Silakan Diperiksa!

KETERANGAN PERS: Pemprov Papua yang diwakili PJ Sekda Papua, Doren Wakerkwa didampingi Kepala Bapeda Provinsi Papua Yohanes Walilo dan Kadis Kominfo Papua Jery A. Yudianto saat memberikan klarifikasi terkait dugaan penyalahgunaan dana Otsus, Senin (1/3). (FOTO:Yohana/Cepos)

Pemprov Papua Soal Dugaan Penyalahgunaan Dana Otsus

JAYAPURA-Terkait dengan adanya pemberitaan tentang dugaan penyalahgunaan dana otonomi khusus (Otsus)  yang ditaksir sebesar Rp 1,8 triliun, Pemprov Papua angkat bicara. Pemprov Papua mempersilakan pihak terkait untuk melakukan pemeriksaan mengenai dugaan tersebut.

Penjabat Sekda Papua, Doren Wakerkwa menegaskan bahwa pembagian dana Otsus sudah jelas. Dimana 80 persen dialokasikan ke kabupaten dan kota. Sementara 20 persen dikelola Pemprov Papua.

Selain itu, pembagian dana Otsus menurut Doren Wakerkwa juga sesuai dengan Perdasus yang berlaku. “Sesuai petunjuk teknis (Juknis) Gubernur Papua melalui peraturan daerah yang dilaksanakan di kabupaten dan kota, untuk bidang pendidikan sebesar 30 persen, kesehatan 20 persen dan bidang ekonomi sebesar 15 persen. Pembinaan organisasi atau pembinaan Otsus di kabupaten dan kota sebesar 5 persen. Jadi dana Otsus 80 persen yang di Papua sudah dibagi sejela-jelasnya,” jelas Doren Wakerkwa didampingi Kepala Bapeda Provinsi Papua Yohanes Walilo dan Kadis Kominfo Papua Jery A. Yudianto saat memberikan klarifikasi terkait dugaan penyalahgunaan dana Otsus, Senin (1/3).

“Jika ada kecurangan yang dianggap merupakan kerugian negara, silakan yang bersangkutan masuk dan periksa diam-diam. Papua ini merupakan bagian dari NKRI dan orang Papua yang bekerja sebagai pemerintah penyelenggara negara tidak akan lari,” sambungnya.

Oleh sebab itu, pihaknya berharap tidak perlu membangun opini yang besar, dengan tujuan hanya untuk mematikan karakter, integritas, martabat para pemimpin Papua.

“Kami harap kalau mau peruksa, silakan periksa. Data kami lengkap. Saya berharap siapapun dia sebagai penyelenggara negara Republik Indonesia tidak usah bangun opini yang besar-besar, tetapi datang langsung ke Papua. Jika mau periksa data penyaluran dana otsus karena data kami sudah lengkap,” tambahnya.

Pihaknya berharap dengan data yang lengkap ini dapat menjadi bahan referensi bagi pemerintah pusat. Sehingga masyarakat Papua harus tahu bahwa pembagian dana otsus 80 persen di kabupate/kota dan di provinsi 20 persen.

Ditambahkan, selama pelaksanaan anggaran di provinsi sudah jelas. Menurut Doren Wakerkwa semua berdasarkan peraturan daerah khusus, sehingga penggunaan dana tersebut tidak bisa sembarang digunakan. “Dana otsus ini dibagi sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku,” tutupnya.(ana/nat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *