancur dengan kelonggaran berinvestasi berkaitan dengan Miras ini. “Mengapa presiden bisa mengizinkan untuk masuk lagi ke tanah Papua. Itu minuman yang kami sudah kutuk dari seluruh gereja, mesjid  semua sepakat untuk tidak ada Miras lagi. Tapi mengapa untuk hari ini hal tersebut menjadi prioritas lagi. Kami menganggap presiden lebih mementingkan kepentingan kapitalis ketimbang suara rakyat,” sindirnya.

Saat ini di Papua lanjutnya masyarakat terus bergumul untuk menolak Miras,  namun semangat tersebut menjadi mentah dengan Perpres 10 tersebut.

“Kami menganggap pemerintah pusat lebih mementingkan kepentingan kapitalis bukan keinginan rakyat akar rumput. Catat itu,” tegas Wonda.

Ia meminta pemerintah pusat jangan  hanya mendengar suara pejabat atau orang yang mengaku sebagai tokoh asal Papua kemudian diajak berdiskusi.  Cara-cara ini yang dikatakan salah, karena tidak bisa mewakili.

Ia melihat banyak orang Papua yang berangkat ke Jakarta kemudian memberikan saran dan masukan yang salah. “Mereka yang bukan tokoh tapi mengklaim diri tokoh,  yang bukan tokoh adat tapi mengklain  diri tokoh adat, ini informasi yang salah masuk ke sana. Dengan tegas DPR Papua menolak minuman keras  beredar di Provinsi Papua, hal itu tidak menyelamatkan masyarakat Papua tapi itu akan membasmi orang Papua dan membunuh orang Papua,” sambungnya.

Generasi Papua lanjut Yunus akan habis jika tak ada kebijakan yang memihak sehingga pihaknya meminta  presiden meninjau ini kembali. “Kami harap tidak boleh ada lagi miras di Papua. Dengan tegas DPR Papua menolak peredaran miras di Papua sebab kami akan musnah dan ini menjadi tanda jika orang Papua tidak mempunyai masa depan lagi,” imbuhnya.

Soal Perdasus 15 tahun 2013 diakui Yunus pemerintah pusat tidak menyetujui ini, karena dianggap bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Hanya disini Yunus mempertanyakan bahwa di Papua ada undang – undang Otsus dan Perdasi ini merupakan turunan dari UU Otsus itu sendiri. “Nah sulitnya dimana? Sama – sama undang – undang. Malah Perdasi kami cantolannya undang – undang kekhususan yang notabene bukan undang – undang biasa. Jadi salahnya dimana?,” ucapnya.

DPRP sendiri lanjut Yunus akan segera merapatkan persoalan ini dengan berbagai komponen terlebih kalangan agama. “Masyarakat harus bergerak menolak ini dan kami pastikan tidak akan diam,” imbuhnya.

Sementara itu, terkait adanya hasil rapat konsultasi MRP bersama sembilan sinode gereja di tanah Papua termasuk dengan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Papua, yang mengutuk dan menolak keberadaan Peredaran Miras dan Narkoba di tanah Papua, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Papua dan Polda Papua melalui Direktorat Reserse Polda Papua menyikapinya.

Direktur Narkoba Polda Papua, Kombes Pol Alfian mengatakan, selaku penegakan hukum pihaknya bertindak berdasarkan ketentuan dan undang-undang yang berlaku. Sebab, apa yang dikatakan UU harus dilakukan. “Kita kalau melaksanakan proses hukum harus sesuai prosedur kekuatan UU-nya,” ucapnya kepada Cenderawasih Pos, Senin (1/3)

Adapun langkah yang diambil kedepannya yakni akan melakukan koordinasi dengan instansi terkait. Sebab siapapun yang mekakukan pelanggaran  tetap diproses sesuai ketentuan. “Jika ada yang melanggar maka diproses sesuai ketentuan. anyak kasus yang kita tangani tentang Miras dan kita proses sesuai hukum. Kalau dia melanggar pidana kita proses sesuai ketentuan yang ada,” tegasnya.

Dikatakan, pihak Kepolisian akan melakukan pengawasan peredaran Miras di Papua dengan upaya yang dilakukan berupa patroli, razia dan operasi. “Untuk hal yang positif kami tetap mendukung,” kata Arifin.

Secara terpisah, Kepala BNNP Papua, Brigjen Pol Robinson Siregar mengatakan, BNN Papua tetap komit dengan UU bahwa akan memberantas peredaran Narkoba di Papua hingga ke akar-akarnya. “Tidak ada tolerir untuk peredaran Narkoba di tanah papua,” tegasnya kepada Cenderawasih Pos melalui telepon selulernya, kemarin (1/3).

Menurut pria dengan pangkat bintang satu di pundak ini, ganja sendiri berasal dari Papua seperti Keerom dan luar Papua dalam hal ini Papua Nugini. Sementara sabu berasal dari luar Papua seperti Makassar dan Jawa.

“Masalah Narkoba semua unsur masyarakat harus terlibat. Terutama keluarga yang merupakan sumber pintu utama terhadap penyalahgunaan Narkoba. Kalau keluarga tidak melihat perkembangan anak-anaknya maka akan rusak generasi penerus kedepannya,” pungkasnya. (ana/ade/fia/nat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *