PPKM Harus Dimulai dari Kantor Bupati

Timothius Demetouw ( FOTO: Robert Mboik Cepos)

SENTANI-Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasi mikro guna mencegah dan membatasi penyebaran Covid-19 di Kabupaten Jayapura harus dimulai dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di Kabupaten Jayapura.

Hal ini ditegaskan oleh Asisten III Bidang Administrasi dan Umum Kabupaten Jayapura, Timothius Demetouw usai memimpin apel wajib bersama seluruh ASN di lingkup Kantor Bupati Jayapura, Senin, (1/3), kemarin.

Dia mengatakan, menindaklanjuti instruksi Menteri Dalam Negeri No 3 Tahun 2021 tentang PPKM, Pemkab Jayapura bersama sejumlah stakeholder telah melakukan rapat bersama untuk menindaklanjuti instruksi Menteri Dalam Negeri itu.

Di mana inti dari rapat itu, bagaimana semua stakeholder yang ada di Kabupaten Jayapura bisa menghidupkan kembali Posko satuan tugas di masing-masing distrik dan kampung. Untuk menegakkan protokol kesehatan.

Meski begitu, PPKM itu, harus dimulai dari Kantor Bupati Jayapura. Sehubungan dengan itu, pihaknya juga sudah memerintahkan kepada Satpol PP di Kabupaten Jayapura bahwa saat ini pandemi Covid-19 masih berkembang. Oleh karena itu, bupati meminta kepada seluruh ASN yang ada di wilayah Kantor Bupati Jayapura untuk wajib menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran Covid-19 di lingkungan Kantor Bupati Jayapura.

“Kami sudah perintahkan Satpol PP bahwa pandemi ini terus berkembang, bertambah. Oleh karena itu, kita mulai dari lingkup pemerintah daerah di Gunung Merah. Kami sudah minta kepada Sekretaris Satpol PP untuk segera memasang spanduk, di depan gapura masuk,” ujarnya.

Sebelum penerapan aturan itu sampai ke masyarakat, pemerintah dalam hal ini seluruh ASN harus mampu memberikan contoh kepada masyarakat terkait penerapan protokol kesehatan guna mencegah dan mengatasi penyebaran Covid-19 itu.

“Setiap orang yang tidak menggunakan masker harus di luar atau tidak boleh masuk di Kantor Bupati Jayapura,”tegasnya.

Dengan begitu kata dia, upaya pemerintah menertibkan masyarakat dalam hal penerapan protokol kesehatan pasti lebih mudah.

Dia menambahkan, pembatasan ini memang penting, mengingat jumlah kasus penyebaran Covid-19 di Kabupaten Jayapura terus bertambah.

“Untuk pembatasan itu, nanti saya dapat petunjuk dulu. Karena hinggu kemarin saya tidak ikut rapat. Mungkin ada kesepakatan dalam rapat itu untuk penegakan protokol kesehatan seperti apa,”pungkasnya.(roy/tho)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *